Mencari
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Pengamat: Tidak Ada Lagi Dominasi Parpol Tetapkan Capres
18:15
2 Januari 2025
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus, Pengamat: Tidak Ada Lagi Dominasi Parpol Tetapkan Capres
Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Hapus Presidential Threshold
18:00
2 Januari 2025
Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion Dalam Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Hapus Presidential Threshold, Hakim MK Sebut Ada Dominasi Parpol Tertentu di Pilpres
17:55
2 Januari 2025
Hapus Presidential Threshold, Hakim MK Sebut Ada Dominasi Parpol Tertentu di Pilpres
Sosok Para Penggugat Presidential Threshold yang Kini Dihapus MK
17:35
2 Januari 2025
Sosok Para Penggugat Presidential Threshold yang Kini Dihapus MK
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
17:13
2 Januari 2025
Alasan MK Hapus Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen
PKS Apresiasi MK Hapus Presidential Threshold Jadi 0 Persen: Selaras dengan Tuntutan Selama Ini
17:00
2 Januari 2025
PKS Apresiasi MK Hapus Presidential Threshold Jadi 0 Persen: Selaras dengan Tuntutan Selama Ini
Sudah Hampir 1.100 Bayi Palestina Tewas Akibat Serangan Genosida Israel di Gaza 
17:00
2 Januari 2025
Sudah Hampir 1.100 Bayi Palestina Tewas Akibat Serangan Genosida Israel di Gaza 
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
16:55
2 Januari 2025
NasDem Respons Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Pemilihan Ketua Kelas Saja Ada Thresholdnya
MK Hapus Presidential Threshold di Pilpres, Dua Hakim Beda Pendapat: Anwar Usman dan Daniel Yusmic
16:40
2 Januari 2025
MK Hapus Presidential Threshold di Pilpres, Dua Hakim Beda Pendapat: Anwar Usman dan Daniel Yusmic
Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
16:25
2 Januari 2025
Komisi II DPR akan Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Terseret Kasus Ronald Tannur, MA Jatuhkan Sanksi kepada Eks 2 Petinggi dan 3 Pegawai PN Surabaya 
15:35
2 Januari 2025
Terseret Kasus Ronald Tannur, MA Jatuhkan Sanksi kepada Eks 2 Petinggi dan 3 Pegawai PN Surabaya 
Pelantikan Kepala Daerah Dipastikan Mundur Jadi 13 Maret 2025, Ini Alasannya
14:37
2 Januari 2025
Pelantikan Kepala Daerah Dipastikan Mundur Jadi 13 Maret 2025, Ini Alasannya
Menko Yusril: Pemerintah Sambut Baik Pembubaran Jamaah Islamiyah, Grasi Sedang Dikaji
14:21
2 Januari 2025
Menko Yusril: Pemerintah Sambut Baik Pembubaran Jamaah Islamiyah, Grasi Sedang Dikaji
Setelah Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP
14:15
2 Januari 2025
Setelah Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP
Harvey Moeis Divonis Ringan di Kasus Korupsi Timah, KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
14:10
2 Januari 2025
Harvey Moeis Divonis Ringan di Kasus Korupsi Timah, KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim
Eks Menhan Israel Yoav Gallant Mundur dari Parlemen, Dikenal Sering Berselisih dengan Netanyahu
14:00
2 Januari 2025
Eks Menhan Israel Yoav Gallant Mundur dari Parlemen, Dikenal Sering Berselisih dengan Netanyahu
Kata Yusril soal Rencana Pemberian Grasi untuk Napi dari Jamaah Islamiyah
13:40
2 Januari 2025
Kata Yusril soal Rencana Pemberian Grasi untuk Napi dari Jamaah Islamiyah
Masa Tugas Majelis Kehormatan MK Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2025
11:35
2 Januari 2025
Masa Tugas Majelis Kehormatan MK Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2025
Ketua MK Suhartoyo: UU Pemilu dan Pilkada Paling Banyak Diuji di Tahun 2024
11:15
2 Januari 2025
Ketua MK Suhartoyo: UU Pemilu dan Pilkada Paling Banyak Diuji di Tahun 2024
MK Tangani 240 Pengujian UU di 2024, Terbanyak Dibanding Beberapa Tahun Terakhir
