Berita dan Informasi Aduan Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Di Balik Pengakuan Bersalah di KUHAP Baru, Mahfud Ingatkan Risiko Jual-Beli Perkara

Membuka Tahun Baru, Saat Anak-Anak Panti Belajar Bahwa Mereka Tidak Sendiri

Bacaan Misa Gereja Katolik 4 Januari 2026: Hari Raya Penampakan Tuhan dan Hari Anak Misioner

Ramai-ramai Menyoroti Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

10 Januari 2026

Ramai-ramai Menyoroti Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun

10 Januari 2026

OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun

Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong Masih Intai Masyarakat, Kini ada Love Scam hingga Smishing

Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong Masih Intai Masyarakat, Kini ada Love Scam hingga Smishing

Penjelasan Pemerintah soal Draf Aturan TNI Atasi Terorisme

Penjelasan Pemerintah soal Draf Aturan TNI Atasi Terorisme

Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari

Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari

Soal Aturan TNI Atasi Terorisme, Mensesneg: Belum Final, Masih Surpres

Soal Aturan TNI Atasi Terorisme, Mensesneg: Belum Final, Masih Surpres

KPK Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi Royalti Rp 14 Miliar

KPK Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi Royalti Rp 14 Miliar

Perkawinan Siri Bukan Delik Pidana

Perkawinan Siri Bukan Delik Pidana

Gelar RDPU di Masa Reses, Komisi III Serap Masukan Pakar Terkait Reformasi Polri hingga Kejaksaan

Gelar RDPU di Masa Reses, Komisi III Serap Masukan Pakar Terkait Reformasi Polri hingga Kejaksaan

Komisi III DPR Rapat soal Reformasi Polri di Tengah Reses

Komisi III DPR Rapat soal Reformasi Polri di Tengah Reses

Yusril Sebut Batas Kritik dan Hinaan di KUHP Baru Sudah Jelas

Yusril Sebut Batas Kritik dan Hinaan di KUHP Baru Sudah Jelas

Membedakan Kritik dan Penghinaan ke Presiden, Wapres, dan Pemerintah

Membedakan Kritik dan Penghinaan ke Presiden, Wapres, dan Pemerintah

Ombudsman: Aduan 2025 Didominasi Kepegawaian hingga Seleksi CPNS

Ombudsman: Aduan 2025 Didominasi Kepegawaian hingga Seleksi CPNS

Ombudsman RI: Aduan soal Kepegawaian Meningkat Setiap Musim Seleksi ASN

Ombudsman RI: Aduan soal Kepegawaian Meningkat Setiap Musim Seleksi ASN

Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, Ketika Hak Digital Warga Dipersoalkan

Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, Ketika Hak Digital Warga Dipersoalkan

Habiburokhman: Jika KUHP Diterapkan Utuh, Maka Tidak Ada Pemidanaan Sewenang-wenang

Habiburokhman: Jika KUHP Diterapkan Utuh, Maka Tidak Ada Pemidanaan Sewenang-wenang

Ibu Mutilasi Bayi di Jember, KemenPPPA: Kejahatan yang Tidak Bisa Ditoleransi

Ibu Mutilasi Bayi di Jember, KemenPPPA: Kejahatan yang Tidak Bisa Ditoleransi

Pemerintah Sebut KUHP Baru Tak Kekang Kritik, Penghinaan Presiden Harus Berdasar Delik Aduan

Pemerintah Sebut KUHP Baru Tak Kekang Kritik, Penghinaan Presiden Harus Berdasar Delik Aduan

Pasal Penghinaan di KUHP Tak Larang Kritik Pemerintah, Hanya Berlaku Bila Ada Aduan

Pasal Penghinaan di KUHP Tak Larang Kritik Pemerintah, Hanya Berlaku Bila Ada Aduan

Habiburokhman Sebut Penggugat KUHP Baru Tak Paham Utuh, Cuma Baca Pasal Tertentu

Habiburokhman Sebut Penggugat KUHP Baru Tak Paham Utuh, Cuma Baca Pasal Tertentu

Bagaimana Penerapan Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres di KUHP Baru?

Bagaimana Penerapan Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres di KUHP Baru?

3 Aturan Paling Sensitif di KUHP Baru: Zina, Hina Presiden, Demo

3 Aturan Paling Sensitif di KUHP Baru: Zina, Hina Presiden, Demo

Dulu Dibatalkan MK, Kenapa Pasal Penghinaan Presiden Kini Ada Lagi?

