PDI-P Gerilya Ajak Partai Lain Dialog demi Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat

- PDI-P menyatakan akan mengajak partai politik lain di DPR untuk berdiskusi, demi mempertahankan Pilkada langsung oleh rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat menjelaskan langkah politik yang ditempuh, usai menjadi satu-satunya partai penolak Pilkada via DPRD di parlemen.

“Sangat benar kalau dikatakan kami sendirian. Karenanya kami membangun komunikasi,” kata Hasto, dalam konferensi pers usai Rakernas PDI-P di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Hasto mengatakan, penerapan kembali Pilkada via DPRD masih sebatas wacana.

Sikap PDI-P atas wacana tersebut pun telah disampaikan secara resmi.

Namun, lanjut Hasto, PDI-P memilih tidak bersikap konfrontatif dan tetap membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain, khususnya di parlemen.

“Kami juga intens berdialog dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dengan partai politik. Karena pada dasarnya kan semua gagasan itu kan untuk Indonesia, untuk rakyat. Maka namanya DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka representasi DPR RI,” ungkap Hasto.

Hasto menekankan bahwa PDI-P akan menjalani peran sebagai penyeimbang pemerintah melalui dialog yang sehat dan berbasis data, sebagai bagian dari praktik demokrasi.

“Penyeimbang itu ada dialog. Dialog penyeimbang itu ada data, ada argumen, dan itu sehat di dalam demokrasi. Jadi, kami bersama-sama mengomunikasikan. Termasuk hasil rakernas ini juga dengan fraksi-fraksi dengan sesama kader partai lain,” tutur Hasto.

Hasto menyebutkan, PDI-P akan mengomunikasikan hasil Rakernas kepada fraksi-fraksi di DPR serta kader partai lain agar tercapai kesepahaman bersama mengenai pentingnya menjaga kedaulatan rakyat.

“Sehingga akan tercapai suatu kesepahaman. Toh basisnya semuanya ingin kami yakini ingin menjaga bahwa rakyatlah yang berdaulat, karena itu makna yang sangat substansial dari demokrasi,” kata Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menambahkan, wacana pengembalian pilkada ke DPRD kerap disampaikan dengan alasan efisiensi anggaran.

Oleh karena itu, PDI-P juga menawarkan solusi efisiensi tanpa harus mencabut hak politik rakyat, ketika menentukan sikap menolak atas wacana tersebut.

“Bahwa wacana itu disampaikan dengan poin berkaitan dengan efisiensi. Jadi, di dalam Rakernas ini, kami juga memberikan solusi,” ujar Andreas.

Dia menuturkan, efisiensi dapat dilakukan melalui perbaikan mekanisme penyelenggaraan pemilu maupun pengaturan kampanye, bukan dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung.

“Kalau bicara soal efisiensi, kita bisa mengefisienkan itu pada proses pelaksanaan pemilunya. Kita juga bisa mengefisienkan itu di dalam bagaimana mekanisme kampanyenya,” kata Andreas.

Menurut Andreas, hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan biaya politik pemilu.

“Tapi, jangan mengambil kembali hak rakyat untuk memilih, hak yang sudah diberikan. Nah, itu harganya jauh lebih mahal daripada biaya politik pemilu,” ucap Andreas.

Andreas pun menegaskan, PDI-P tidak memandang partai-partai yang mendukung pilkada via DPRD sebagai lawan politik.

Melainkan sebagai mitra dialog demi mencegah dampak buruk bagi demokrasi.

“Kita tidak melihat bahwa mereka yang menyampaikan menarik kembali pilkada ke DPRD soal itu adalah musuh. Tapi, kawan yang baik adalah memberitahu supaya jangan sampai ini menjadi bencana politik untuk kita semua,” pungkas dia.

Tag:  #gerilya #ajak #partai #lain #dialog #demi #pertahankan #pilkada #langsung #oleh #rakyat