Berita dan Informasi Kemenkum Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Pesta Pembukaan PON Bela Diri Kudus 2025: Tampilkan Kekayaan Budaya Spektakuler, Jadi Kontribusi untuk SEA Games 2025

Sociopat vs Psikopat, Mirip tapi Sangat Berbeda: Kenali Gejala, Karakteristik Penderita, dan Cara Mendapatkan Bantuan

Bacaan Misa Gereja Katolik 12 Oktober 2025: Hari Minggu Biasa XXVIII

Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran

15 Oktober 2025

Menengok Keamanan Siber Era Prabowo-Gibran

Jokowi Bicara Blak-blakan, Ungkap Perannya dalam Mendukung dan Bekerja Keras untuk PSI

13 Oktober 2025

Jokowi Bicara Blak-blakan, Ungkap Perannya dalam Mendukung dan Bekerja Keras untuk PSI

Teka-teki Sosok J di Kepengurusan PSI

11 Oktober 2025

Teka-teki Sosok J di Kepengurusan PSI

Akhir Dualisme Pengurus PPP: Mardiono Ketum, Agus Suparmanto Waketum

Akhir Dualisme Pengurus PPP: Mardiono Ketum, Agus Suparmanto Waketum

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU KUHAP Pekan Depan

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU KUHAP Pekan Depan

Merek dengan Nama Negara, Apakah Boleh?

Merek dengan Nama Negara, Apakah Boleh?

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

Menteri Hukum Usulkan Forum Mahkumjakpol Dihidupkan Lagi

Menteri Hukum Usulkan Forum Mahkumjakpol Dihidupkan Lagi

Pemerintah Ungkap 9 Poin Penguatan di Dalam DIM RUU KUHAP

Pemerintah Ungkap 9 Poin Penguatan di Dalam DIM RUU KUHAP

Jaksa Agung Sebut RUU KUHAP Sudah Sesuai Perkembangan Zaman

Jaksa Agung Sebut RUU KUHAP Sudah Sesuai Perkembangan Zaman

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin

DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua

DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua

Ketua MA Usul RUU KUHAP Tak Terlalu Kaku, Masalah Teknis Diserahkan ke Penegak Hukum

Ketua MA Usul RUU KUHAP Tak Terlalu Kaku, Masalah Teknis Diserahkan ke Penegak Hukum

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik

Wamenkum Sebut DPR yang Akan Buka Isi DIM RUU KUHAP ke Publik

Jadi Tantangan Serius, DJKI Waspadai Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Teknologi AI

Jadi Tantangan Serius, DJKI Waspadai Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Teknologi AI

Skandal Royalti Agnez Mo: DPR Bongkar Dugaan Pelanggaran Hukum di Pengadilan

Skandal Royalti Agnez Mo: DPR Bongkar Dugaan Pelanggaran Hukum di Pengadilan

Duduk Perkara Konflik Partai Ummat dan Amien Rais: Dari Penundaan Rakernas hingga Perubahan AD/ART Sepihak

Duduk Perkara Konflik Partai Ummat dan Amien Rais: Dari Penundaan Rakernas hingga Perubahan AD/ART Sepihak

Penangguhan Ditolak, Kapan Paulus Tannos Diekstradisi ke Indonesia?

Penangguhan Ditolak, Kapan Paulus Tannos Diekstradisi ke Indonesia?

DJKI: Edukasi dan Kepatuhan adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan

DJKI: Edukasi dan Kepatuhan adalah Kunci Ekosistem Musik yang Berkeadilan

Pemerintah Rampungkan DIM RUU KUHAP pada Pekan Ini

Pemerintah Rampungkan DIM RUU KUHAP pada Pekan Ini

Paulus Tannos Jalani Dua Sidang di Singapura, soal Ekstradisi Pekan Depan

Paulus Tannos Jalani Dua Sidang di Singapura, soal Ekstradisi Pekan Depan

Menteri Hukum: Proses Ekstradisi Paulus Tannos Masih Panjang

Menteri Hukum: Proses Ekstradisi Paulus Tannos Masih Panjang

Singapura Komitmen Jalankan Perjanjian Ekstradisi, Paulus Tannos Bisa Dipulangkan?

