Mencari
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Mahfud MD: Harus Diterima dan Ditaati Karena 2 Alasan
22:20
2 Januari 2025
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Mahfud MD: Harus Diterima dan Ditaati Karena 2 Alasan
MK Hapus Presidential Threshold, Eks Anggota KPU: Ini Kado Awal Tahun Buat Kita Semua
22:05
2 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold, Eks Anggota KPU: Ini Kado Awal Tahun Buat Kita Semua
Dipecat Gara-gara Kasus Pemerasan DWP, AKBP Malvino Edward dan Anak Buah Ajukan Banding
21:40
2 Januari 2025
Dipecat Gara-gara Kasus Pemerasan DWP, AKBP Malvino Edward dan Anak Buah Ajukan Banding
Letjen Djaja Suparman Mantan Suami Connie Bakrie Ternyata Pernah Bersurat ke Jokowi, Adukan Kasusnya
21:31
2 Januari 2025
Letjen Djaja Suparman Mantan Suami Connie Bakrie Ternyata Pernah Bersurat ke Jokowi, Adukan Kasusnya
Sambut Putusan MK, Partai Buruh Pede Usung Figur Capres-Cawapres di Pilpres 2029
21:25
2 Januari 2025
Sambut Putusan MK, Partai Buruh Pede Usung Figur Capres-Cawapres di Pilpres 2029
MK Tolak Gugatan Alex Marwata Soal Larangan KPK Bertemu Tersangka Korupsi
21:05
2 Januari 2025
MK Tolak Gugatan Alex Marwata Soal Larangan KPK Bertemu Tersangka Korupsi
Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Bacakan Putusan Hapus Ambang Batas 20 Persen Untuk Calon Presiden
20:55
2 Januari 2025
Profil Suhartoyo, Ketua MK yang Bacakan Putusan Hapus Ambang Batas 20 Persen Untuk Calon Presiden
Golkar Terkejut MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Padahal 27 Gugatan Sebelumnya Ditolak
20:26
2 Januari 2025
Golkar Terkejut MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Padahal 27 Gugatan Sebelumnya Ditolak
Gugatan 4 Mahasiswa UIN Jogja Dikabulkan MK, Presidential Threshold 20 Persen Tak Lagi Ada!
20:20
2 Januari 2025
Gugatan 4 Mahasiswa UIN Jogja Dikabulkan MK, Presidential Threshold 20 Persen Tak Lagi Ada!
MK Wajibkan Petahana Cuti Mulai Dari Masa Kampanye Sampai Pemungutan Suara Pilkada
20:06
2 Januari 2025
MK Wajibkan Petahana Cuti Mulai Dari Masa Kampanye Sampai Pemungutan Suara Pilkada
Partai Buruh: Putusan MK Soal Presidential Threshold 0 Persen Jadi Kemenangan Rakyat Indonesia
19:51
2 Januari 2025
Partai Buruh: Putusan MK Soal Presidential Threshold 0 Persen Jadi Kemenangan Rakyat Indonesia
Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
19:15
2 Januari 2025
Tanggapan KPU RI soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Presidential Threshold Dihapus, MK Dorong DPR dan Pemerintah Lakukan Rekayasa Konstitusional
18:35
2 Januari 2025
Presidential Threshold Dihapus, MK Dorong DPR dan Pemerintah Lakukan Rekayasa Konstitusional
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Pengamat: Tidak Ada Lagi Dominasi Parpol Tetapkan Capres
18:15
2 Januari 2025
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Pengamat: Tidak Ada Lagi Dominasi Parpol Tetapkan Capres
Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Hapus Presidential Threshold
18:00
2 Januari 2025
Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Hapus Presidential Threshold, Hakim MK Sebut Ada Dominasi Parpol Tertentu di Pilpres
17:55
2 Januari 2025
Hapus Presidential Threshold, Hakim MK Sebut Ada Dominasi Parpol Tertentu di Pilpres
BREAKING NEWS: Kasus Pemerasan di DWP, AKBP Malvino Dipecat dari Anggota Polri
17:41
2 Januari 2025
BREAKING NEWS: Kasus Pemerasan di DWP, AKBP Malvino Dipecat dari Anggota Polri
Sosok Para Penggugat Presidential Threshold yang Kini Dihapus MK
17:35
2 Januari 2025
Sosok Para Penggugat Presidential Threshold yang Kini Dihapus MK
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
17:13
2 Januari 2025
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
PKS Apresiasi MK Hapus Presidential Threshold Jadi 0 Persen: Selaras dengan Tuntutan Selama Ini
17:00
2 Januari 2025
PKS Apresiasi MK Hapus Presidential Threshold Jadi 0 Persen: Selaras dengan Tuntutan Selama Ini
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
16:55
2 Januari 2025
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
16:25
2 Januari 2025
Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Heru Hanindyo Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Minta Jaksa Kembalikan Perhiasan Hingga Surat Tanah
16:05
2 Januari 2025
Heru Hanindyo Hakim Pemvonis Bebas Ronald Tannur Minta Jaksa Kembalikan Perhiasan Hingga Surat Tanah
Saksi Tak Bisa Hadir, Sidang Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Ditunda Pekan Depan
15:05
2 Januari 2025
Saksi Tak Bisa Hadir, Sidang Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Ditunda Pekan Depan
Menko Yusril: Pemerintah Sambut Baik Pembubaran Jamaah Islamiyah, Grasi Sedang Dikaji
14:21
2 Januari 2025
Menko Yusril: Pemerintah Sambut Baik Pembubaran Jamaah Islamiyah, Grasi Sedang Dikaji
Setelah Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP
14:15
2 Januari 2025
Setelah Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP
Harvey Moeis Divonis Ringan di Kasus Korupsi Timah, KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
14:10
2 Januari 2025
Harvey Moeis Divonis Ringan di Kasus Korupsi Timah, KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
Hakim Konstitusi Anwar Usman Tak Hadir di Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Perpanjangan MKMK
14:00
2 Januari 2025
Hakim Konstitusi Anwar Usman Tak Hadir di Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Perpanjangan MKMK
Ketua MK Suhartoyo: UU Pemilu dan Pilkada Paling Banyak Diuji di Tahun 2024
11:15
2 Januari 2025
Ketua MK Suhartoyo: UU Pemilu dan Pilkada Paling Banyak Diuji di Tahun 2024
MK Tangani 240 Pengujian UU di 2024, Terbanyak Dibanding Beberapa Tahun Terakhir
11:11
2 Januari 2025
MK Tangani 240 Pengujian UU di 2024, Terbanyak Dibanding Beberapa Tahun Terakhir
Mahkamah Konstitusi Gelar 1.051 Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Tahun 2024
10:50
2 Januari 2025
Mahkamah Konstitusi Gelar 1.051 Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Tahun 2024
Keputusan Polri Pecat Dirnarkoba Kombes Donald Simanjuntak Dinilai Tepat, Didukung Banyak Bukti
10:20
2 Januari 2025
Keputusan Polri Pecat Dirnarkoba Kombes Donald Simanjuntak Dinilai Tepat, Didukung Banyak Bukti
Kombes Donald Simanjuntak Dipecat Imbas Kasus Pemerasan DWP, Kini AKBP Malvino Menanti Sidang Etik
10:10
2 Januari 2025
Kombes Donald Simanjuntak Dipecat Imbas Kasus Pemerasan DWP, Kini AKBP Malvino Menanti Sidang Etik
Cara Isi DRH PPPK BNN 2024 Tahap I di sscasn.bkn.go.id dan Daftar Dokumen
09:46
2 Januari 2025
Cara Isi DRH PPPK BNN 2024 Tahap I di sscasn.bkn.go.id dan Daftar Dokumen
Daftar Menteri Hadiri Sidang Pleno Khusus MK, Penyampaian Laporan Tahunan-Pembukaan Masa Sidang 2025
09:35
2 Januari 2025
Daftar Menteri Hadiri Sidang Pleno Khusus MK, Penyampaian Laporan Tahunan-Pembukaan Masa Sidang 2025
Sidang Etik Pembacaan Vonis AKBP Malvino Edward Oknum Polisi Peras WN Malaysia Digelar Hari Ini
07:20
2 Januari 2025
Sidang Etik Pembacaan Vonis AKBP Malvino Edward Oknum Polisi Peras WN Malaysia Digelar Hari Ini
Rekam Jejak Moncer Kombes Donald Simanjuntak, Dirnarkoba Polda Metro Jaya yang Dipecat Tidak Hormat
19:40
1 Januari 2025
Rekam Jejak Moncer Kombes Donald Simanjuntak, Dirnarkoba Polda Metro Jaya yang Dipecat Tidak Hormat
Hasil Sidang Etik, 2 Oknum Polisi Dipecat Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP
17:41
1 Januari 2025
Hasil Sidang Etik, 2 Oknum Polisi Dipecat Imbas Kasus Pemerasan Penonton DWP
Krisis Politik di Korea Selatan: Penangkapan Yoon Suk Yeol
16:20
1 Januari 2025
Krisis Politik di Korea Selatan: Penangkapan Yoon Suk Yeol
Kombes Donald Simanjuntak Ajukan Banding, Tak Terima Dipecat Dari Polri Buntut Kasus Pemerasan DWP
14:35
1 Januari 2025
Kombes Donald Simanjuntak Ajukan Banding, Tak Terima Dipecat Dari Polri Buntut Kasus Pemerasan DWP
Eks Anak Buah Kombes Donald Simanjuntak Dipecat Dari Polri Buntut Kasus Pemerasan Penonton DWP 2024
14:00
1 Januari 2025
Eks Anak Buah Kombes Donald Simanjuntak Dipecat Dari Polri Buntut Kasus Pemerasan Penonton DWP 2024
Kombes Donald Ajukan Banding Dipecat Tak Hormat, Seorang Pamen Juga PTDH Kasus Pemerasan Konser DWP
13:20
1 Januari 2025
Kombes Donald Ajukan Banding Dipecat Tak Hormat, Seorang Pamen Juga PTDH Kasus Pemerasan Konser DWP