Berita dan Informasi Revisi Uu Pilkada Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

UI Ultra 2025 Digelar 6-7 Desember, Usung Konsep Lari Loop 7 Km

Indonesia akan Bangun Pusat Pelatihan Olahraga Terbesar se-Asia Tenggara, Kemenpora Tetapkan 17 Cabor Unggulan

Pameran Tunggal Vanindra: Menyentuh Hati Melalui Lukisan

Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu

Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu

Tak Seperti Revisi UU TNI, Habiburokhman Janji RKUHAP Tidak Dibahas di Hotel

Tak Seperti Revisi UU TNI, Habiburokhman Janji RKUHAP Tidak Dibahas di Hotel

Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD Harus Diperpanjang Imbas Putusan MK

Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD Harus Diperpanjang Imbas Putusan MK

Sikapi Putusan MK soal Jeda Pemilu 2 Tahun, Perludem Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Sikapi Putusan MK soal Jeda Pemilu 2 Tahun, Perludem Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Komisi II Jadikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Bahan Pembahasan RUU

Komisi II Jadikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Bahan Pembahasan RUU

Sambut MK, Komisi II Siap Susun Formula Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Sambut MK, Komisi II Siap Susun Formula Pisah Pemilu Nasional-Daerah

MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah, 5 Jenis Surat Suara Buat Pemilih Tak Fokus

MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah, 5 Jenis Surat Suara Buat Pemilih Tak Fokus

MK Soal Jeda Pemilu Nasional dan Daerah: Minimal 2 Tahun, Maksimal 2,5 Tahun

MK Soal Jeda Pemilu Nasional dan Daerah: Minimal 2 Tahun, Maksimal 2,5 Tahun

MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol

MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol

Alasan MK Pisahkan Pileg DPRD dari Pilpres: Pemilih Jenuh Pilihan Calon Terlalu Banyak

Alasan MK Pisahkan Pileg DPRD dari Pilpres: Pemilih Jenuh Pilihan Calon Terlalu Banyak

MK Perintahkan Mulai 2029 Pilpres-Pileg DPR dan DPD RI Dipisahkan dengan Pileg DPRD-Pilkada

MK Perintahkan Mulai 2029 Pilpres-Pileg DPR dan DPD RI Dipisahkan dengan Pileg DPRD-Pilkada

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Revisi Aturan Impor Tuntas, Pemerintah Umumkan Pekan Depan

Revisi Aturan Impor Tuntas, Pemerintah Umumkan Pekan Depan

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Revisi Permendag Nomor 8 Molor, Industri Tekstil Ketar-ketir

Revisi Permendag Nomor 8 Molor, Industri Tekstil Ketar-ketir

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

Diskon Iuran JKK 50 Persen Bakal Diperpanjang hingga 2026

Diskon Iuran JKK 50 Persen Bakal Diperpanjang hingga 2026

Mengapa Revisi Permendag 8/2024 Tak Kunjung Diumumkan Pemerintah ?

Mengapa Revisi Permendag 8/2024 Tak Kunjung Diumumkan Pemerintah ?

Baleg Kritik Draf RUU Haji: BP Haji Seperti Tak Berfungsi

Baleg Kritik Draf RUU Haji: BP Haji Seperti Tak Berfungsi

Dana Otsus Selesai 2027, DPR Cari Waktu Bahas RUU Aceh Bareng Pemerintah

Dana Otsus Selesai 2027, DPR Cari Waktu Bahas RUU Aceh Bareng Pemerintah

Lesu IPO Semester Pertama, Baru 14 Perusahaan Melantai di BEI

Lesu IPO Semester Pertama, Baru 14 Perusahaan Melantai di BEI

Hari Pelaut Sedunia 2025, Kemenhub Kampanyekan Budaya Kerja Bebas Pelecehan di Kapal

Hari Pelaut Sedunia 2025, Kemenhub Kampanyekan Budaya Kerja Bebas Pelecehan di Kapal

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Cak Imin Sebut Banyak Pesantren Palsu di Jabar, Sorot Kasus Kekerasan Seksual

Cak Imin Sebut Banyak Pesantren Palsu di Jabar, Sorot Kasus Kekerasan Seksual

Pengumuman Hasil Revisi Permendag 8/2024 Ditunda, Apa Alasannya?

Pengumuman Hasil Revisi Permendag 8/2024 Ditunda, Apa Alasannya?

Tak Sesuai Pernyataan Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Bingung Jabar Tidak Punya Data Rumah Rakyat Miskin

Tak Sesuai Pernyataan Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Bingung Jabar Tidak Punya Data Rumah Rakyat Miskin

Hari Ini Revisi Permendag 8/2024 Diumumkan, Jadi Babak Baru Industri Tekstil?

Hari Ini Revisi Permendag 8/2024 Diumumkan, Jadi Babak Baru Industri Tekstil?

Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji?

Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji?

RUU Perampasan Aset Terancam Molor! DPR Prioritaskan Revisi KUHAP, Kapan Dibahas?

RUU Perampasan Aset Terancam Molor! DPR Prioritaskan Revisi KUHAP, Kapan Dibahas?

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan

Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan

DPR-Pemerintah Dinilai Serampangan Sebut Warga Sipil Tak Punya

DPR-Pemerintah Dinilai Serampangan Sebut Warga Sipil Tak Punya "Legal Standing" Gugat UU TNI

Peserta PBI JKN yang Sudah Nonaktif Bisa Diaktifkan Kembali dengan Usulan Kepala Daerah

Peserta PBI JKN yang Sudah Nonaktif Bisa Diaktifkan Kembali dengan Usulan Kepala Daerah

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

Deretan Kontroversi Nadiem Makarim, Terbaru Kena Skandal Kasus Korupsi Laptop

Deretan Kontroversi Nadiem Makarim, Terbaru Kena Skandal Kasus Korupsi Laptop

Uji Materi UU TNI: Kala Pemerintah Mempertanyakan Legal Standing Rakyatnya

Uji Materi UU TNI: Kala Pemerintah Mempertanyakan Legal Standing Rakyatnya

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku

Menteri Hukum Bahagia Usai Teken DIM RUU KUHAP

Menteri Hukum Bahagia Usai Teken DIM RUU KUHAP

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik