Berita dan Informasi Irjen Andi Rian Djajadi Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Pesta Pembaptisan Tuhan: Mengerti Pentingnya Sakramen Pembaptisan di Gereja Katolik Menurut Alkitab dan Sejarahnya

Kerap Alami Diskriminasi, Presiden Prabowo Dukung Pemberantasan Kusta di Indonesia

5 Alasan Mengapa Kucing Oren Begitu Istimewa, Menurut Sains

Mentan Amran Dapat Bintang Jasa Utama dari Prabowo Usai Sukses Swasembada Beras

Mentan Amran Dapat Bintang Jasa Utama dari Prabowo Usai Sukses Swasembada Beras

Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Prabowo demi Petani

Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Prabowo demi Petani

Hasnaeni

Hasnaeni "Wanita Emas" Sebut Ponsel Berisi Novum Disita oleh Pihak Rutan

Salah Sebut Nama KDM Jadi Ridwan Kamil, Mentan Amran Berkelakar Harus Potong Kambing

Salah Sebut Nama KDM Jadi Ridwan Kamil, Mentan Amran Berkelakar Harus Potong Kambing

Mengejar Swasembada Beras, Mentan Amran Sempat Vertigo dan Asam Lambung

Mengejar Swasembada Beras, Mentan Amran Sempat Vertigo dan Asam Lambung

PN Jakpus: Pengawalan Brimob ke Hasnaeni Ada di Luar Ruang Sidang

PN Jakpus: Pengawalan Brimob ke Hasnaeni Ada di Luar Ruang Sidang

Prabowo: Banyak Tokoh Nyinyir Kita Tak Bisa Swasembada Pangan, Hari Ini Kita Buktikan!

Prabowo: Banyak Tokoh Nyinyir Kita Tak Bisa Swasembada Pangan, Hari Ini Kita Buktikan!

Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya untuk Mentan Amran hingga Bupati Karawang

Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya untuk Mentan Amran hingga Bupati Karawang

Prabowo Anigerahi Mentan Amran Bintang Jasa Utama

Prabowo Anigerahi Mentan Amran Bintang Jasa Utama

Pantau Panen Raya di Karawang, Prabowo Umumkan Indonesia Swasembada Pangan

Pantau Panen Raya di Karawang, Prabowo Umumkan Indonesia Swasembada Pangan

Eks Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta dan Djuyamto Bersaksi di Sidang Marcella

Eks Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta dan Djuyamto Bersaksi di Sidang Marcella

Hasnaeni “Wanita Emas” Dikawal Brimob Saat Hendak Hadiri Sidang PK

Hasnaeni “Wanita Emas” Dikawal Brimob Saat Hendak Hadiri Sidang PK

Kesejahteraan Hakim Digenjot, Hakim Ad Hoc Masih Terlupakan

Kesejahteraan Hakim Digenjot, Hakim Ad Hoc Masih Terlupakan

Kenaikan Gaji Hakim dan Harapan Besar pada Integritas…

Kenaikan Gaji Hakim dan Harapan Besar pada Integritas…

Pertama Kali Libatkan Supeltas Dalam Pengamanan Libur Nataru, Polri Senang Ada Kontribusi Masyarakat

Pertama Kali Libatkan Supeltas Dalam Pengamanan Libur Nataru, Polri Senang Ada Kontribusi Masyarakat

Demokrat Akhirnya Polisikan Akun-akun Medsos yang Diduga Fitnah SBY Soal Isu Ijazah Jokowi

Demokrat Akhirnya Polisikan Akun-akun Medsos yang Diduga Fitnah SBY Soal Isu Ijazah Jokowi

Aturan Baru KUHAP Tak Pengaruhi KPK, Setyo Budiyanto: Kami Punya UU Sendiri

Aturan Baru KUHAP Tak Pengaruhi KPK, Setyo Budiyanto: Kami Punya UU Sendiri

Pemerintah Sebut KUHP Baru Tak Kekang Kritik, Penghinaan Presiden Harus Berdasar Delik Aduan

Pemerintah Sebut KUHP Baru Tak Kekang Kritik, Penghinaan Presiden Harus Berdasar Delik Aduan

Pasal Penghinaan di KUHP Tak Larang Kritik Pemerintah, Hanya Berlaku Bila Ada Aduan

Pasal Penghinaan di KUHP Tak Larang Kritik Pemerintah, Hanya Berlaku Bila Ada Aduan

