Berita dan Informasi Komisi Xiii Dpr Ri Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Bacaan Misa Gereja Katolik 22 Februari 2026: Hari Minggu Prapaskah I

Ramadhan 2026: 5 Tips Sahur agar Tidak Haus dan Segar Selama Puasa

Benarkah Pria Lebih Rentan Ketombe hingga 7 Kali Lipat? Ahli Jelaskan Fakta dan Tips Pencegahannya

Kemenkum Soal Polisi Jadi Penyidik Utama di KUHAP Baru: Itu Putusan MK

Kemenkum Soal Polisi Jadi Penyidik Utama di KUHAP Baru: Itu Putusan MK

Wisata ke Gunungkidul, Awas Ada Tiket yang Tidak Sah

Wisata ke Gunungkidul, Awas Ada Tiket yang Tidak Sah

Eddy Hiariej Jelaskan Sebab KUHAP Bolehkan Penangkapan Tanpa Izin Pengadilan

Eddy Hiariej Jelaskan Sebab KUHAP Bolehkan Penangkapan Tanpa Izin Pengadilan

Eks Sekdis Kabupaten Bekasi Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Ijon Proyek

Eks Sekdis Kabupaten Bekasi Penuhi Panggilan KPK, Jadi Saksi Ijon Proyek

Penyadapan di Luar Kasus Korupsi-Terorisme Belum Bisa Dilakukan meski KUHAP Baru Berlaku

Penyadapan di Luar Kasus Korupsi-Terorisme Belum Bisa Dilakukan meski KUHAP Baru Berlaku

Wamenkum: Yang Bilang Penyadapan Bisa Tanpa Izin Pengadilan, Itu Hoaks

Wamenkum: Yang Bilang Penyadapan Bisa Tanpa Izin Pengadilan, Itu Hoaks

Kompolnas Akui Masih Ada Anggota Polisi yang Kasus Pidananya Belum Tuntas

Kompolnas Akui Masih Ada Anggota Polisi yang Kasus Pidananya Belum Tuntas

Kompolnas Kawal Kasus Menonjol 2025: Arya Daru hingga Affan Kurniawan

Kompolnas Kawal Kasus Menonjol 2025: Arya Daru hingga Affan Kurniawan

Jerat Baru Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Tak Beda Jauh dari yang Lama

Jerat Baru Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Tak Beda Jauh dari yang Lama

AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia

AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia

Kompolnas Minta Polisi Gunakan Cell Dump Ungkap Teror ke DJ Donny

Kompolnas Minta Polisi Gunakan Cell Dump Ungkap Teror ke DJ Donny

Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkum: Kritik Tidak Dilarang

Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, Wamenkum: Kritik Tidak Dilarang

Nadiem Makarim Buka Jalan agar Eks Anggota DPR Bisa Titip Nama di Pengadaan Laptop Chromebook

Nadiem Makarim Buka Jalan agar Eks Anggota DPR Bisa Titip Nama di Pengadaan Laptop Chromebook

3 Pelajaran Berharga dari Venezuela Agar Sektor Energi Indonesia Tak Mudah Didikte Global

3 Pelajaran Berharga dari Venezuela Agar Sektor Energi Indonesia Tak Mudah Didikte Global

Soal Demo Harus Lapor Polisi, Wakil Menteri Hukum: Bukan Izin, tapi Pemberitahuan

Soal Demo Harus Lapor Polisi, Wakil Menteri Hukum: Bukan Izin, tapi Pemberitahuan

DPR Kritik Keras Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS: Ancaman Nyata Kedaulatan Dunia

DPR Kritik Keras Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS: Ancaman Nyata Kedaulatan Dunia

KUHP-KUHAP Baru, Restorative Justice Tak Berlaku untuk Korupsi hingga Kekerasan Seksual

KUHP-KUHAP Baru, Restorative Justice Tak Berlaku untuk Korupsi hingga Kekerasan Seksual

KUHP Baru Tetap Atur Pidana Mati, Taufik Basari: Tapi Kini jadi Pidana Khusus

KUHP Baru Tetap Atur Pidana Mati, Taufik Basari: Tapi Kini jadi Pidana Khusus

Kemenlu Diminta Siapkan Opsi Evakuasi WNI di Venezuela

Kemenlu Diminta Siapkan Opsi Evakuasi WNI di Venezuela

Kemenlu Diminta Pastikan Keamanan WNI di Venezuela Usai Serangan AS

Kemenlu Diminta Pastikan Keamanan WNI di Venezuela Usai Serangan AS

Pro-Kontra Pilkada Lewat DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Hidupkan Oligarki Politik?

