Berita dan Informasi Revisi Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Formappi: Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal Tak Jamin Perbaikan Kualitas

Formappi: Pemisahan Pemilu Nasional-Lokal Tak Jamin Perbaikan Kualitas

Perludem: Pemilu Serentak Sangat Melelahkan, Ratusan Petugas KPPS Meninggal

Perludem: Pemilu Serentak Sangat Melelahkan, Ratusan Petugas KPPS Meninggal

Perludem Sebut Putusan MK Jawab Masalah Kerumitan Pemilu Serentak

Perludem Sebut Putusan MK Jawab Masalah Kerumitan Pemilu Serentak

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Formappi Ingatkan DPR Buat Produk Legislasi yang Tepat

MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Formappi Ingatkan DPR Buat Produk Legislasi yang Tepat

Revisi Aturan Impor Tekstil Mendesak, Industri Terancam PHK Massal

Revisi Aturan Impor Tekstil Mendesak, Industri Terancam PHK Massal

Perludem Dorong Revisi UU Segera Dimulai Usai Putusan MK soal Pemilu Nasional-Daerah Dipisah

Perludem Dorong Revisi UU Segera Dimulai Usai Putusan MK soal Pemilu Nasional-Daerah Dipisah

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ketua Komisi II DPR Bilang Begini

MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ketua Komisi II DPR Bilang Begini

MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Komisi II DPR Bersiap Selaraskan UU

MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Komisi II DPR Bersiap Selaraskan UU

Revisi Aturan Panas Bumi Disiapkan, Lelang dan Insentif Jadi Sorotan

Revisi Aturan Panas Bumi Disiapkan, Lelang dan Insentif Jadi Sorotan

RUU KUHAP Akan Atur Perlindungan

RUU KUHAP Akan Atur Perlindungan "Justice Collaborator"

Kejagung Gandeng Operator untuk Penyadapan, Hak Privasi Warga Terancam

Kejagung Gandeng Operator untuk Penyadapan, Hak Privasi Warga Terancam

Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu

Sambut MK Soal Pemilu Nasional-Lokal, Perludem Dorong Revisi UU Pemilu

Tak Seperti Revisi UU TNI, Habiburokhman Janji RKUHAP Tidak Dibahas di Hotel

Tak Seperti Revisi UU TNI, Habiburokhman Janji RKUHAP Tidak Dibahas di Hotel

Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD Harus Diperpanjang Imbas Putusan MK

Ketua Komisi II Sebut Masa Jabatan DPRD Harus Diperpanjang Imbas Putusan MK

Sikapi Putusan MK soal Jeda Pemilu 2 Tahun, Perludem Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Sikapi Putusan MK soal Jeda Pemilu 2 Tahun, Perludem Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

Komisi II Jadikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Bahan Pembahasan RUU

Komisi II Jadikan Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Bahan Pembahasan RUU

Sambut MK, Komisi II Siap Susun Formula Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Sambut MK, Komisi II Siap Susun Formula Pisah Pemilu Nasional-Daerah

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Kemendagri Pelajari Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Revisi Aturan Impor Tuntas, Pemerintah Umumkan Pekan Depan

Revisi Aturan Impor Tuntas, Pemerintah Umumkan Pekan Depan

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Habiburokhman: Raker Revisi KUHAP Dimulai 7 Juli 2025

Revisi Permendag Nomor 8 Molor, Industri Tekstil Ketar-ketir

Revisi Permendag Nomor 8 Molor, Industri Tekstil Ketar-ketir

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai

Diskon Iuran JKK 50 Persen Bakal Diperpanjang hingga 2026

Diskon Iuran JKK 50 Persen Bakal Diperpanjang hingga 2026

Mengapa Revisi Permendag 8/2024 Tak Kunjung Diumumkan Pemerintah ?

Mengapa Revisi Permendag 8/2024 Tak Kunjung Diumumkan Pemerintah ?

Baleg Kritik Draf RUU Haji: BP Haji Seperti Tak Berfungsi

Baleg Kritik Draf RUU Haji: BP Haji Seperti Tak Berfungsi

Dana Otsus Selesai 2027, DPR Cari Waktu Bahas RUU Aceh Bareng Pemerintah

Dana Otsus Selesai 2027, DPR Cari Waktu Bahas RUU Aceh Bareng Pemerintah

Lesu IPO Semester Pertama, Baru 14 Perusahaan Melantai di BEI

Lesu IPO Semester Pertama, Baru 14 Perusahaan Melantai di BEI

Hari Pelaut Sedunia 2025, Kemenhub Kampanyekan Budaya Kerja Bebas Pelecehan di Kapal

Hari Pelaut Sedunia 2025, Kemenhub Kampanyekan Budaya Kerja Bebas Pelecehan di Kapal

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Cak Imin Sebut Banyak Pesantren Palsu di Jabar, Sorot Kasus Kekerasan Seksual

Cak Imin Sebut Banyak Pesantren Palsu di Jabar, Sorot Kasus Kekerasan Seksual

Pengumuman Hasil Revisi Permendag 8/2024 Ditunda, Apa Alasannya?

Pengumuman Hasil Revisi Permendag 8/2024 Ditunda, Apa Alasannya?

Hari Ini Revisi Permendag 8/2024 Diumumkan, Jadi Babak Baru Industri Tekstil?

Hari Ini Revisi Permendag 8/2024 Diumumkan, Jadi Babak Baru Industri Tekstil?

Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji?

Siapa Ustaz Khalid Basalamah yang Diperiksa KPK Terkait Kasus Kuota Haji?

RUU Perampasan Aset Terancam Molor! DPR Prioritaskan Revisi KUHAP, Kapan Dibahas?

RUU Perampasan Aset Terancam Molor! DPR Prioritaskan Revisi KUHAP, Kapan Dibahas?

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

DIM dari Pemerintah Segera Dikirim, Komisi III DPR Siap Kick-Off Raker Bahas Revisi KUHAP

DPR-Pemerintah Dinilai Serampangan Sebut Warga Sipil Tak Punya

DPR-Pemerintah Dinilai Serampangan Sebut Warga Sipil Tak Punya "Legal Standing" Gugat UU TNI

Peserta PBI JKN yang Sudah Nonaktif Bisa Diaktifkan Kembali dengan Usulan Kepala Daerah

Peserta PBI JKN yang Sudah Nonaktif Bisa Diaktifkan Kembali dengan Usulan Kepala Daerah

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

RUU KUHAP: DPR-Pemerintah Siap Bahas, Target Selesai Sebelum 2026

Deretan Kontroversi Nadiem Makarim, Terbaru Kena Skandal Kasus Korupsi Laptop

Deretan Kontroversi Nadiem Makarim, Terbaru Kena Skandal Kasus Korupsi Laptop

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku

Ketua MA: RUU KUHAP Jangan Terlalu Kaku