Berita dan Informasi Kepemiluan Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Jika Anda Ingin Tetap Bugar Secara Fisik Setelah Usia 60 Tahun, Ucapkan Selamat Tinggal pada 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

Membuka Tahun Baru, Saat Anak-Anak Panti Belajar Bahwa Mereka Tidak Sendiri

PUBG Mobile Update 4.2 Resmi Meluncur, Hadirkan Primewood Genesis dan Segudang Fitur Baru

Profil dan Rekam Jejak Yaqut Cholil Qoumas, Eks Menag yang Kini Tersangka Korupsi Kuota Haji

Profil dan Rekam Jejak Yaqut Cholil Qoumas, Eks Menag yang Kini Tersangka Korupsi Kuota Haji

Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki

Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki

Pimpinan Komisi III Serukan Reformasi MK, Sebut Banyak Putusan Enggak Jelas

Pimpinan Komisi III Serukan Reformasi MK, Sebut Banyak Putusan Enggak Jelas

Pimpinan DPR Belum Putuskan Jadwal Pembahasan RUU Pemilu

Pimpinan DPR Belum Putuskan Jadwal Pembahasan RUU Pemilu

Komisi II DPR Siap Bahas Berbagai Usulan Mekanisme Pilkada, Termasuk via DPRD

Komisi II DPR Siap Bahas Berbagai Usulan Mekanisme Pilkada, Termasuk via DPRD

Wacana Merampas Pilkada dari Pemilik Daulat

Wacana Merampas Pilkada dari Pemilik Daulat

ICW Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Tak Hilangkan Politik Uang

30 Desember 2025

ICW Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Tak Hilangkan Politik Uang

Ahli Nilai Gugatan terhadap Gibran Terlambat, Pemilu Sudah Selesai

15 Desember 2025

Ahli Nilai Gugatan terhadap Gibran Terlambat, Pemilu Sudah Selesai

Komisioner KPU Kena Sanksi Jet Pribadi: DPR Turun Tangan, Ini yang akan Dilakukan!

29 Oktober 2025

Komisioner KPU Kena Sanksi Jet Pribadi: DPR Turun Tangan, Ini yang akan Dilakukan!

Efek Ganda Putusan MK dan Mitigasinya

Efek Ganda Putusan MK dan Mitigasinya

PKS: Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Tanpa Pemilu Inkonstitusional

PKS: Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Tanpa Pemilu Inkonstitusional

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah Picu Revisi Banyak UU

Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah Picu Revisi Banyak UU

Utak-atik MK Koreksi Produk Politik DPR

Utak-atik MK Koreksi Produk Politik DPR

Pemerintah Bentuk Tim untuk Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Pemerintah Bentuk Tim untuk Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Pemerintah Akan Minta Petunjuk Prabowo soal Putusan MK tentang Pemilu

Pemerintah Akan Minta Petunjuk Prabowo soal Putusan MK tentang Pemilu

Undang Pemerintah Rapat Pemisahan Pemilu, Dasco: Tadi Baru

Undang Pemerintah Rapat Pemisahan Pemilu, Dasco: Tadi Baru "Brainstorming"

DPR dan Pemerintah Rapat Tertutup, Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal

DPR dan Pemerintah Rapat Tertutup, Bahas Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional-Lokal

Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Begini Reaksi Kemendagri soal Putusan MK

Mulai 2029 Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Begini Reaksi Kemendagri soal Putusan MK

Pisah Pemilu Nasional-Lokal: Stagnasi dan Pembenahan Legislasi

Pisah Pemilu Nasional-Lokal: Stagnasi dan Pembenahan Legislasi

Kaji Dampak Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal, AHY: Ada Plus Minus yang Harus Dianalisis

Kaji Dampak Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal, AHY: Ada Plus Minus yang Harus Dianalisis

Putusan MK Pisahkan Pemilihan Nasional dan Daerah, Buka Jalan Omnibus Law UU Pemilu?

Putusan MK Pisahkan Pemilihan Nasional dan Daerah, Buka Jalan Omnibus Law UU Pemilu?

