Mencari
MK Hapus Presidential Threshold, Setara Institute: Membuat Demokrasi Kita Lebih Sehat
14:40
3 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold, Setara Institute: Membuat Demokrasi Kita Lebih Sehat
5 Catatan Denny Indrayana Soal MK Hapuskan Presidential Treshold hingga Antisipasi Dinasti Politik
14:30
3 Januari 2025
5 Catatan Denny Indrayana Soal MK Hapuskan Presidential Treshold hingga Antisipasi Dinasti Politik
DPR dan Pemerintah Bakal Bahas Presidential Threshold usai Reses, Berharap Tak Banyak Capres
14:17
3 Januari 2025
DPR dan Pemerintah Bakal Bahas Presidential Threshold usai Reses, Berharap Tak Banyak Capres
Putusan MK Hapus Presidential Threshold Dinilai PKB akan Menuai Polemik & Kontroversi
12:20
3 Januari 2025
Putusan MK Hapus Presidential Threshold Dinilai PKB akan Menuai Polemik & Kontroversi
Tak Semua Partai Setuju Presidential Threshold 20 Persen, Nasdem Minta Angkanya Diubah
11:27
3 Januari 2025
Tak Semua Partai Setuju Presidential Threshold 20 Persen, Nasdem Minta Angkanya Diubah
Respons 3 Partai Nonparlemen usai MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
09:35
3 Januari 2025
Respons 3 Partai Nonparlemen usai MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen
MK Hapus PT 20 Persen, Analis Nilai Prabowo Tetap Jadi Calon Terkuat untuk Maju di Pilpres 2029
09:10
3 Januari 2025
MK Hapus PT 20 Persen, Analis Nilai Prabowo Tetap Jadi Calon Terkuat untuk Maju di Pilpres 2029
Presidential Threshold Dihapus: Amien Rais, Anies, Prabowo, Gibran dan Lainnya Bisa Maju Capres 2029
08:33
3 Januari 2025
Presidential Threshold Dihapus: Amien Rais, Anies, Prabowo, Gibran dan Lainnya Bisa Maju Capres 2029
2 Eks Ketua MK Senang President Threshold 20 Persen Dihapus: Kado Tahun Baru, Angin Segar Demokrasi
07:49
3 Januari 2025
2 Eks Ketua MK Senang President Threshold 20 Persen Dihapus: Kado Tahun Baru, Angin Segar Demokrasi
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, PAN Sebut MK Buat Keputusan Populis
06:40
3 Januari 2025
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, PAN Sebut MK Buat Keputusan Populis
MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Politikus Demokrat: Memang Begitu Semestinya
23:06
2 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Politikus Demokrat: Memang Begitu Semestinya
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Mahfud MD: Harus Diterima dan Ditaati Karena 2 Alasan
22:20
2 Januari 2025
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Mahfud MD: Harus Diterima dan Ditaati Karena 2 Alasan
Golkar Terkejut MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Padahal 27 Gugatan Sebelumnya Ditolak
20:26
2 Januari 2025
Golkar Terkejut MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Padahal 27 Gugatan Sebelumnya Ditolak
Gugatan 4 Mahasiswa UIN Jogja Dikabulkan MK, Presidential Threshold 20 Persen Tak Lagi Ada!
20:20
2 Januari 2025
Gugatan 4 Mahasiswa UIN Jogja Dikabulkan MK, Presidential Threshold 20 Persen Tak Lagi Ada!
