Mencari
Profil Hakim PT Jakarta Teguh Harianto yang Perberat Vonis Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Penjara
17:14
13 Februari 2025
Profil Hakim PT Jakarta Teguh Harianto yang Perberat Vonis Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Penjara
Harvey Moeis Terbukti Terima Dana CSR Rp 420 M yang Disetorkan Smelter Swasta di Kasus Korupsi Timah
16:15
13 Februari 2025
Harvey Moeis Terbukti Terima Dana CSR Rp 420 M yang Disetorkan Smelter Swasta di Kasus Korupsi Timah
Tak Cuma Harvey Moeis, Vonis Eks Dirut PT Timah juga Diperberat, dari 8 Tahun Jadi 20 Tahun Penjara
15:00
13 Februari 2025
Tak Cuma Harvey Moeis, Vonis Eks Dirut PT Timah juga Diperberat, dari 8 Tahun Jadi 20 Tahun Penjara
Dittipidum Bareskrim Polri Tangani Kasus Razman Nasution Soal Ricuh di Persidangan
14:28
13 Februari 2025
Dittipidum Bareskrim Polri Tangani Kasus Razman Nasution Soal Ricuh di Persidangan
Akademisi: Revisi KUHAP Diharapkan Hadirkan Sistem Peradilan yang Lebih Adil dan Transparan
13:55
13 Februari 2025
Akademisi: Revisi KUHAP Diharapkan Hadirkan Sistem Peradilan yang Lebih Adil dan Transparan
BREAKING NEWS: PT DKI Jakarta Perberat Vonis Harvey Moeis dari 6,5 Tahun Jadi 20 Tahun Penjara 
10:49
13 Februari 2025
BREAKING NEWS: PT DKI Jakarta Perberat Vonis Harvey Moeis dari 6,5 Tahun Jadi 20 Tahun Penjara 
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Dinilai Berpotensi Munculkan Ketidakpastian Hukum
07:32
13 Februari 2025
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Dinilai Berpotensi Munculkan Ketidakpastian Hukum
Aturan Putusan MA Tak Boleh Lebih Berat dari PT Diminta Dihapus dari Draft KUHAP
21:26
12 Februari 2025
Aturan Putusan MA Tak Boleh Lebih Berat dari PT Diminta Dihapus dari Draft KUHAP
MA Usul Pengadilan “Online” Diatur dalam Rancangan KUHAP
18:48
12 Februari 2025
MA Usul Pengadilan “Online” Diatur dalam Rancangan KUHAP
MA Minta RUU KUHAP Atur Penyitaan dan Perampasan Barang Bukti Bukan Milik Terdakwa
18:40
12 Februari 2025
MA Minta RUU KUHAP Atur Penyitaan dan Perampasan Barang Bukti Bukan Milik Terdakwa
KY Masih Usut Dugaan Pelanggaran Etik Hakim yang Vonis Ringan Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah
17:49
12 Februari 2025
KY Masih Usut Dugaan Pelanggaran Etik Hakim yang Vonis Ringan Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah
Kasus Dugaan Asusila dan Aborsi Lolly, Polisi Buka Peluang Jemput Paksa Vadel Badjideh
16:28
12 Februari 2025
Kasus Dugaan Asusila dan Aborsi Lolly, Polisi Buka Peluang Jemput Paksa Vadel Badjideh
Buntut Panjang Kisruh di Ruang Sidang, Razman Dikecam MA, Kini Dilaporkan ke Bareskrim
06:09
12 Februari 2025
Buntut Panjang Kisruh di Ruang Sidang, Razman Dikecam MA, Kini Dilaporkan ke Bareskrim