Menanti IPO Bank Jakarta: Target Bergeser ke 2027

Menanti IPO Bank Jakarta: Target Bergeser ke 2027

Demokrat Polisikan 4 Akun Medsos yang Tuduh SBY Terlibat Isu Ijazah Jokowi

Demokrat Polisikan 4 Akun Medsos yang Tuduh SBY Terlibat Isu Ijazah Jokowi

Produksi Surplus, Bapanas: Indonesia Swasembada Jagung di 2025

Produksi Surplus, Bapanas: Indonesia Swasembada Jagung di 2025

Inflasi 2025 Stabil, Mentan Amran Singgung Intervensi di Bidang Pangan

Inflasi 2025 Stabil, Mentan Amran Singgung Intervensi di Bidang Pangan

Pemerintah Klaim KUHAP Dibikin Lewat

Pemerintah Klaim KUHAP Dibikin Lewat "Meaningful Participation" Publik

Prabowo: Tahun 2025, Kita Tidak Impor Beras Sama Sekali

Prabowo: Tahun 2025, Kita Tidak Impor Beras Sama Sekali

Bagaimana Penerapan Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres di KUHP Baru?

Bagaimana Penerapan Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres di KUHP Baru?

3 Aturan Paling Sensitif di KUHP Baru: Zina, Hina Presiden, Demo

3 Aturan Paling Sensitif di KUHP Baru: Zina, Hina Presiden, Demo

Menkum: Pidana Kurungan Tak Dikenal di KUHP Baru, yang Ada Pidana Denda

Menkum: Pidana Kurungan Tak Dikenal di KUHP Baru, yang Ada Pidana Denda

Kursi Melayang, Perut Ditendang: Ketua DPRD Soppeng Dipolisikan ASN Gegara Penempatan Sopir

Kursi Melayang, Perut Ditendang: Ketua DPRD Soppeng Dipolisikan ASN Gegara Penempatan Sopir

Satu Akun Tumbang Minta Maaf, Andi Arief Tagih Pelaku Fitnah SBY Lain: Kami Tunggu

Satu Akun Tumbang Minta Maaf, Andi Arief Tagih Pelaku Fitnah SBY Lain: Kami Tunggu

Menteri Hukum Soal Stiker WA Pejabat: Kalau Jempol Oke, tapi Ada Batasannya

Menteri Hukum Soal Stiker WA Pejabat: Kalau Jempol Oke, tapi Ada Batasannya

Menkum Supratman: Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan, Berlaku Bila Presiden Melapor

Menkum Supratman: Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan, Berlaku Bila Presiden Melapor

Blak-blakan Menkum Supratman: KUHP-KUHAP Produk Politik, Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Blak-blakan Menkum Supratman: KUHP-KUHAP Produk Politik, Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Menkum Soal Stiker WA Pejabat: 'Jempol Oke', Tapi Awas Batasan Ini

Menkum Soal Stiker WA Pejabat: 'Jempol Oke', Tapi Awas Batasan Ini

Kemenkum Soal Polisi Jadi Penyidik Utama di KUHAP Baru: Itu Putusan MK

Kemenkum Soal Polisi Jadi Penyidik Utama di KUHAP Baru: Itu Putusan MK

Nadiem Makarim Bacakan Eksepsi di Sidang Korupsi, Sejumlah Tokoh dan Driver Ojol Hadir Beri Dukungan

Nadiem Makarim Bacakan Eksepsi di Sidang Korupsi, Sejumlah Tokoh dan Driver Ojol Hadir Beri Dukungan

KUHP Baru Berlaku, Sekolah hingga Panti Asuhan Jadi Lokasi Hukuman Kerja Sosial

KUHP Baru Berlaku, Sekolah hingga Panti Asuhan Jadi Lokasi Hukuman Kerja Sosial

Mentan Sebut RI Bakal Ekspor Beras di 2026: Pertama dalam Sejarah

Mentan Sebut RI Bakal Ekspor Beras di 2026: Pertama dalam Sejarah

Pemerintah Klaim KUHP Baru soal Pasal Penghinaan Presiden Tidak untuk Membungkam Demokrasi

Pemerintah Klaim KUHP Baru soal Pasal Penghinaan Presiden Tidak untuk Membungkam Demokrasi

Menkum Usul AI Digunakan untuk Pemeriksaan Tindak Pidana

Menkum Usul AI Digunakan untuk Pemeriksaan Tindak Pidana

Jerat Baru Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Tak Beda Jauh dari yang Lama

Jerat Baru Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Tak Beda Jauh dari yang Lama

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru: Simpatisan Tak Bisa Lapor, Hanya Presiden dan Wapres

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru: Simpatisan Tak Bisa Lapor, Hanya Presiden dan Wapres

1
2
3
4
5
6
7
8
9