Berita dan Informasi Revisi Pp Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Bacaan Misa Gereja Katolik 12 Oktober 2025: Hari Minggu Biasa XXVIII

Pesta Pembukaan PON Bela Diri Kudus 2025: Tampilkan Kekayaan Budaya Spektakuler, Jadi Kontribusi untuk SEA Games 2025

Erick Tohir Sebut Pemerintah Tambah Dana Rp22 Miliar untuk Dua Ajang Internasional

Putusan MK Pisahkan Pemilihan Nasional dan Daerah, Buka Jalan Omnibus Law UU Pemilu?

Putusan MK Pisahkan Pemilihan Nasional dan Daerah, Buka Jalan Omnibus Law UU Pemilu?

MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah, DPR Bicara Kemungkinan Kepala Daerah Dipilih DPRD

MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah, DPR Bicara Kemungkinan Kepala Daerah Dipilih DPRD

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, DPR Beri Kode Revisi UU Pemilu Secara Omnibus Law

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, DPR Beri Kode Revisi UU Pemilu Secara Omnibus Law

Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law

Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law

Pimpinan Baleg Setuju Pemilu Dipisah: Keserentakan Perkuat Pragmatisme

Pimpinan Baleg Setuju Pemilu Dipisah: Keserentakan Perkuat Pragmatisme

Di Ratas bersama Prabowo, Menko Airlangga Bahas Strategi Ekonomi Global dan Kemitraan dengan AS

Di Ratas bersama Prabowo, Menko Airlangga Bahas Strategi Ekonomi Global dan Kemitraan dengan AS

Prabowo Gelar Ratas Usai Temui PM Malaysia, Seskab Teddy Ungkap Isi Rapat

Prabowo Gelar Ratas Usai Temui PM Malaysia, Seskab Teddy Ungkap Isi Rapat

Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Golkar: Putusan MK Final dan Mengikat

Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Golkar: Putusan MK Final dan Mengikat

Golkar Sebut DPR Bisa Bikin UU Baru Usai MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Golkar Sebut DPR Bisa Bikin UU Baru Usai MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Rapat Terbatas Prabowo dan Airlangga Bahas Strategi Ekonomi RI di AS

Rapat Terbatas Prabowo dan Airlangga Bahas Strategi Ekonomi RI di AS

Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, antara Menjawab Kerumitan dan Paradoks MK

Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, antara Menjawab Kerumitan dan Paradoks MK

Prabowo Kumpulkan Menteri, Bahas Deregulasi Sektor Rill dan Negosiasi Tarif dengan AS

Prabowo Kumpulkan Menteri, Bahas Deregulasi Sektor Rill dan Negosiasi Tarif dengan AS

Perludem Sebut Putusan MK Pupuskan Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Perludem Sebut Putusan MK Pupuskan Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Putusan MK soal Pemilu Dipisah Sudah Final, DPR Mau Ambil Langkah Apa?

Putusan MK soal Pemilu Dipisah Sudah Final, DPR Mau Ambil Langkah Apa?

Kewenangan MK Kembali Disorot Usai Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah

Kewenangan MK Kembali Disorot Usai Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah

Taksi Terbang EHang Diuji Coba, Bagaimana Aspek Keamanan dan Dasar Hukumnya ?

Taksi Terbang EHang Diuji Coba, Bagaimana Aspek Keamanan dan Dasar Hukumnya ?

Anggota DPR Kritik MK: Keserentakan Pemilu Domain Pembentuk UU

Anggota DPR Kritik MK: Keserentakan Pemilu Domain Pembentuk UU

Pimpinan DPR Segera Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal

Pimpinan DPR Segera Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal

Putusan MK Pisah Pemilu Disebut 'Masuki Ranah Legislatif', Sinyal Perlawanan dari Senayan?

Putusan MK Pisah Pemilu Disebut 'Masuki Ranah Legislatif', Sinyal Perlawanan dari Senayan?

Formappi: Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal Tak Jamin Perbaikan Kualitas

Formappi: Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal Tak Jamin Perbaikan Kualitas

Perludem: Pemilu Serentak Sangat Melelahkan, Ratusan Petugas KPPS Meninggal

Perludem: Pemilu Serentak Sangat Melelahkan, Ratusan Petugas KPPS Meninggal

Perludem Sebut Putusan MK Jawab Masalah Kerumitan Pemilu Serentak

Perludem Sebut Putusan MK Jawab Masalah Kerumitan Pemilu Serentak

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Formappi Ingatkan DPR Buat Produk Legislasi yang Tepat

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Formappi Ingatkan DPR Buat Produk Legislasi yang Tepat

Revisi Aturan Impor Tekstil Mendesak, Industri Terancam PHK Massal

Revisi Aturan Impor Tekstil Mendesak, Industri Terancam PHK Massal

Perludem Dorong Revisi UU Segera Dimulai Usai Putusan MK soal Pemilu Nasional-Daerah Dipisah

Perludem Dorong Revisi UU Segera Dimulai Usai Putusan MK soal Pemilu Nasional-Daerah Dipisah

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ketua Komisi II DPR Bilang Begini

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ketua Komisi II DPR Bilang Begini

MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Komisi II DPR Bersiap Selaraskan UU

MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Komisi II DPR Bersiap Selaraskan UU

Revisi Aturan Panas Bumi Disiapkan, Lelang dan Insentif Jadi Sorotan

Revisi Aturan Panas Bumi Disiapkan, Lelang dan Insentif Jadi Sorotan

RUU KUHAP Akan Atur Perlindungan

RUU KUHAP Akan Atur Perlindungan "Justice Collaborator"

Kejagung Gandeng Operator untuk Penyadapan, Hak Privasi Warga Terancam

Kejagung Gandeng Operator untuk Penyadapan, Hak Privasi Warga Terancam

Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu

Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu

Tak Seperti Revisi UU TNI, Habiburokhman Janji RKUHAP Tidak Dibahas di Hotel

Tak Seperti Revisi UU TNI, Habiburokhman Janji RKUHAP Tidak Dibahas di Hotel

Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD Harus Diperpanjang Imbas Putusan MK

Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD Harus Diperpanjang Imbas Putusan MK

Sikapi Putusan MK soal Jeda Pemilu 2 Tahun, Perludem Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Sikapi Putusan MK soal Jeda Pemilu 2 Tahun, Perludem Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Komisi II Jadikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Bahan Pembahasan RUU

Komisi II Jadikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Bahan Pembahasan RUU

Sambut MK, Komisi II Siap Susun Formula Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Sambut MK, Komisi II Siap Susun Formula Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Revisi Aturan Impor Tuntas, Pemerintah Umumkan Pekan Depan

Revisi Aturan Impor Tuntas, Pemerintah Umumkan Pekan Depan

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Revisi Permendag Nomor 8 Molor, Industri Tekstil Ketar-ketir

Revisi Permendag Nomor 8 Molor, Industri Tekstil Ketar-ketir

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

1
2
3
4
5
6
7
8