Pro-Kontra Pilkada Lewat DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Hidupkan Oligarki Politik?

- Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka.

Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar.

Namun, di sisi lain, para aktivis demokrasi dan partai oposisi mencium aroma kebangkitan oligarki politik yang berpotensi merampas hak pilih rakyat secara paksa.

Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.

Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

Usulan tersebut langsung memicu perdebatan luas.

Di satu sisi, sejumlah partai menilai pilkada langsung selama ini menimbulkan biaya politik yang sangat tinggi.

Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai perubahan mekanisme itu berisiko menggerus hak rakyat dan membuka kembali praktik transaksi politik tertutup.

Alasan efisiensi anggaran dan ongkos politik

Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang secara tegas mendukung pilkada melalui DPRD.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyatakan, mekanisme tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan pilkada langsung.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono, dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Sugiono mengatakan, efisiensi tersebut mencakup proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran negara.

Ia mencontohkan, pada 2015 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir mencapai Rp 7.000.000.000.

Jumlah itu terus meningkat signifikan.

Pada Pilkada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada melonjak menjadi lebih dari Rp 37.000.000.000.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono.

Ia juga menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan kandidat kepala daerah.

Menurut Sugiono, biaya kampanye yang tinggi kerap menghalangi figur-figur berkualitas untuk maju dalam kontestasi.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi,” kata Sugiono.

“Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” sambung dia.

PAN dan PKB nilai layak dikaji

Dukungan senada juga datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, wacana pilkada melalui DPRD bukanlah gagasan baru di internal PKB.

“Ini ide lama Cak Imin dan sudah diusulkan PKB bahkan sebelum pilkada kemarin. Mengingat biaya pilkada yang sangat besar dan mahal,” ujar Daniel, saat dihubungi, Senin (22/12/2025).

Daniel menilai, perubahan mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari perbaikan sistem pemilu sekaligus menekan potensi korupsi kepala daerah akibat mahalnya ongkos politik.

“Saya rasa memungkinkan untuk dijalankan dan menjadi bagian dari perbaikan sistem pemilu. Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah,” ujar Daniel.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengakui bahwa pilkada melalui DPRD akan mengambil hak rakyat.

Meski demikian, ia menilai usulan tersebut tetap layak dipertimbangkan.

“Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan,” ujar Eddy, dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurut Eddy, pilkada langsung justru memunculkan ekses negatif yang semakin intens, seperti politik uang, politik dinasti, dan politik identitas.

“Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, politik uang. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya, ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung (dipilih rakyat),” kata Eddy.

Namun, Eddy tidak menampik adanya resistensi publik jika hak memilih langsung itu dihapus.

“Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka,” ujar dia.

PDI-P dan Partai Buruh tegas menolak

Berbeda dengan partai-partai pendukung usulan tersebut, PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana pilkada melalui DPRD.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai, pengambilan kembali hak memilih kepala daerah berpotensi memicu kemarahan publik.

“Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” ujar Andreas, saat dihubungi, Rabu (31/12/2025).

Menurut Andreas, perbaikan demokrasi seharusnya dilakukan dengan membenahi sistem pilkada langsung, bukan dengan menghapusnya.

“Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat,” kata dia.

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah juga mengakui adanya persoalan mahalnya biaya pilkada.

Namun, ia menilai mahalnya biaya bukan alasan yang tepat untuk mengubah mekanisme pemilihan.

“Untuk mengurai masalah tingginya biaya pilkada tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan menggelar pilkada lewat DPRD. Itu jumping conclusion,” tegas Said.

Ia mendorong penguatan penegakan hukum terhadap politik uang, termasuk memperkuat peran Bawaslu dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemberi dan penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana lebih berat, sementara kandidat yang terlibat dibatalkan pencalonannya,” kata Said.

Senada dengan PDI-P, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, pilkada langsung merupakan amanat reformasi dan cerminan kedaulatan rakyat.

“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” kata Said Iqbal, dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).

Ia menilai, pilkada melalui DPRD justru membuka ruang politik transaksional yang lebih brutal.

“Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politics akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah,” ujar dia.

Pilkada via DPRD bukan solusi

Kritik yang lebih tajam datang dari kalangan akademisi.

Mereka bahkan menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD bukan solusi.

Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini menegaskan, pilkada melalui DPRD tidak pernah menjadi solusi atas mahalnya biaya politik.

“Arsip Kompas tahun 2000 justru memberi pelajaran penting bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak pernah menjadi solusi atas mahalnya biaya politik,” kata Titi, kepada Kompas.com, Selasa (30/12/2025).

Ia mengungkapkan, praktik politik uang pada masa pilkada melalui DPRD justru berlangsung sangat sistematis dan tertutup.

Dalam laporan Harian Kompas pada Pilkada 2000 di Sukoharjo, hampir semua calon dilaporkan mengeluarkan dana besar untuk mengamankan dukungan fraksi di DPRD.

Sejumlah kandidat menghabiskan Rp 500.000.000 saat itu hanya untuk tahap pencalonan.

Kemudian, di Boyolali pada tahun yang sama, rumor yang beredar saat itu, harga satu suara anggota DPRD berkisar Rp 50.000.000-Rp 75.000.000, disertai praktik karantina" anggota dewan di rumah calon menjelang pemilihan.

Itu baru dua daerah, ada banyak daerah lainnya yang dicatat dalam laporan Harian Kompas.

“Dalam situasi itu, biaya politik bukan hanya tidak berkurang, tetapi justru terkonsentrasi pada segelintir elite dan sulit diawasi publik,” imbuh dia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menolak keras wacana pilkada melalui DPRD.

Menurut ICW, logika efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghapus partisipasi publik.

Staf Divisi Advokasi ICW Seira Tamara menilai, penghapusan pilkada langsung dengan dalih efisiensi anggaran mengandung logika yang mengkhawatirkan.

“Dilihat dari sisi manapun, wacana ini tidak beralasan dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan,” ujar Seira.

ICW mengingatkan bahwa pilkada langsung justru dihadirkan sebagai koreksi atas praktik transaksi politik tertutup pada era pilkada DPRD.

“Mengembalikan mekanisme Pilkada oleh DPRD artinya sengaja meletakkan pemilihan kepala daerah pada mekanisme yang sudah pasti lebih merugikan,” kata Seira.

Narasi biaya mahal menyesatkan

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo bahkan menyebut narasi pilkada langsung sebagai sistem high cost sebagai keliru dan menyesatkan.

“Jadi, jangan salah kaprah, ketika kemarin presiden mengatakan, atau banyak politisi mengatakan pilkada langsung itu high cost, high cost mana?” ujar Ari.

Menurut Ari, anggaran pemilu adalah hasil kesepakatan politik antara lembaga negara, bukan prinsip yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat.

Ia menegaskan, biaya besar dalam politik lebih banyak berasal dari praktik partai dan kandidat, bukan dari sistem pilkada langsung itu sendiri.

“Money politic yang justru dikeluarkan partai politik, caleg, atau kepala daerah, itu urusan mereka,” kata Ari.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, pilkada melalui DPRD justru mengamputasi hak rakyat tanpa menyentuh akar persoalan.

“Problemnya kan di hilir, soal money politics salah satunya. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?” kata Agung.

Ia memperingatkan, mekanisme tersebut berpotensi menghidupkan kembali praktik kartel dan oligarki politik yang kuat pada masa lalu.

Tag:  #kontra #pilkada #lewat #dprd #solusi #hemat #anggaran #atau #hidupkan #oligarki #politik