Setyo Budiyanto Berharap Apa yang Menjadi Kewenangan KPK Tidak Berubah dengan Adanya UU KUHAP Baru

Baca 10 detik

• UU KUHAP yang telah disahkan DPR RI sedang dikaji oleh Biro Hukum KPK.
• Soal penyadapan yang juga diatur dalam KUHAP, Setyo menegaskan bahwa KPK memiliki aturan tersendiri.
• DPR RI resmi mengesahkan RUU KUHAP, mengakhiri era hukum formil berusia 44 tahun yang dinilai sudah tidak relevan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menilai pengesahan UU KUHAP tidak akan terlalu memengaruhi kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa saat ini UU KUHAP yang telah disahkan DPR RI sedang dikaji oleh Biro Hukum KPK untuk mengetahui implikasinya terhadap proses penegakkan hukum di lembaga antirasuah.

“Ya mudah-mudahan apa yang menjadi kewenangan KPK, tidak berubah dengan adanya undang-undang hukum acara pidana yang pertama,” kata Setyo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/11/2025).

Dia menyebut bahwa aturan itu tidak akan memengaruhi kinerja lantaran KPK akan memedomaninya secara teknis dan praktis.

“Menurut saya sih nggak terlalu banyak pengaruhnya ya,” ujar Setyo.

Soal penyadapan yang juga diatur dalam KUHAP, Setyo menegaskan bahwa KPK memiliki aturan tersendiri untuk melakukan penyadapan dengan izin Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Segala sesuatunya ada aturan yang melekat dalam proses-proses yang dilakukan oleh penyidik,” tandas Setyo.

Disahkan DPR

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), mengakhiri era hukum formil berusia 44 tahun yang dinilai sudah tidak relevan.

PerbesarKetua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan), Adies Kadir (ketiga kiri) dan Saan Mustopa (kiri) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kedua kiri) pada Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga]

Pengesahan ini disebut menjadi langkah progresif untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara saat berhadapan dengan proses hukum.

Palu persetujuan diketuk dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Apakah dapat disetujui untuk menjadi undang-undang? Terima kasih," kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyampaikan persetujuan mereka atas RUU yang telah digodok matang oleh Komisi III.

Tag:  #setyo #budiyanto #berharap #yang #menjadi #kewenangan #tidak #berubah #dengan #adanya #kuhap #baru