Pro-Kontra Pilkada Lewat DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Hidupkan Oligarki Politik?

Indonesia Diminta Menentang AS yang Tangkap Presiden Venezuela

Indonesia Diminta Menentang AS yang Tangkap Presiden Venezuela

Anggota DPR: Serangan AS ke Venezuela Pelanggaran Serius Hukum Internasional

Anggota DPR: Serangan AS ke Venezuela Pelanggaran Serius Hukum Internasional

Mahkamah Konstitusi dan Koreksi Arah Demokrasi Konstitusional

Mahkamah Konstitusi dan Koreksi Arah Demokrasi Konstitusional

6.186 Tahanan Dapat Amnesti dari Militer Myanmar, Aung San Suu Kyi Tak Termasuk

6.186 Tahanan Dapat Amnesti dari Militer Myanmar, Aung San Suu Kyi Tak Termasuk

Partai Buruh Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD

Partai Buruh Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD

KPK Pastikan Patuhi KUHP dan KUHAP Baru yang Mulai Berlaku Januari 2026

KPK Pastikan Patuhi KUHP dan KUHAP Baru yang Mulai Berlaku Januari 2026

Dipanggil Prabowo Awal Tahun, Dasco Dapat Tugas Khusus

Dipanggil Prabowo Awal Tahun, Dasco Dapat Tugas Khusus

Awal Tahun Langsung Gas! Prabowo Panggil Dasco ke Rumah Dinas, Bahas Ini

Awal Tahun Langsung Gas! Prabowo Panggil Dasco ke Rumah Dinas, Bahas Ini

Pimpinan Komisi IV DPR Usul Pembentukan Badan Khusus Tangani Banjir Sumatera

Pimpinan Komisi IV DPR Usul Pembentukan Badan Khusus Tangani Banjir Sumatera

KPK Siap Patuhi KUHP dan KUHAP Baru yang Resmi Berlaku

KPK Siap Patuhi KUHP dan KUHAP Baru yang Resmi Berlaku

Wacana Pilkada Lewat DPRD Disebut Ahistoris dan Inkonsitusional

Wacana Pilkada Lewat DPRD Disebut Ahistoris dan Inkonsitusional

Disebut ‘Artis YouTube’, Dedi Mulyadi Tantang Pandji Pragiwaksono Keliling Jawa Barat Demi Lihat Kinerjanya Langsung

Disebut ‘Artis YouTube’, Dedi Mulyadi Tantang Pandji Pragiwaksono Keliling Jawa Barat Demi Lihat Kinerjanya Langsung

KDM Balas Kritik Pandji Pragiwaksono: Keliling ke Daerah Jabar, Saya Gubernur Konten atau Kenyataan

KDM Balas Kritik Pandji Pragiwaksono: Keliling ke Daerah Jabar, Saya Gubernur Konten atau Kenyataan

Laporan Ungkap Akal-akalan Induk Facebook Sembunyikan Iklan Penipuan

Laporan Ungkap Akal-akalan Induk Facebook Sembunyikan Iklan Penipuan

Content CreatorDikenakan Zakat Profesi, Ekonom INDEF: Penetapan Bukan Berdasar Popularitas

Content CreatorDikenakan Zakat Profesi, Ekonom INDEF: Penetapan Bukan Berdasar Popularitas

Soroti Dampak Psikologis Pascabanjir Bandang Sumatera, Legislator Ingatkan Pemulihan Mental Anak jadi Prioritas

Soroti Dampak Psikologis Pascabanjir Bandang Sumatera, Legislator Ingatkan Pemulihan Mental Anak jadi Prioritas

Mencermati Pasal Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Mencermati Pasal Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Ketika Menkeu Purbaya Membuka Anggaran, Praja IPDN Akhirnya Diterjunkan ke Aceh

Ketika Menkeu Purbaya Membuka Anggaran, Praja IPDN Akhirnya Diterjunkan ke Aceh

Bagi Voucher Kompensasi 1,69 Triliun Won, e-Commerce Korsel Dikritik

Bagi Voucher Kompensasi 1,69 Triliun Won, e-Commerce Korsel Dikritik

BPKN: Tak Ada Hukum Wajibkan Konsumen Bayar “Service Charge”

BPKN: Tak Ada Hukum Wajibkan Konsumen Bayar “Service Charge”

Disorot Mahfud MD, Apa Itu Plea Bargain dan Restorative Justice di KUHAP Baru?

Disorot Mahfud MD, Apa Itu Plea Bargain dan Restorative Justice di KUHAP Baru?