



7 Hal Jadi Perhatian DPR: PHK, Haji, sampai Kosongnya Dubes RI
- Ketua DPR Puan Maharani meminta alat kelengkapan dewan (AKD) yang ada di lembaganya untuk menaruh perhatian khusus terhadap tujuh hal yang menjadi dinamika di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (24/6/2025).
"Satu, tingginya angka pengangguran dan tingkat, pemutusan hubungan kerja. Dua, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji 2025," ujar Puan dalam pidatonya, Selasa (24/6/2025).
Ketiga, penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keempat permasalahan ojek online (ojol).
Lima, pengoplosan gas bersubsidi. Kemudian keenam, pelaksanaan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di negara yang sedang terlibat konflik.
"Dan ketujuh, posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi," ujar Puan.
Di samping itu, Puan mengatakan bahwa DPR akan melanjutkan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU), terdiri dari tiga RUU usul DPR, tiga RUU usul pemerintah, dan dua RUU daftar kumulatif terbuka.
Puan mengatakan, pembentukan undang-undang tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional, dalam suatu pembentukan undang-undang," ujar Puan.
Dalam forum tersebut, Puan juga menyorot perekonomian global yang diproyeksi masih dihadapkan dengan situasi yang dinamis dan tidak menentu.
Dinamis dan tidak menentunya situasi dunia saat ini disebabkan oleh konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif.
"Oleh karena itu pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN dalam menjalankan pembangunan nasional," ujar Puan.