Akhir Dualisme Pengurus PPP: Mardiono Ketum, Agus Suparmanto Waketum

- Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya berakhir, ditandai dengan kesepakatan Mardiono menjadi Ketua Umum, dan Agus Suparmanto menjadi Wakil Ketua Umum.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP yang diteken Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Senin (6/10/2025). Dalam SK yang sama, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal, sementara Imam Fauzan sebagai Bendahara Umum.

“Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yasin menjadi Sekretaris Jenderal dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

Ada peran orang baik

Mardiono mengungkapkan, islah yang dicapai dirinya dengan Agus tak terlepas dari kehadiran "orang baik" yang memfasilitasi pertemuan mereka. Namun, ia tak mengungkap secara jelas bagaimana cerita di balik islah tersebut, termasuk siapa "orang baik" yang dimaksud.

Ia hanya mengatakan bahwa di dalam pertemuan itu, kedua kubu yang sempat bersilang pendapat saat Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara akhir September lalu, sepakat untuk berdamai.

“Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa 2 hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan, difasilitasi oleh orang-orang baik yaitu untuk pertemuan itu antara Gus Taj Yasin, Pak Agus dan saya, kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsiliasi,” kata Mardiono.

ANTARA FOTO/Putra M. Akbar Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersitegang saat terjadi kericuhan usai pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Muktamar yang mengambil tema Transformasi PPP untuk Indonesia tersebut diselenggarakan pada 27-29 September 2025 dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030.

Sementara itu, Agus Suparmanto mengatakan, selama masa transisi, PPP sepakat untuk tidak dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DPRD dan seluruh kepengurusan mengikuti mekanisme partai.

"Nah ini supaya diketahui semua, tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono, ya. Pak Mardiono terima kasih. Jadi ini dalam transisi ini akan melakukan proses sesuai mekanisme partai. Jadi ini adalah merupakan sejarah dalam hal rekonsiliasi ini," ujar Agus.

Konflik berawal dari Muktamar X

Dualisme kepemimpinan PPP bermula dari konflik internal di Muktamar X yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/9/2025).

Saat itu, pembukaan Muktamar X PPP sempat ricuh lantaran ada perbedaan pendapat antara kader yang ingin ada ketum baru dan kader yang ingin Mardiono tetap memimpin PPP. 

Kericuhan berlanjut hingga saat Sidang Pleno I berlangsung. Kubu pendukung Agus menolak Amir Uskara menjadi pimpinan Sidang Pleno I, karena ia merupakan ketua tim sukses Mardiono.

Di tengah kegiatan, pimpinan sidang meninggalkan lokasi, termasuk Amir Uskara. Mereka berpindah ruangan dan menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa Mardiono telah terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Muktamar X PPP diwarnai baku hantam di Ballroom Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).

Namun pada saat yang sama, sidang justru diambil alih Qoyum Abdul Jabbar dan menyatakan Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum.

Menanggapi konflik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan ikut campur dalam dinamika internal yang terjadi partai berlogo Ka'bah itu.

Yusril juga menyarankan agar kedua kubu internal PPP tak meminta pemerintah sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik tersebut.

"Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun dalam menyikapi dinamika internal yang terjadi di tubuh PPP.

Dia menyebutkan, konflik internal partai merupakan urusan yang harus diselesaikan secara internal sesuai AD/ART dan UU Partai Politik yang berlaku.

"Pada pokoknya, pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru parpol. Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun," ujarnya.

Pemerintah terbitkan SK Kubu Mardiono

Usai konflik, kedua belah pihak sempat mendaftarkan kepengurusan baru mereka ke Kemenkum. Kubu Mardiono mendaftarkan susunan pengurusan pada 28 September, sementara Agus baru mendaftarkannya pada 1 Oktober 2025.

Pada saat yang sama, Menkum Supratman justru telah mengesahkan dan menerbitkan SK Kepengurusan PPP Kubu Mardiono pada 1 Oktober pagi.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (30/9/2025).

Alasannya, Menkum menilai tidak ada aduan keberatan yang disampaikan pihak manapun selama dokumen kepengurusan PPP Kubu Mardiono diserahkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

“Dan jam 10 pagi saya tanda tangan (SK). Tidak ada keberatan sama sekali. Kami tidak menerima surat satu lembar pengaduan pun dari pihak manapun atas pendaftaran yang dilakukan oleh Pak Mardiono. Enggak ada satu pun,” kata Supratman di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Pengesahan ini membuat kubu Agus meradang. Sementara pada saat yang sama, para senior PPP merencanakan upaya perdamaian kedua belah pihak.

Berdamai di Kementerian Hukum

Polemik kedua kubu berakhir di Kementerian Hukum, Supratman mengatakan, rekonsiliasi ini inisiatif dari kubu Mardiono dan Kubu Agus.

Dia juga mengatakan, tak ada intervensi dari Presiden RI Prabowo Subianto dalam penyelesaian konflik PPP.

“Enggak ada (intervensi Presiden), kalau presiden kan selalu bilang pokoknya partai silakan selesaikan sendiri masalahnya. Dan hari ini ternyata bisa selesai,” ujar Supratman.

“Saya sampaikan bahwa PPP akan segera menyelenggarakan Mukernas dan itu akan dilakukan oleh pengurus yang baru hari ini, waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya (ke pihak PPP),” imbuhnya.

Tag:  #akhir #dualisme #pengurus #mardiono #ketum #agus #suparmanto #waketum