Dulu Dibatalkan MK, Kenapa Pasal Penghinaan Presiden Kini Ada Lagi?

Menkum Supratman: Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan, Berlaku Bila Presiden Melapor

Menkum Supratman: Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru Bersifat Delik Aduan, Berlaku Bila Presiden Melapor

Menkum Soal Stiker WA Pejabat: 'Jempol Oke', Tapi Awas Batasan Ini

Menkum Soal Stiker WA Pejabat: 'Jempol Oke', Tapi Awas Batasan Ini

Wisata ke Gunungkidul, Awas Ada Tiket yang Tidak Sah

Wisata ke Gunungkidul, Awas Ada Tiket yang Tidak Sah

Pemerintah Klaim KUHP Baru soal Pasal Penghinaan Presiden Tidak untuk Membungkam Demokrasi

Pemerintah Klaim KUHP Baru soal Pasal Penghinaan Presiden Tidak untuk Membungkam Demokrasi

Penghinaan Pemerintah dan Presiden Masuk Delik Aduan, Tutup Celah Simpatisan Bikin Laporan

Penghinaan Pemerintah dan Presiden Masuk Delik Aduan, Tutup Celah Simpatisan Bikin Laporan

Jerat Baru Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Tak Beda Jauh dari yang Lama

Jerat Baru Pasal Perzinaan di KUHP Baru, Tak Beda Jauh dari yang Lama

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru: Simpatisan Tak Bisa Lapor, Hanya Presiden dan Wapres

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru: Simpatisan Tak Bisa Lapor, Hanya Presiden dan Wapres

Kemen PPPA Kecam Aksi Ibu Mutilasi Bayi di Jember, Soroti Dampak Pernikahan Dini dan Pengasuhan

Kemen PPPA Kecam Aksi Ibu Mutilasi Bayi di Jember, Soroti Dampak Pernikahan Dini dan Pengasuhan

Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Menkum: Hanya Presiden dan Wapres yang Bisa Lapor

Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Menkum: Hanya Presiden dan Wapres yang Bisa Lapor

Baru Dua Hari Diterapkan, Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Digugat ke MK

Baru Dua Hari Diterapkan, Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Digugat ke MK

KUHP Nasional Resmi Berlaku, Kumpul Kebo atau Living Tigetger Bisa Terjerat Pidana

KUHP Nasional Resmi Berlaku, Kumpul Kebo atau Living Tigetger Bisa Terjerat Pidana

KUHP Baru Resmi Berlaku, Ini 5 Fakta Penting Pasal Kumpul Kebo yang Wajib Diketahui

KUHP Baru Resmi Berlaku, Ini 5 Fakta Penting Pasal Kumpul Kebo yang Wajib Diketahui

Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Digugat ke MK, Mahasiswa Nilai Berpotensi Kriminalisasi Kritik

Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Digugat ke MK, Mahasiswa Nilai Berpotensi Kriminalisasi Kritik

Gugatan KUHP Baru di MK: Soal Zina, Demo, Hina Presiden, hingga Ateisme

Gugatan KUHP Baru di MK: Soal Zina, Demo, Hina Presiden, hingga Ateisme

Pemberlakuan KUHP: Ujian Transisi dan Kematangan Negara Hukum

Pemberlakuan KUHP: Ujian Transisi dan Kematangan Negara Hukum

Mulai Berlaku 2 Januari 2026, Ini 5 Kebiasaan yang Kini Bisa Dipidana oleh KUHP Nasional

Mulai Berlaku 2 Januari 2026, Ini 5 Kebiasaan yang Kini Bisa Dipidana oleh KUHP Nasional

Menko Yusril Sebut KUHP dan KUHAP Baru Sebagai Penanda Berakhirnya Hukum Pidana Kolonial

Menko Yusril Sebut KUHP dan KUHAP Baru Sebagai Penanda Berakhirnya Hukum Pidana Kolonial

Kompolnas Pastikan Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru oleh Polri, Khususnya soal Kekhawatiran Publik Terkait Pasal Karet

Kompolnas Pastikan Awasi Penerapan KUHP dan KUHAP Baru oleh Polri, Khususnya soal Kekhawatiran Publik Terkait Pasal Karet

Luka Lama di Tahun Baru: Saat Pesta Rakyat Jakarta Berubah Jadi Arena Tawuran

Luka Lama di Tahun Baru: Saat Pesta Rakyat Jakarta Berubah Jadi Arena Tawuran

1
2
3
4
5
6