Berita dan Informasi Mahkamah Konsitusi Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Bacaan Misa Gereja Katolik 12 Oktober 2025: Hari Minggu Biasa XXVIII

Pesta Pembukaan PON Bela Diri Kudus 2025: Tampilkan Kekayaan Budaya Spektakuler, Jadi Kontribusi untuk SEA Games 2025

Erick Tohir Sebut Pemerintah Tambah Dana Rp22 Miliar untuk Dua Ajang Internasional

Hasto Jelaskan Pesan Ok Sip untuk Saeful Bahri dan Upaya Loloskan Harun Masiku Jadi Anggota DPR RI

Hasto Jelaskan Pesan Ok Sip untuk Saeful Bahri dan Upaya Loloskan Harun Masiku Jadi Anggota DPR RI

Wamendikdasmen Sebut Kualitas Pendidikan Jadi Prioritas meski Sekolah Digratiskan

Wamendikdasmen Sebut Kualitas Pendidikan Jadi Prioritas meski Sekolah Digratiskan

Hasto Ngaku Tak Tahu Soal Tiga Misi Loloskan Harun Masiku ke DPR

Hasto Ngaku Tak Tahu Soal Tiga Misi Loloskan Harun Masiku ke DPR

MA: Pemerintah Terburu-buru Buat Kebijakan Ekspor Pasir Laut

MA: Pemerintah Terburu-buru Buat Kebijakan Ekspor Pasir Laut

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

MA Putuskan Pemerintah Dilarang Ekspor Pasir Laut

MA Putuskan Pemerintah Dilarang Ekspor Pasir Laut

Usulan Purnawirawan Terancam Mejan, Pemakzulan Gibran Macet di Meja DPR?

Usulan Purnawirawan Terancam Mejan, Pemakzulan Gibran Macet di Meja DPR?

Soal Putusan MK, Mendikdasmen: Sekolah Gratis Itu Bahasa Media

Soal Putusan MK, Mendikdasmen: Sekolah Gratis Itu Bahasa Media

Kapan Surat Pemakzulan Gibran Dibahas DPR?

Kapan Surat Pemakzulan Gibran Dibahas DPR?

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan

Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan

DPR-Pemerintah Dinilai Serampangan Sebut Warga Sipil Tak Punya

DPR-Pemerintah Dinilai Serampangan Sebut Warga Sipil Tak Punya "Legal Standing" Gugat UU TNI

Anggaran Pendidikan 2026 Diperkirakan Rp 760 T, Mampu Biayai SD-SMP Swasta Gratis?

Anggaran Pendidikan 2026 Diperkirakan Rp 760 T, Mampu Biayai SD-SMP Swasta Gratis?

APBN Diyakini Cukup untuk Sediakan SD-SMP Gratis Sesuai Putusan MK

APBN Diyakini Cukup untuk Sediakan SD-SMP Gratis Sesuai Putusan MK

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

MA Tolak PK Zainal Muttaqin, 5 Bidang Tanah di Balikpapan dan Banjarmasin Milik PT Duta Manuntung

MA Tolak PK Zainal Muttaqin, 5 Bidang Tanah di Balikpapan dan Banjarmasin Milik PT Duta Manuntung

Wamensesneg Ungkap Prabowo Pertimbangkan Politikus dan Diplomat Jadi Dubes Indonesia untuk AS

Wamensesneg Ungkap Prabowo Pertimbangkan Politikus dan Diplomat Jadi Dubes Indonesia untuk AS

Menteri Hukum Usulkan Forum Mahkumjakpol Dihidupkan Lagi

Menteri Hukum Usulkan Forum Mahkumjakpol Dihidupkan Lagi

Pemerintah Ungkap 9 Poin Penguatan di Dalam DIM RUU KUHAP

Pemerintah Ungkap 9 Poin Penguatan di Dalam DIM RUU KUHAP

Jaksa Agung Sebut RUU KUHAP Sudah Sesuai Perkembangan Zaman

Jaksa Agung Sebut RUU KUHAP Sudah Sesuai Perkembangan Zaman

Uji Materi UU TNI: Kala Pemerintah Mempertanyakan Legal Standing Rakyatnya

Uji Materi UU TNI: Kala Pemerintah Mempertanyakan Legal Standing Rakyatnya

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku

Menteri Hukum Bahagia Usai Teken DIM RUU KUHAP

Menteri Hukum Bahagia Usai Teken DIM RUU KUHAP

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua

DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua

Ketua MA Usul RUU KUHAP Tak Terlalu Kaku, Masalah Teknis Diserahkan ke Penegak Hukum

Ketua MA Usul RUU KUHAP Tak Terlalu Kaku, Masalah Teknis Diserahkan ke Penegak Hukum

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik

Mahfud MD Desak Kejagung Jerat Kembali Zarof Ricar dengan Dakwaan Baru

Mahfud MD Desak Kejagung Jerat Kembali Zarof Ricar dengan Dakwaan Baru

Pemerintah-DPR Sebut Libatkan Partisipasi Publik Saat Bahas RUU TNI

Pemerintah-DPR Sebut Libatkan Partisipasi Publik Saat Bahas RUU TNI

Kapolri Listyo Sigit hingga Menkum Supratman Tandatangani DIM RUU KUHAP

Kapolri Listyo Sigit hingga Menkum Supratman Tandatangani DIM RUU KUHAP

Hakim Efendi Menangis Dilantik Jadi Wakil Ketua PN Jakpus

Hakim Efendi Menangis Dilantik Jadi Wakil Ketua PN Jakpus

Menhan, Menkum, Hingga Ketua Komisi I DPR Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU TNI, MK: Penghargaan Sekaligus Penghormatan

Menhan, Menkum, Hingga Ketua Komisi I DPR Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU TNI, MK: Penghargaan Sekaligus Penghormatan

MK Gelar Sidang Gugatan UU TNI, Menhan hingga Menkum Hadir Langsung

MK Gelar Sidang Gugatan UU TNI, Menhan hingga Menkum Hadir Langsung

Donald Trump Batal Blokir TikTok Lagi

Donald Trump Batal Blokir TikTok Lagi

Diikuti 87 Kepala Daerah, Retret Gelombang Kedua Digelar di IPDN Jatinangor

Diikuti 87 Kepala Daerah, Retret Gelombang Kedua Digelar di IPDN Jatinangor

Eks Pimpinan KPK Sebut Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Terjerat Korupsi, Mengapa?

Eks Pimpinan KPK Sebut Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Terjerat Korupsi, Mengapa?

Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?

Sengketa Kepemilikan Pulau Bermunculan, Mana Saja?

Penjelasan Penjual Lele Bisa Terjerat UU Tipikor dan Terancam Penjara 20 Tahun

Penjelasan Penjual Lele Bisa Terjerat UU Tipikor dan Terancam Penjara 20 Tahun

Dapat Diskon dari MA, Hukuman Eks Hakim Gazalba Saleh Mencuit jadi 10 Tahun Bui

Dapat Diskon dari MA, Hukuman Eks Hakim Gazalba Saleh Mencuit jadi 10 Tahun Bui

Mengapa Komisi III Minta Hakim yang Menangani Kasus Agnez Mo Diperiksa?

Mengapa Komisi III Minta Hakim yang Menangani Kasus Agnez Mo Diperiksa?

Ketua Komisi III DPR: Putusan Hakim terhadap Agnez Mo Tak Sesuai UU

Ketua Komisi III DPR: Putusan Hakim terhadap Agnez Mo Tak Sesuai UU

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12