Singapura Komitmen Jalankan Perjanjian Ekstradisi, Paulus Tannos Bisa Dipulangkan?

Pecahkan Rekor MURI, 2.500 Muslimat NU Ikut Sertifikasi Paralegal

Pecahkan Rekor MURI, 2.500 Muslimat NU Ikut Sertifikasi Paralegal

Pemerintah RI Optimistis Paulus Tannos Bisa Diekstradisi dari Singapura

Pemerintah RI Optimistis Paulus Tannos Bisa Diekstradisi dari Singapura

Kemenkum Hadirkan 5.008 Pos Bantuan Hukum di Seluruh Desa

Kemenkum Hadirkan 5.008 Pos Bantuan Hukum di Seluruh Desa

DJKI Catat 1,7 Juta Permohonan KI dalam Satu Dekade, 86,76% dari Dalam Negeri

DJKI Catat 1,7 Juta Permohonan KI dalam Satu Dekade, 86,76% dari Dalam Negeri

UMKM Paling Banyak Ajukan Permohonan Merek Kopi hingga Kosmetik

UMKM Paling Banyak Ajukan Permohonan Merek Kopi hingga Kosmetik

Paulus Tannos Jadi Buronan Pertama yang Dipulangkan Pakai Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura

Paulus Tannos Jadi Buronan Pertama yang Dipulangkan Pakai Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura

Menkum Tak Persoalkan Penginisiasi RUU Perampasan Aset: Yang Penting Selesai

Menkum Tak Persoalkan Penginisiasi RUU Perampasan Aset: Yang Penting Selesai

Kemenkum Genjot Pendaftaran Paten, UMKM Jadi Target Utama

Kemenkum Genjot Pendaftaran Paten, UMKM Jadi Target Utama

Mengupas Tuntas Pengertian dan Manfaat Unggul Koperasi Merah Putih

Mengupas Tuntas Pengertian dan Manfaat Unggul Koperasi Merah Putih

Dari 44 Ribu, Kini Tinggal Sekitar 1.000 Napi Berpotensi Dapat Amnesti

Dari 44 Ribu, Kini Tinggal Sekitar 1.000 Napi Berpotensi Dapat Amnesti

Profil Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Blak-blakan Ngaku Fans Agnez Mo di Pernikahan Dini

21 Februari 2025

Profil Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Blak-blakan Ngaku Fans Agnez Mo di Pernikahan Dini

Penjelasan Kemenkum soal Buruh Gagal Jadi PNS karena Tinggi Badan

21 Februari 2025

Penjelasan Kemenkum soal Buruh Gagal Jadi PNS karena Tinggi Badan

Kemenkum Umum Berkurangnya Napi Penerima Amnesti dari 44 Ribu Jadi 19 Ribu, Kenapa?

20 Februari 2025

Kemenkum Umum Berkurangnya Napi Penerima Amnesti dari 44 Ribu Jadi 19 Ribu, Kenapa?

Daftar Lagu Ciptaan Ari Bias Selain 'Bilang Saja' Milik Agnez Mo: Diva Sekelas KD Ikut Nyanyikan

20 Februari 2025

Daftar Lagu Ciptaan Ari Bias Selain 'Bilang Saja' Milik Agnez Mo: Diva Sekelas KD Ikut Nyanyikan

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah untuk Antisipasi Dampak Sosial dari Rencana Amnesti 19.000 Napi

18 Februari 2025

Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah untuk Antisipasi Dampak Sosial dari Rencana Amnesti 19.000 Napi

Menteri Hukum: Koruptor dan Pengedar Narkoba Tak Diberikan Amnesti

17 Februari 2025

Menteri Hukum: Koruptor dan Pengedar Narkoba Tak Diberikan Amnesti

Anggaran Kementerian Hukum Kena Efisiensi 45 Persen, Ajukan Rekonstruksi Jadi Rp 3,3 Triliun

13 Februari 2025

Anggaran Kementerian Hukum Kena Efisiensi 45 Persen, Ajukan Rekonstruksi Jadi Rp 3,3 Triliun

Anggaran Dipangkas jadi Rp 2,78 T, Kementerian Hukum Ajukan Tambahan

13 Februari 2025

Anggaran Dipangkas jadi Rp 2,78 T, Kementerian Hukum Ajukan Tambahan

1
2
3