Dewan Perdamaian Gaza, Keraguan pada Trump dan Bagaimana Indonesia Harus Bersikap

Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) resmi diratifikasi dan didirikan di Davos, Swiss pada 22 Januari 2026.

Situs resmi pemerintahan Amerika Serikat, whitehouse.org menyebut pembentukan POB sebagai hari bersejarah untuk membangun masa depan Gaza yang aman dan makmur.

"Sebuah masa depan yang menghadirkan perdamaian yang langgeng, stabilitas, dan peluang bagi rakyat Gaza," tulis Gedung Putih, Kamis (22/1/2025).

Donald Trump menunjuk dirinya sendiri sebagai Chairman, ditemani dengan para founding members atau negara anggota pendiri, salah satunya adalah Indonesia.

Trump bilang, BOP berkesempatan menjadi salah satu organisasi internasional yang paling berpengaruh, dan merasa terhormat bisa menjabat sebagai pucuk pemimpin organisasi ini.

"Ia mengatakan bahwa upacara ini merupakan awal dari hari yang lebih cerah bagi Timur Tengah dan masa depan dunia yang lebih aman. Bersama-sama, menurutnya, mereka memiliki peluang nyata untuk mengakhiri puluhan tahun penderitaan, menghentikan generasi kebencian dan pertumpahan darah, dan mewujudkan perdamaian yang indah, abadi, dan mulia di wilayah tersebut," tulis Gedung Putih.

Indonesia memutuskan untuk bergabung setelah diskusi panjang dengan tujuh negara Islam yang mendukung Palestina.

Mereka adalah Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, dan Mesir.

Keanggotaan ini ditandatangani langsung Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri pembentukan BOP di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia ke BOP sebagai momen bersejarah untuk memerdekakan Palestina dan menyelesaikan konflik Gaza.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo usai melakukan penandatangan piagam BOP.

Keraguan Pada Sosok Donald Trump

Namun keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dengan BOP ini menimbulkan pertanyaan, apakah organisasi bentukan Donald Trump ini benar-benar mampu memberikan kemerdekaan untuk Gaza, Palestina?

Seperti tawaran solusi yang sering diucapkan Indonesia dalam forum internasional, yakni solusi dua negara, terutama kemerdekaan untuk Palestina.

Keraguan itu datang dari tokoh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas.

Ia mengatakan, gagasan Donald Trump dalam BOP tampak menarik, membangun Gaza kembali dan menjamin keamanan Palestina.

"Tetapi pertanyaannya bukankah Amerika telah ikut menghancur leburkan Gaza karena Amerika selalu berada di belakang Israel?" kata pria yang akrab disapa Buya Anwar ini, Minggu (25/1/2026).

Dia mengatakan, tak seharusnya ada narasi pahlawan kesiangan di balik tindakan aneksasi Israel yang disponsori Amerika dengan cara mengajak negara-negara lain untuk mengeluarkan uang dalam membangun Gaza.

Buya Anwar juga meragukan sikap Amerika Serikat yang hingga saat ini tak pernah menyinggung narasi solusi dua negara.

Ia khawatir, jika Gaza sudah dibenahi, apakah akan diserahkan pada pemerintahan Palestina yang merdeka?

"Jawabannya jelas tidak, karena Donald Trump tidak akan mendukung berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," kata Anwar.

Rekam jejak Donald Trump yang melegalisasi aneksasi Israel juga pernah terjadi pada masa kepemimpinan pertamanya, 2017-2021.

Trump saat itu mengakui wilayah Palestina, Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Langkah ini jelas sangat merugikan Palestina.

"Lalu sekarang mengapa beberapa negara Timur Tengah akan mendukung dewan yang dibentuk oleh Trump tersebut? Rasa-rasanya apa yang dilakukan oleh Trump bersama dewan yang dia bentuk hanya akan memperlemah dan merugikan perjuangan rakyat Palestina yang ingin merdeka dan berdaulat," ujar Anwar.

Indonesia tak harus ikut manuver Donald Trump

Guru Besar Tetap Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi mengatakan, jika Indonesia masuk sebagai anggota BOP sebagai upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Kehadiran Indonesia akan berdampak positif, kata Yon, sepanjang posisinya sangat jelas memberikan dan menjaga kepentingan Palestina.

Indonesia tak harus mengikuti pengaruh Amerika Serikat dalam forum Dewan Perdamaian tersebut, karena jelas sikap Donald Trump sangat condong membela Israel.

"Maka kekuatan Indonesia dan tujuh negara Arab (dalam BOP) menjadi sangat penting bagi penyelesaian yang ada di Gaza," kata Yon kepada Kompas.com, Kamis.

Negara-negara pro kemerdekaan Palestina ini bisa melakukan dukungan rekonstruksi Gaza.

Namun jika POB berlanjut sebagai kekuatan yang dianggap sebagai antitesis keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka Indonesia harus tegas meninjau ulang keterlibatannya.

Hal ini mungkin saja terjadi, mengingat tingkah polah Donald Trump yang cenderung berlawanan dengan kekuatan multilateral dan suka dengan kebijakan sepihak.

"Maka harus juga dilihat dari aspek posisi Trump yang menginginkan Greenland, dan juga bertentangan dengan keinginan negara lain di dalam menjaga perdamaian," kata Yon.

Yon berharap, jangan sampai keputusan bergabung dengan POB justru menempatkan Indonesia ke dalam kelompok yang disetir Trump.

Dia juga menegaskan, Indonesia tak perlu merogoh uang sebanyak 1 miliar dollar AS hanya untuk menjadi anggota tetap organisasi yang dibentuk Trump tersebut.

"Saya kira tidak perlu sampai posisi permanen. Perlu dilihat efektivitas peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah Gaza. Tidak perlu buru-buru menjadi anggota permanen," ucap Yon.

Sulit tercapai jika tak libatkan warga Gaza

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar BOP mendorong pelibatan masyarakat Palestina dalam setiap kebijakannya.

Menurut JK, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat, sedangkan selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat.

"Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung," kata JK, Minggu (25/1/2026), dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, perdamaian tak cukup hanya diinisasi oleh negara besar, tetapi juga harus ada pelibatan pihak yang berkonflik secara langsung.

Selain itu, JK juga menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Trump.

Dalam konteks tersebut, ia menyebut Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis.

"Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri," kata JK.

Tag:  #dewan #perdamaian #gaza #keraguan #pada #trump #bagaimana #indonesia #harus #bersikap