Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Disuarakan Golkar dan Prabowo

- Wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan.

Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.

“RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia.

Meski begitu, Bahlil turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan beleid tersebut meskipun sudah melalui kajian mendalam.

“Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” kata Bahlil.

Jadi pertimbangan Prabowo

Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo mengaku bakal mempertimbangkannya.

Dia menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa menjadi solusi agar proses politik tidak hanya ditentukan oleh pihak yang memiliki uang banyak.

“Jadi, saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, jika DPRD sudah dipilih rakyat, maka lembaga tersebut dapat sekaligus memilih gubernur hingga bupati dan wali kota.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar dia.

Prabowo menyebut, sistem tersebut sudah dipakai sejumlah negara, mulai dari Malaysia, India, Inggris hingga Kanada dan Australia.

“Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” ucap dia.

Bukan wacana baru, pernah digulirkan Prabowo

Wacana ini sejatinya bukan barang baru.

Prabowo pernah menggulirkannya saat berpidato dalam HUT ke-60 Partai Golkar, di Bogor, Kamis (12/12/2024).

Ketika itu, dia menyoroti tingginya biaya pilkada langsung yang disebut menghabiskan anggaran negara, maupun biaya politik kandidat hingga triliunan rupiah hanya dalam satu hingga dua hari.

“Ketum Partai Golkar salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDI-P, kawan-kawan partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo, dalam acara HUT ke-60 Golkar di Bogor, Kamis (12/12/2024).

Dia pun membandingkan sistem pemilu Indonesia dengan negara tetangga yang dinilai lebih efisien, karena hanya menggelar satu kali pemilihan legislatif daerah.

Para anggota DPRD selanjutnya yang memilih kepala daerah.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, yang milih bupati," sambung dia.

"Ini sebetulnya begitu banyak ketum partai di sini sebenarnya bisa kita putuskan malam hari ini juga, gimana?" tanya Prabowo disambut tawa.

Prabowo kala itu langsung mendapat sambutan dukungan dari Partai Golkar.

Bahlil menilai, gagasan itu selaras dengan UUD 1945 karena pemilihan langsung hanya diwajibkan untuk presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, kata dia, masih terbuka ruang untuk merumuskan sistem pemilihan kepala daerah yang lebih efektif dan demokratis.

“Formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita? Sudah barang tentu salah satu di antara formulasi tawaran itu adalah pemilihan lewat DPRD dengan perbaikan,” ujar Bahlil saat itu.

PDI-P bakal kaji secara komprehensif

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak langsung menyatakan menolak ataupun mendukung, tetapi bakal mengkaji usulan tersebut secara mendalam.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa perubahan sistem pemilihan harus dipastikan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto, usai acara Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDI-P di Bandung, Minggu (7/12/2025).

Hasto mengingatkan bahwa siapa pun kepala daerah terpilih harus tetap memiliki legitimasi kuat dari rakyat agar memiliki dukungan politik yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan.

“Karena itu adalah aspek masa jabatan yang dijamin 5 tahun memerlukan basis legitimasi dari rakyat sehingga kemudian mendapatkan dukungan dari rakyat,” ujar dia.

Dinilai menggerus hak politik rakyat

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengkritik keras ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Menurut dia, usulan itu berpotensi mengebiri hak politik rakyat untuk menentukan pemimpinnya.

“Jelas ini mengebiri hak politik rakyat,” kata Adi, Minggu (15/12/2024).

Adi juga meyakini bahwa praktik politik uang tidak otomatis hilang, tetapi hanya bergeser dari publik ke elite partai dan DPRD.

Dia meyakini pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan lebih mudah dikendalikan dan berpotensi menciptakan calon boneka.

“Elite tak takut pada rakyat,” ujar Adi.

Tag:  #wacana #kepala #daerah #dipilih #dprd #kembali #disuarakan #golkar #prabowo