Tiga Ujian Besar Purbaya: Pajak Seret, Kasus OTT Pegawai, dan Tekanan APBN

- Awal masa jabatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung dihadapkan pada sejumlah tantangan berat mengelola kas negara.

Mulai dari kinerja penerimaan pajak yang meleset dari target, agenda bersih-bersih di internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai, hingga tekanan menjaga kesehatan APBN di tengah dinamika ekonomi global.

Hal-hal ini harus dihadapi Purbaya, padahal ia baru menduduki kursi empuk menkeu belum lama ini. Apa saja itu?

Ujian penerimaan negara

Ujian pertama datang dari sisi penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak 2025 tercatat hanya mencapai 87,6 persen dari target APBN, mencerminkan shortfall yang cukup dalam.

Realisasi penerimaan tidak mencapai target atau hanya sebesar Rp 271,7 triliun dari target Rp 2.189,3 triliun yang telah ditetapkan pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 1.917,6 triliun. Angka itu setara 87,6 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun.

“Dibanding 2024, minus 0,7 persen dibawah 2024,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Tekanan terbesar terjadi pada semester I 2025. Penerimaan Pajak Penghasilan badan pada kuartal I turun sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Direktur Ekonomi Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai ada tiga faktor yang membuat pajak mengalami shortfall.

Faktor pertama yang menekan penerimaan pajak adalah implementasi coretax administration system yang belum berjalan sesuai rencana awal.

Faktor kedua berasal dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ditandai dengan menyusutnya kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi dan penerimaan pajak.

Faktor ketiga, menurut Ajib, adalah keputusan pemerintah untuk tidak melakukan ijon penerimaan pajak pada Desember 2025.

OTT pegawai pajak

Ujian kedua datang dari sisi integritas aparatur. Purbaya harus menyambut tahun 2026 dengan kasus dugaan praktik suap dalam proses pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang berlangsung pada periode 2021-2026.

Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 9–10 Januari 2026.

Menyikapi hal ini Purbaya mengatakan, Ia menegaskan penghormatan terhadap proses hukum di KPK setelah sejumlah pegawai pajak terjaring OTT.

“Kita menghormati proses (hukum) yang berjalan. Kalau saya bilang, itu mungkin bagus untuk shock therapy untuk orang pajak,” kata Purbaya, dikutip dari Kompas TV, Minggu (11/1/2026).

Purbaya menyebut Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang menghadapi persoalan hukum. Pendampingan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penegakan hukum.

Pengelolaan APBN

Ujian ketiga berkaitan dengan pengelolaan fiskal secara keseluruhan. APBN 2025 harus dijalankan di tengah tekanan ekonomi global, perlambatan perdagangan internasional, serta kebutuhan belanja besar untuk program prioritas pemerintah.

Namun sayangnya sejak menjabat, defisit APBN yang melebar hingga mendekati 3 persen produk domestik bruto (PDB).

Menurut laporan realisasi sementara yang disampaikan Kementerian Keuangan, defisit APBN 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Angka defisit APBN 2025 ini melampaui target awal APBN 2025 sebesar 2,53 persen PDB dan juga di atas proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, namun masih berada di bawah ambang batas defisit yang diatur undang-undang sebesar 3 persen.

Bahkan ia berkelakar sebenarnya bisa membuat defisit nol persen. Hal ini dilakukan Purbaya dengan menekan belanja negara. Namun katanya langkah tersebut dinilai berisiko bagi perekonomian.

“Sebetulnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa, saya potong anggarannya, tapi ekonomi morat-marit,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Tag:  #tiga #ujian #besar #purbaya #pajak #seret #kasus #pegawai #tekanan #apbn