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, DPR Beri Kode Revisi UU Pemilu Secara Omnibus Law

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, DPR Beri Kode Revisi UU Pemilu Secara Omnibus Law

Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law

Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law

Kewenangan MK Kembali Disorot Usai Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah

Kewenangan MK Kembali Disorot Usai Pisahkan Pemilu Nasional-Daerah

Geger Putusan MK: Jadwal Pemilu Dirombak Total, DPR Tuding Hakim 'Lompat Pagar' dan Tak Konsisten

Geger Putusan MK: Jadwal Pemilu Dirombak Total, DPR Tuding Hakim 'Lompat Pagar' dan Tak Konsisten

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Formappi Ingatkan DPR Buat Produk Legislasi yang Tepat

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Formappi Ingatkan DPR Buat Produk Legislasi yang Tepat

Putusan MK Soal Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Dinilai 'Lompat Pagar', DPR: Ini Paradoks!

Putusan MK Soal Pemisahan Pelaksanaan Pemilu Dinilai 'Lompat Pagar', DPR: Ini Paradoks!

PKS Tunjuk Sukamta Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR Gantikan Aher

PKS Tunjuk Sukamta Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR Gantikan Aher

Media Sosial dan Daulat Rakyat

Media Sosial dan Daulat Rakyat

Revisi UU Pemilu Masih Mandek, Pakar Desak AI Masuk Regulasi Demi Demokrasi yang Transparan

Revisi UU Pemilu Masih Mandek, Pakar Desak AI Masuk Regulasi Demi Demokrasi yang Transparan

Revisi UU Pemilu Dinilai Mendesak, Harus Selesai Sebelum 2026

Revisi UU Pemilu Dinilai Mendesak, Harus Selesai Sebelum 2026

Baleg DPR Sebut Revisi UU Pemilu dan Pilkada Bakal Dibahas Terpisah

Baleg DPR Sebut Revisi UU Pemilu dan Pilkada Bakal Dibahas Terpisah

UU Pemilu Mandek di DPR, KPU Angkat Tangan: Kami Hanya Bisa Ikuti Aturan

UU Pemilu Mandek di DPR, KPU Angkat Tangan: Kami Hanya Bisa Ikuti Aturan

Tarik Menarik Pembahasan Revisi UU Pemilu dengan Baleg, Komisi II Pasrahkan ke Pimpinan DPR

Tarik Menarik Pembahasan Revisi UU Pemilu dengan Baleg, Komisi II Pasrahkan ke Pimpinan DPR

Komisi II dan Baleg Rebutan Bahas RUU Pemilu, Pimpinan DPR Disurati

Komisi II dan Baleg Rebutan Bahas RUU Pemilu, Pimpinan DPR Disurati

Buntut 24 Daerah Wajib PSU, DPR Akan Panggil KPU untuk Evaluasi

25 Februari 2025

Buntut 24 Daerah Wajib PSU, DPR Akan Panggil KPU untuk Evaluasi

Prabowo Bakal Capres 2029, Koalisi Permanen KIM, dan Arah Politik

18 Februari 2025

Prabowo Bakal Capres 2029, Koalisi Permanen KIM, dan Arah Politik

Tidak Semua Pelanggaran Administratif Pilkada Harus PSU, Titi Anggraini Sebut Pemilih Boleh Mencoblos Hanya Dengan Formulir C

15 Februari 2025

Tidak Semua Pelanggaran Administratif Pilkada Harus PSU, Titi Anggraini Sebut Pemilih Boleh Mencoblos Hanya Dengan Formulir C

Meski Presidential Threshold Dihapus MK, DPR Akan Tetap Batasi Pasangan Calon Presiden

20 Januari 2025

Meski Presidential Threshold Dihapus MK, DPR Akan Tetap Batasi Pasangan Calon Presiden

PKS Dukung Wacana Digabungkannya UU Terkait Kepemiluan Setelah PT 20 Persen Dihapus

14 Januari 2025

PKS Dukung Wacana Digabungkannya UU Terkait Kepemiluan Setelah PT 20 Persen Dihapus

Waketum Golkar : Penghapusan Presidential Threshold Bukanlah Jawaban untuk Selesaikan Problem Pemilu

Waketum Golkar : Penghapusan Presidential Threshold Bukanlah Jawaban untuk Selesaikan Problem Pemilu

5 Catatan Denny Indrayana Soal MK Hapuskan Presidential Treshold hingga Antisipasi Dinasti Politik

5 Catatan Denny Indrayana Soal MK Hapuskan Presidential Treshold hingga Antisipasi Dinasti Politik

1
2
3