ESDM Siapkan Aturan HPM Timah, Arahkan Investasi Mengalir ke Daerah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berencana menerbitkan Harga Pokok Minimum (HPM) komoditas timah.

Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga harga bijih timah rakyat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Dalam waktu dekat ini, saya akan mengeluarkan HPM Timah agar harga timah masyarakat selalu terjaga dengan baik,” kata Bahlil usai melantik Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Minggu (25/1/2026).

Bahlil menilai Bangka Belitung memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama bijih timah.

Kondisi itu menuntut regulasi yang lebih rapi dan penataan ulang aktivitas penambangan agar manfaat ekonomi dirasakan lebih merata.

“Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus. Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik dan ini tidak boleh,” ujarnya.

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR RI untuk mempercepat penerbitan regulasi tersebut.

Koordinasi dilakukan agar kepastian harga bagi penambang rakyat terjaga dan iklim investasi sektor pengolahan timah semakin kuat.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini, agar harga timah rakyat selalu terjaga dengan baik dan juga mendorong investasi sektor pengolahan timah di daerah ini,” katanya.

Ia menegaskan, investasi di sektor timah perlu memberi dampak langsung bagi perekonomian lokal.

Pertumbuhan investasi, menurut dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

“Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh,” kata Bahlil.

Tag:  #esdm #siapkan #aturan #timah #arahkan #investasi #mengalir #daerah