Buntut 24 Daerah Wajib PSU, DPR Akan Panggil KPU untuk Evaluasi

Komisi II DPR RI berencana memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta perwakilan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan evaluasi ini dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

“Tentu keputusan MK ini akan menjadi evaluasi bagi Komisi II DPR RI. Rencananya, dalam minggu ini kami akan segera memanggil seluruh penyelenggara pemilu dan perwakilan pemerintah dalam rangka kita semua merespons dan mempersiapkan diri melaksanakan seluruh putusan MK,” kata Rifqinizamy saat dihubungi, Selasa (25/2/2025).

Menurut Rifqinizamy, putusan MK yang memerintahkan PSU di sejumlah daerah, bahkan diskualifikasi peserta Pilkada, menunjukkan adanya ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu.

“Terkait dengan keberadaan penyelenggara pemilu yang dalam banyak putusan MK didapati ada ketidakprofesionalan, kecerobohan, dan kesalahan dalam menerapkan hukum, Komisi II akan sangat serius melakukan evaluasi,” kata dia.

Politikus Partai Nasdem ini menyebutkan, evaluasi ini juga menjadi momentum untuk menata sistem politik dan pemilu di Indonesia ke depan, termasuk perbaikan mekanisme rekrutmen serta posisi KPU dan Bawaslu agar lebih profesional.

“Ini menjadi pintu masuk bagi kita dalam rangka menata sistem politik dan pemilu kita ke depan, termasuk bagaimana rekrutmen dan posisi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, di masa yang akan datang,” kata Rifqinizamy.

Ia menambahkan, untuk dugaan pelanggaran lain yang bersifat pidana, pihaknya mendorong Bawaslu dan aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Terkait dengan adanya kecurangan lain, terutama dalam aspek tindak pidana tertentu, maka kami menyerahkan kepada Bawaslu dan APH sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan hukum kepemiluan sesuai dengan domain dan peraturan perundang-undangan,” ujar Rifqinizamy.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin (24/2/2025), dengan seluruh sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

Dilansir dari laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang.

KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan.

Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

Tag:  #buntut #daerah #wajib #akan #panggil #untuk #evaluasi