Lemkapi Sebut Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum
20:07
11 Februari 2025
Lemkapi Sebut Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum
Pengadilan Laporkan Razman Nasution Dkk ke Bareskrim Buntut Sidang Ricuh hingga Naik Meja Sidang
17:25
11 Februari 2025
Pengadilan Laporkan Razman Nasution Dkk ke Bareskrim Buntut Sidang Ricuh hingga Naik Meja Sidang
Praperadilan Hasto, Saksi Ahli KPK Jelaskan Penggeledahan Bisa Dilakukan Terhadap Orang yang Bukan Tersangka
16:48
11 Februari 2025
Praperadilan Hasto, Saksi Ahli KPK Jelaskan Penggeledahan Bisa Dilakukan Terhadap Orang yang Bukan Tersangka
Pilih Lepaskan Lolly, Vadel Badjideh: Gua Akan Kembali Saat Gua Merasa Sudah Pantas
16:21
11 Februari 2025
Pilih Lepaskan Lolly, Vadel Badjideh: Gua Akan Kembali Saat Gua Merasa Sudah Pantas
Buntut Kericuhan di Persidangan, PN Jakarta Utara Bakal Laporkan Razman dan Firdaus ke Bareskrim
14:12
11 Februari 2025
Buntut Kericuhan di Persidangan, PN Jakarta Utara Bakal Laporkan Razman dan Firdaus ke Bareskrim
Buntut Kericuhan di Persidangan, PN Jakut akan Laporkan Advokat Razman dan Firdaus ke Bareskrim
14:07
11 Februari 2025
Buntut Kericuhan di Persidangan, PN Jakut akan Laporkan Advokat Razman dan Firdaus ke Bareskrim
Rekomendasi KY untuk RUU KUHAP: Atur Pengawasan APH, Penyadapan, hingga Bantuan Hukum Terpidana
08:34
11 Februari 2025
Rekomendasi KY untuk RUU KUHAP: Atur Pengawasan APH, Penyadapan, hingga Bantuan Hukum Terpidana
Sederet Alasan untuk Memperluas Wewenang Komisi Yudisial
08:10
11 Februari 2025
Sederet Alasan untuk Memperluas Wewenang Komisi Yudisial
Masyarakat Sipil Bersurat ke Komisi III DPR, Sampaikan 8 Poin Krusial Terkait Revisi KUHAP
05:07
11 Februari 2025
Masyarakat Sipil Bersurat ke Komisi III DPR, Sampaikan 8 Poin Krusial Terkait Revisi KUHAP
Anggota DPR Usul RUU KUHAP Atur Disparitas Hukuman, Cegah Penegak Hukum Semena-mena
22:18
10 Februari 2025
Anggota DPR Usul RUU KUHAP Atur Disparitas Hukuman, Cegah Penegak Hukum Semena-mena
Pakai Baju Toga, Razman Nasution Sambangi Komisi III DPR: Saya Mau Laporkan Hakim Otoriter
20:04
10 Februari 2025
Pakai Baju Toga, Razman Nasution Sambangi Komisi III DPR: Saya Mau Laporkan Hakim Otoriter
Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komisi III DPR, Desak 8 Poin Krusial Diperhatikan di RUU KUHAP
17:36
10 Februari 2025
Surat Terbuka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Komisi III DPR, Desak 8 Poin Krusial Diperhatikan di RUU KUHAP
Ngamuk di Sidang hingga Nyaris Jotos Hotman, MA Kecam Arogansi Razman dkk: Pelakunya Harus Dihukum Pidana dan Etik!
16:00
10 Februari 2025
Ngamuk di Sidang hingga Nyaris Jotos Hotman, MA Kecam Arogansi Razman dkk: Pelakunya Harus Dihukum Pidana dan Etik!
