Ombudsman RI: Aduan soal Kepegawaian Meningkat Setiap Musim Seleksi ASN

Ombudsman RI mencatat pengaduan layanan publik sepanjang 2025 masih didominasi substansi kepegawaian. Aduan paling banyak muncul saat proses seleksi aparatur sipil negara atau ASN.

Data Ombudsman menunjukkan, total pengaduan layanan publik selama periode 2021 hingga 2025 mencapai 10.046 laporan. Tingkat penyelesaian berada di angka 93,8 persen.

“Kalau kita bicara laporan masyarakat, kurang lebih 10.046 laporan,” kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng saat acara Pengawasan atas Layanan Publik: Refleksi 2021–2025 dan Proyeksi 2026 di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Robert menjelaskan, agregasi lima tahun terakhir menempatkan substansi kepegawaian sebagai klaster pengaduan terbanyak. Jumlahnya sekitar 2.954 laporan. Rinciannya terdiri atas 1.741 laporan pemenuhan hak ASN dan 1.213 laporan terkait seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

“Laporan substansi kepegawaian cenderung dominan, terutama pada periode seleksi CASN,” ujar Robert.

Bidang lain mencatat jumlah laporan lebih rendah. Layanan kesehatan menerima sekitar 1.061 laporan. Jaminan sosial tercatat sekitar 834 laporan. Kesejahteraan sosial mencapai sekitar 1.208 laporan. Bidang ketenagakerjaan mencatat sekitar 766 laporan pada periode yang sama.

Robert menyebut isu kesehatan menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Laporan ketenagakerjaan cenderung stabil dengan jumlah ratusan laporan per tahun.

Ombudsman RI menjalankan dua fokus kerja utama. Fokus pertama berupa pemeriksaan berbasis laporan masyarakat dan inisiatif Ombudsman. Fokus kedua berupa pencegahan maladministrasi untuk menekan potensi masalah layanan agar tidak berulang.

Ombudsman mencatat 9.421 laporan telah diselesaikan sepanjang lima tahun terakhir. Sebanyak 76 laporan masih berproses hingga batas data 31 Desember 2025. Mayoritas laporan yang belum tuntas berada pada substansi kepegawaian.

“Sebagian besar laporan dapat diselesaikan dan respons penyelenggara layanan terus membaik,” tutur dia.

Robert menambahkan, lima klaster pengawasan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat. Peningkatan kualitas layanan publik perlu terus didorong melalui perbaikan tata kelola, peningkatan akses, serta penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Tag:  #ombudsman #aduan #soal #kepegawaian #meningkat #setiap #musim #seleksi