Partai Buruh: Putusan MK Soal Presidential Threshold 0 Persen Jadi Kemenangan Rakyat Indonesia
19:51
2 Januari 2025
Partai Buruh: Putusan MK Soal Presidential Threshold 0 Persen Jadi Kemenangan Rakyat Indonesia
Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
19:15
2 Januari 2025
Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Presidential Threshold Dihapus, MK Dorong DPR dan Pemerintah Lakukan Rekayasa Konstitusional
18:35
2 Januari 2025
Presidential Threshold Dihapus, MK Dorong DPR dan Pemerintah Lakukan Rekayasa Konstitusional
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Pengamat: Tidak Ada Lagi Dominasi Parpol Tetapkan Capres
18:15
2 Januari 2025
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Pengamat: Tidak Ada Lagi Dominasi Parpol Tetapkan Capres
Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Hapus Presidential Threshold
18:00
2 Januari 2025
Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Sosok Para Penggugat Presidential Threshold yang Kini Dihapus MK
17:35
2 Januari 2025
Sosok Para Penggugat Presidential Threshold yang Kini Dihapus MK
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
17:13
2 Januari 2025
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
PKS Apresiasi MK Hapus Presidential Threshold Jadi 0 Persen: Selaras dengan Tuntutan Selama Ini
17:00
2 Januari 2025
PKS Apresiasi MK Hapus Presidential Threshold Jadi 0 Persen: Selaras dengan Tuntutan Selama Ini
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
16:55
2 Januari 2025
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
MK Hapus Presidential Threshold di Pilpres, Dua Hakim Beda Pendapat: Anwar Usman dan Daniel Yusmic
16:40
2 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold di Pilpres, Dua Hakim Beda Pendapat: Anwar Usman dan Daniel Yusmic
Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
16:25
2 Januari 2025
Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Aktivis Lingkungan Hidup Sebut Vonis Kasus Timah Justru Rugikan Masyarakat Bangka Belitung
04:06
1 Januari 2025
Aktivis Lingkungan Hidup Sebut Vonis Kasus Timah Justru Rugikan Masyarakat Bangka Belitung
Perjalanan Kasus Korupsi Timah yang Menyeret Crazy Rich PIK, Peran Helena Lim hingga Vonis 5 Tahun
06:43
31 Desember 2024
Perjalanan Kasus Korupsi Timah yang Menyeret Crazy Rich PIK, Peran Helena Lim hingga Vonis 5 Tahun
Setujui Revisi RKAB PT Timah, Bambang Gatot Didakwa Terima Jam Mewah, iPhone, hingga Fasilitas Golf 
01:05
31 Desember 2024
Setujui Revisi RKAB PT Timah, Bambang Gatot Didakwa Terima Jam Mewah, iPhone, hingga Fasilitas Golf 
Didakwa Rugikan Negara Rp 300 Triliun, Eks Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot Ariyono Ajukan Eksepsi
22:10
30 Desember 2024
Didakwa Rugikan Negara Rp 300 Triliun, Eks Dirjen Minerba ESDM Bambang Gatot Ariyono Ajukan Eksepsi
Jalani Sidang Perdana Korupsi Timah, Alwin Albar dan Eks Pejabat ESDM Didakwa Rugikan Rp 300 Triliun
20:15
30 Desember 2024
Jalani Sidang Perdana Korupsi Timah, Alwin Albar dan Eks Pejabat ESDM Didakwa Rugikan Rp 300 Triliun
PP Aset Kripto Harus Segera Diundangkan, Ini Kata Pengamat
17:16
30 Desember 2024
PP Aset Kripto Harus Segera Diundangkan, Ini Kata Pengamat
Bukan Fakir Miskin, Mengapa Harvey Moeis&Sandra Dewi Jadi Penerima Bantuan Iuran BPJS Sejak 2018
17:12
30 Desember 2024
Bukan Fakir Miskin, Mengapa Harvey Moeis&Sandra Dewi Jadi Penerima Bantuan Iuran BPJS Sejak 2018
Presiden Prabowo Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
01:07
20 Desember 2024
Presiden Prabowo Didesak Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Prabowo: Pastikan Transisi Energi Terbarukan Inklusif dan Adil
16:47
19 Desember 2024
Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Prabowo: Pastikan Transisi Energi Terbarukan Inklusif dan Adil
Forkopi dan Dekopin Sepakat Usul Sederet Poin Ini untuk Revisi UU Koperasi di DPR
21:33
17 Desember 2024
Forkopi dan Dekopin Sepakat Usul Sederet Poin Ini untuk Revisi UU Koperasi di DPR
Sidang MK, Ahli Jelaskan Kenapa Hukuman Penjara dalam UU ITE Lebih Berat Dibanding KUHP
19:33
17 Desember 2024
Sidang MK, Ahli Jelaskan Kenapa Hukuman Penjara dalam UU ITE Lebih Berat Dibanding KUHP
Usulan Prabowo Soal Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD akan Masuk dalam Omnibus Law Politik
12:32
16 Desember 2024
Usulan Prabowo Soal Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD akan Masuk dalam Omnibus Law Politik
Pimpinan Komisi XI DPR Usul Perluasan Kategori Barang Mewah Objek Pajak PPN 12 Persen
20:12
14 Desember 2024
Pimpinan Komisi XI DPR Usul Perluasan Kategori Barang Mewah Objek Pajak PPN 12 Persen
Mahfud MD Dukung Usul Prabowo Perbaiki Sistem Pilkada: Selain Mahal, saat Ini Juga Jorok
09:17
14 Desember 2024
Mahfud MD Dukung Usul Prabowo Perbaiki Sistem Pilkada: Selain Mahal, saat Ini Juga Jorok
Pro dan Kontra Ormas Keagamaan di Sidang MK Soal Izin Tambang
08:17
14 Desember 2024
Pro dan Kontra Ormas Keagamaan di Sidang MK Soal Izin Tambang
Reaksi PDIP Soal Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD: Jangan Buru-buru
22:27
13 Desember 2024
Reaksi PDIP Soal Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD: Jangan Buru-buru
KPU Sebut Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Bukan Hal Baru: Ini Dinamika Setelah Pilkada
20:07
13 Desember 2024
KPU Sebut Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Bukan Hal Baru: Ini Dinamika Setelah Pilkada