Minimalisir Putusan Gelap, KY Usul KUHAP Atur Vonis Kasasi-PK Digelar Terbuka
15:38
10 Februari 2025
Minimalisir Putusan Gelap, KY Usul KUHAP Atur Vonis Kasasi-PK Digelar Terbuka
RUU KUHAP Diminta Atur Pengawasan Hakim Secara Komprehensif
15:30
10 Februari 2025
RUU KUHAP Diminta Atur Pengawasan Hakim Secara Komprehensif
MA Kecam Aksi Gaduh Razman Vs Hotman di Persidangan: Melecehkan Marwah Pengadilan
15:27
10 Februari 2025
MA Kecam Aksi Gaduh Razman Vs Hotman di Persidangan: Melecehkan Marwah Pengadilan
Buntut Ricuh di Pengadilan, MA Perintahkan Ketua PN Jakpus Laporkan Razman dan Hotman ke Penegak Hukum
15:20
10 Februari 2025
Buntut Ricuh di Pengadilan, MA Perintahkan Ketua PN Jakpus Laporkan Razman dan Hotman ke Penegak Hukum
KY Usul Aturan Penyadapan Dipertegas dalam Revisi KUHAP
14:40
10 Februari 2025
KY Usul Aturan Penyadapan Dipertegas dalam Revisi KUHAP
Soal Vadel Badjideh Mangkir Pemeriksaan, Polisi Ungkap Potensi Jemput Paksa hingga Jadi Tersangka
14:28
10 Februari 2025
Soal Vadel Badjideh Mangkir Pemeriksaan, Polisi Ungkap Potensi Jemput Paksa hingga Jadi Tersangka
MA Pastikan Pelaku Kericuhan pada Sidang Hotman Vs Razman Bakal Dimintai Pertanggungjawaban
13:29
10 Februari 2025
MA Pastikan Pelaku Kericuhan pada Sidang Hotman Vs Razman Bakal Dimintai Pertanggungjawaban
Berkaca Kasus Hotman Vs Razman, KY Minta Revisi KUHAP Perkuat Perlindungan Hakim
13:26
10 Februari 2025
Berkaca Kasus Hotman Vs Razman, KY Minta Revisi KUHAP Perkuat Perlindungan Hakim
LSI: 77 Persen Masyarakat Percaya Hasto Kristiyanto Terlibat Perkara Harun Masiku
12:43
10 Februari 2025
LSI: 77 Persen Masyarakat Percaya Hasto Kristiyanto Terlibat Perkara Harun Masiku
KY Minta Revisi KUHAP Pertegas Aturan Penyadapan
11:56
10 Februari 2025
KY Minta Revisi KUHAP Pertegas Aturan Penyadapan
KY Usul Revisi KUHAP Atur Pengawasan terhadap Penegak Hukum
11:44
10 Februari 2025
KY Usul Revisi KUHAP Atur Pengawasan terhadap Penegak Hukum
ICJR Dorong Revisi KUHAP Berisi Perbaikan Hukum, Sorot Pengawasan Dalam Proses Penyidikan
03:35
10 Februari 2025
ICJR Dorong Revisi KUHAP Berisi Perbaikan Hukum, Sorot Pengawasan Dalam Proses Penyidikan
Singgung APH Bisa Pilihkan Tersangka Pengacara, LBH Masyarakat Desak KUHAP Diganti Bukan Direvisi
22:13
9 Februari 2025
Singgung APH Bisa Pilihkan Tersangka Pengacara, LBH Masyarakat Desak KUHAP Diganti Bukan Direvisi
Pakar Sebut Asas Dominus Litis di Rancangan KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih Penegakan Hukum
16:31
9 Februari 2025
Pakar Sebut Asas Dominus Litis di Rancangan KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih Penegakan Hukum
Survei: 77 Persen Publik Percaya Hasto Kristiyanto Terlibat Kasus Harun Masiku
15:09
9 Februari 2025
Survei: 77 Persen Publik Percaya Hasto Kristiyanto Terlibat Kasus Harun Masiku
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Harus Pertegas Pemisahan Fungsi Kewenangan Penegak Hukum
11:07
9 Februari 2025
Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Harus Pertegas Pemisahan Fungsi Kewenangan Penegak Hukum