Partai Buruh Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD

- Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa Partai Buruh menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Said mengatakan, Partai Buruh tetap berpendapat bahwa Pilkada harus dipilih langsung karena merupakan cerminan kehendak rakyat dan amanat reformasi.

Menurut Said Iqbal, pemilihan langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan sendiri calon kepala daerah yang dikehendaki.

Selain itu rakyat bisa menilai rekam jejak para calon melalui berbagai sumber, termasuk media sosial dan informasi yang dapat dipercaya.

"Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan," kata Said dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).

Said menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.

"Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politics akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi," ujarnya.

Said juga mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang Reformasi.

"Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani," tuturnya.

Menanggapi anggapan bahwa Pilkada langsung berbiaya mahal, Said Iqbal menekankan bahwa sumber mahalnya bukan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik uang.

Dia mengatakan, untuk menekan praktik politik uang, Partai Buruh mengusulkan pengaturan baru dalam undang-undang pemilu, khususnya terkait transparansi hasil suara.

Partai Buruh, kata Said, mengusulkan agar setelah penghitungan suara di TPS, daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu.

Dengan demikian, setiap partai dapat saling mengetahui hasil suara secara terbuka.

"Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan," ucap dia.

Diketahui, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

"Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam," kata Bahlil.

Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan.

Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.

"RUU ini harus melalui kajian yang mendalam," ucap dia.

Meskipun begitu, Bahlil turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan beleid tersebut meskipun sudah melalui kajian mendalam.

"Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi," kata Bahlil.

Tag:  #partai #buruh #tegaskan #tolak #pilkada #lewat #dprd