Berita dan Informasi Revisi Uu Mk Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Mengenal Santo Paulus: Dulunya Menganiaya Lalu Bertobat, Sekarang Jadi Pelindung Para Misionaris

UMKM Harus Punya Cadangan Dana Sehat

Minum Kopi Dapat Merusak Penglihatan Anda, Benarkah? Berikut Penjelasan Selengkapnya

Tak Seperti Revisi UU TNI, Habiburokhman Janji RKUHAP Tidak Dibahas di Hotel

Tak Seperti Revisi UU TNI, Habiburokhman Janji RKUHAP Tidak Dibahas di Hotel

Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD Harus Diperpanjang Imbas Putusan MK

Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD Harus Diperpanjang Imbas Putusan MK

Sikapi Putusan MK soal Jeda Pemilu 2 Tahun, Perludem Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Sikapi Putusan MK soal Jeda Pemilu 2 Tahun, Perludem Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Komisi II Jadikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Bahan Pembahasan RUU

Komisi II Jadikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Bahan Pembahasan RUU

Sambut MK, Komisi II Siap Susun Formula Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Sambut MK, Komisi II Siap Susun Formula Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Revisi Aturan Impor Tuntas, Pemerintah Umumkan Pekan Depan

Revisi Aturan Impor Tuntas, Pemerintah Umumkan Pekan Depan

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Revisi Permendag Nomor 8 Molor, Industri Tekstil Ketar-ketir

Revisi Permendag Nomor 8 Molor, Industri Tekstil Ketar-ketir

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

Diskon Iuran JKK 50 Persen Bakal Diperpanjang hingga 2026

Diskon Iuran JKK 50 Persen Bakal Diperpanjang hingga 2026

Mengapa Revisi Permendag 8/2024 Tak Kunjung Diumumkan Pemerintah ?

Mengapa Revisi Permendag 8/2024 Tak Kunjung Diumumkan Pemerintah ?

Baleg Kritik Draf RUU Haji: BP Haji Seperti Tak Berfungsi

Baleg Kritik Draf RUU Haji: BP Haji Seperti Tak Berfungsi

Dana Otsus Selesai 2027, DPR Cari Waktu Bahas RUU Aceh Bareng Pemerintah

Dana Otsus Selesai 2027, DPR Cari Waktu Bahas RUU Aceh Bareng Pemerintah

Lesu IPO Semester Pertama, Baru 14 Perusahaan Melantai di BEI

Lesu IPO Semester Pertama, Baru 14 Perusahaan Melantai di BEI

Hari Pelaut Sedunia 2025, Kemenhub Kampanyekan Budaya Kerja Bebas Pelecehan di Kapal

Hari Pelaut Sedunia 2025, Kemenhub Kampanyekan Budaya Kerja Bebas Pelecehan di Kapal

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Cak Imin Sebut Banyak Pesantren Palsu di Jabar, Sorot Kasus Kekerasan Seksual

Cak Imin Sebut Banyak Pesantren Palsu di Jabar, Sorot Kasus Kekerasan Seksual

Pengumuman Hasil Revisi Permendag 8/2024 Ditunda, Apa Alasannya?

Pengumuman Hasil Revisi Permendag 8/2024 Ditunda, Apa Alasannya?

Hari Ini Revisi Permendag 8/2024 Diumumkan, Jadi Babak Baru Industri Tekstil?

Hari Ini Revisi Permendag 8/2024 Diumumkan, Jadi Babak Baru Industri Tekstil?

Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji?

Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji?

RUU Perampasan Aset Terancam Molor! DPR Prioritaskan Revisi KUHAP, Kapan Dibahas?

RUU Perampasan Aset Terancam Molor! DPR Prioritaskan Revisi KUHAP, Kapan Dibahas?

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

DPR-Pemerintah Dinilai Serampangan Sebut Warga Sipil Tak Punya

DPR-Pemerintah Dinilai Serampangan Sebut Warga Sipil Tak Punya "Legal Standing" Gugat UU TNI

Peserta PBI JKN yang Sudah Nonaktif Bisa Diaktifkan Kembali dengan Usulan Kepala Daerah

Peserta PBI JKN yang Sudah Nonaktif Bisa Diaktifkan Kembali dengan Usulan Kepala Daerah

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

Deretan Kontroversi Nadiem Makarim, Terbaru Kena Skandal Kasus Korupsi Laptop

Deretan Kontroversi Nadiem Makarim, Terbaru Kena Skandal Kasus Korupsi Laptop

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku

Menteri Hukum Bahagia Usai Teken DIM RUU KUHAP

Menteri Hukum Bahagia Usai Teken DIM RUU KUHAP

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik

Pemerintah-DPR Sebut Libatkan Partisipasi Publik Saat Bahas RUU TNI

Pemerintah-DPR Sebut Libatkan Partisipasi Publik Saat Bahas RUU TNI

Konsep Baru Adipura: Daerah Tak Kelola Sampah dengan Baik Dapat Predikat Kota Kotor

Konsep Baru Adipura: Daerah Tak Kelola Sampah dengan Baik Dapat Predikat Kota Kotor

Kemendagri Terbitkan Keputusan Baru, Tegaskan 4 Pulau Milik Aceh

Kemendagri Terbitkan Keputusan Baru, Tegaskan 4 Pulau Milik Aceh

Kapolri Listyo Sigit hingga Menkum Supratman Tandatangani DIM RUU KUHAP

Kapolri Listyo Sigit hingga Menkum Supratman Tandatangani DIM RUU KUHAP

Rumah Subsidi Diusulkan Diperkecil, Pengembang Dukung Percepatan Program 3 Juta Rumah

Rumah Subsidi Diusulkan Diperkecil, Pengembang Dukung Percepatan Program 3 Juta Rumah

MK Gelar Sidang Gugatan UU TNI, Menhan hingga Menkum Hadir Langsung

MK Gelar Sidang Gugatan UU TNI, Menhan hingga Menkum Hadir Langsung

5 Zodiak Ini Jago Multitasking, Termasuk Aquarius

5 Zodiak Ini Jago Multitasking, Termasuk Aquarius

Penjelasan Penjual Lele Bisa Terjerat UU Tipikor dan Terancam Penjara 20 Tahun

Penjelasan Penjual Lele Bisa Terjerat UU Tipikor dan Terancam Penjara 20 Tahun

Komnas HAM Sampaikan Rekomendasi Krusial RUU KUHAP: Upaya Paksa Harus Dikontrol Ketat!

Komnas HAM Sampaikan Rekomendasi Krusial RUU KUHAP: Upaya Paksa Harus Dikontrol Ketat!

1
2
3
4
5
6
7
8