Berita dan Informasi Ruu Pilkada Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Jika Anda Ingin Tetap Bugar Secara Fisik Setelah Usia 60 Tahun, Ucapkan Selamat Tinggal pada 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

PUBG Mobile Update 4.2 Resmi Meluncur, Hadirkan Primewood Genesis dan Segudang Fitur Baru

Jangan Abaikan Nyeri Dada, Waspadai Sebagai Gejala Penyakit Jantung Sedini Mungkin

MK Soal Jeda Pemilu Nasional dan Daerah: Minimal 2 Tahun, Maksimal 2,5 Tahun

MK Soal Jeda Pemilu Nasional dan Daerah: Minimal 2 Tahun, Maksimal 2,5 Tahun

MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol

MK Nilai Pileg DPRD Gabung Pemilihan Presiden-DPR Lemahkan Parpol

Alasan MK Pisahkan Pileg DPRD dari Pilpres: Pemilih Jenuh Pilihan Calon Terlalu Banyak

Alasan MK Pisahkan Pileg DPRD dari Pilpres: Pemilih Jenuh Pilihan Calon Terlalu Banyak

MK Perintahkan Mulai 2029 Pilpres-Pileg DPR dan DPD RI Dipisahkan dengan Pileg DPRD-Pilkada

MK Perintahkan Mulai 2029 Pilpres-Pileg DPR dan DPD RI Dipisahkan dengan Pileg DPRD-Pilkada

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

Pernah Mangkir, Komisi V DPR Panggil Ulang Menhub Bahas Nasib Ojol

Pernah Mangkir, Komisi V DPR Panggil Ulang Menhub Bahas Nasib Ojol

Baleg Kritik Draf RUU Haji: BP Haji Seperti Tak Berfungsi

Baleg Kritik Draf RUU Haji: BP Haji Seperti Tak Berfungsi

Dana Otsus Selesai 2027, DPR Cari Waktu Bahas RUU Aceh Bareng Pemerintah

Dana Otsus Selesai 2027, DPR Cari Waktu Bahas RUU Aceh Bareng Pemerintah

RUU BPIP Segera Kembali Dibahas DPR, Apa Urgensinya?

RUU BPIP Segera Kembali Dibahas DPR, Apa Urgensinya?

Komisi V Bakal Panggil Menhub Pekan Depan, Bahas Tarif dan Nasib Ojol

Komisi V Bakal Panggil Menhub Pekan Depan, Bahas Tarif dan Nasib Ojol

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Presiden Prabowo Teken Inpres Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, DPD Sebut Keputusan Strategis untuk Masyarakat

Presiden Prabowo Teken Inpres Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, DPD Sebut Keputusan Strategis untuk Masyarakat

Tak Sesuai Pernyataan Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Bingung Jabar Tidak Punya Data Rumah Rakyat Miskin

Tak Sesuai Pernyataan Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi Bingung Jabar Tidak Punya Data Rumah Rakyat Miskin

RUU Perampasan Aset Terancam Molor! DPR Prioritaskan Revisi KUHAP, Kapan Dibahas?

RUU Perampasan Aset Terancam Molor! DPR Prioritaskan Revisi KUHAP, Kapan Dibahas?

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan

Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

8 RUU Misterius Dibahas DPR, Apa Saja yang Akan Disahkan?

8 RUU Misterius Dibahas DPR, Apa Saja yang Akan Disahkan?

7 Hal Jadi Perhatian DPR: PHK, Haji, sampai Kosongnya Dubes RI

7 Hal Jadi Perhatian DPR: PHK, Haji, sampai Kosongnya Dubes RI

DPR Lanjutkan Pembahasan 8 RUU di Masa Sidang IV, Mayoritas Warisan Periode Sebelumnya

DPR Lanjutkan Pembahasan 8 RUU di Masa Sidang IV, Mayoritas Warisan Periode Sebelumnya

Wamensesneg Ungkap Prabowo Pertimbangkan Politikus dan Diplomat Jadi Dubes Indonesia untuk AS

Wamensesneg Ungkap Prabowo Pertimbangkan Politikus dan Diplomat Jadi Dubes Indonesia untuk AS

Mendorong Diplomasi Ekonomi Kreatif Sebagai Strategi Kebudayaan Indonesia di Tingkat Global

Mendorong Diplomasi Ekonomi Kreatif Sebagai Strategi Kebudayaan Indonesia di Tingkat Global

Menteri Hukum Usulkan Forum Mahkumjakpol Dihidupkan Lagi

Menteri Hukum Usulkan Forum Mahkumjakpol Dihidupkan Lagi

Pemerintah Ungkap 9 Poin Penguatan di Dalam DIM RUU KUHAP

Pemerintah Ungkap 9 Poin Penguatan di Dalam DIM RUU KUHAP

Jaksa Agung Sebut RUU KUHAP Sudah Sesuai Perkembangan Zaman

Jaksa Agung Sebut RUU KUHAP Sudah Sesuai Perkembangan Zaman

Uji Materi UU TNI: Kala Pemerintah Mempertanyakan Legal Standing Rakyatnya

Uji Materi UU TNI: Kala Pemerintah Mempertanyakan Legal Standing Rakyatnya

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku

Menteri Hukum Bahagia Usai Teken DIM RUU KUHAP

Menteri Hukum Bahagia Usai Teken DIM RUU KUHAP

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua

DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua

Ketua MA Usul RUU KUHAP Tak Terlalu Kaku, Masalah Teknis Diserahkan ke Penegak Hukum

Ketua MA Usul RUU KUHAP Tak Terlalu Kaku, Masalah Teknis Diserahkan ke Penegak Hukum

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik

Pemerintah-DPR Sebut Libatkan Partisipasi Publik Saat Bahas RUU TNI

Pemerintah-DPR Sebut Libatkan Partisipasi Publik Saat Bahas RUU TNI

Kapolri Listyo Sigit hingga Menkum Supratman Tandatangani DIM RUU KUHAP

Kapolri Listyo Sigit hingga Menkum Supratman Tandatangani DIM RUU KUHAP

PKS Umumkan Susunan Lengkap Dewan Pengurus Pusat Periode 2025–2030, Ini Rinciannya

PKS Umumkan Susunan Lengkap Dewan Pengurus Pusat Periode 2025–2030, Ini Rinciannya

RUU Koperasi Segera Disahkan DPR, Wamenkop: UU yang Sekarang Sudah Kedaluwarsa

RUU Koperasi Segera Disahkan DPR, Wamenkop: UU yang Sekarang Sudah Kedaluwarsa

Ray Dalio Wanti-wanti Bahaya Obligasi di Tengah Utang AS Rp 594 Kuadriliun

Ray Dalio Wanti-wanti Bahaya Obligasi di Tengah Utang AS Rp 594 Kuadriliun

Diikuti 87 Kepala Daerah, Retret Gelombang Kedua Digelar di IPDN Jatinangor

Diikuti 87 Kepala Daerah, Retret Gelombang Kedua Digelar di IPDN Jatinangor