11:11
2 Januari 2025
MK Tangani 240 Pengujian UU di 2024, Terbanyak Dibanding Beberapa Tahun Terakhir
Mahkamah Konstitusi Gelar 1.051 Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Tahun 2024
10:50
2 Januari 2025
Mahkamah Konstitusi Gelar 1.051 Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Tahun 2024
Jokowi Bersanding dengan Bashar Al-Assad Jadi Tokoh Terkorup, Noel Joman: Ya Nggak Pantas Lah
10:05
2 Januari 2025
Jokowi Bersanding dengan Bashar Al-Assad Jadi Tokoh Terkorup, Noel Joman: Ya Nggak Pantas Lah
Daftar Menteri Hadiri Sidang Pleno Khusus MK, Penyampaian Laporan Tahunan-Pembukaan Masa Sidang 2025
09:35
2 Januari 2025
Daftar Menteri Hadiri Sidang Pleno Khusus MK, Penyampaian Laporan Tahunan-Pembukaan Masa Sidang 2025
Dugaan Korupsi Jokowi usai Jadi Finalis Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Said Didu: Ada 5 Klaster
07:50
2 Januari 2025
Dugaan Korupsi Jokowi usai Jadi Finalis Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Said Didu: Ada 5 Klaster
Masuki Tahun 2025, Ahmad Sahroni Minta Pemberantasan Korupsi Lebih Agresif
02:26
2 Januari 2025
Masuki Tahun 2025, Ahmad Sahroni Minta Pemberantasan Korupsi Lebih Agresif
Respon Mahfud MD Terhadap Tudingan Romli Atmasasmita soal Pasal Fitnah dan UU ITE
23:50
1 Januari 2025
Respon Mahfud MD Terhadap Tudingan Romli Atmasasmita soal Pasal Fitnah dan UU ITE
KPK Bakal Proses jika Hasto Lapor soal Skandal Korupsi Pejabat, PDIP: Fokus Saja Urus Kasus Mandek
20:25
1 Januari 2025
KPK Bakal Proses jika Hasto Lapor soal Skandal Korupsi Pejabat, PDIP: Fokus Saja Urus Kasus Mandek
2 Kecelakaan Maut di Hari Pertama 2025: Sekeluarga Tewas di Pekanbaru hingga Adu Banteng di Jakarta
19:25
1 Januari 2025
2 Kecelakaan Maut di Hari Pertama 2025: Sekeluarga Tewas di Pekanbaru hingga Adu Banteng di Jakarta
Kejaksaan Agung Berhasil Pulihkan Aset Milik Negara Mencapai Rp 1,3 Triliun Sepanjang 2024
17:25
1 Januari 2025
Kejaksaan Agung Berhasil Pulihkan Aset Milik Negara Mencapai Rp 1,3 Triliun Sepanjang 2024
Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup di Dunia, Rocky Gerung: Akhirnya Sejarah Memalukan Tiba
15:00
1 Januari 2025
Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup di Dunia, Rocky Gerung: Akhirnya Sejarah Memalukan Tiba
Kombes Donald Simanjuntak Ajukan Banding, Tak Terima Dipecat Dari Polri Buntut Kasus Pemerasan DWP
14:35
1 Januari 2025
Kombes Donald Simanjuntak Ajukan Banding, Tak Terima Dipecat Dari Polri Buntut Kasus Pemerasan DWP
Badan Antikorupsi Korsel Siap Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol
13:40
1 Januari 2025
Badan Antikorupsi Korsel Siap Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol
Jokowi Mania Tuding Ada 'Pesanan' di Balik OCCRP Rilis Joko Widodo Masuk Daftar Pemimpin Terkorup
13:40
1 Januari 2025
Jokowi Mania Tuding Ada 'Pesanan' di Balik OCCRP Rilis Joko Widodo Masuk Daftar Pemimpin Terkorup
Badan Antikorupsi Korsel Bakal Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol, Pihak yang Menghalangi Dapat Dituntut
13:10
1 Januari 2025
Badan Antikorupsi Korsel Bakal Tangkap Presiden Yoon Suk Yeol, Pihak yang Menghalangi Dapat Dituntut
Prabowo Sindir Vonis Ringan Harvey Moeis di Korupsi Timah, Kejagung Bereaksi
12:20
1 Januari 2025
Prabowo Sindir Vonis Ringan Harvey Moeis di Korupsi Timah, Kejagung Bereaksi
Pengamat Sebut Ini Kelemahan Riset OCCRP yang Jadikan Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup 2024
12:15
1 Januari 2025
Pengamat Sebut Ini Kelemahan Riset OCCRP yang Jadikan Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup 2024
Israel Sembunyikan 198 Jenazah Warga Palestina, LSM: Terdokumentasi Kuburan Berbatuan
11:30
1 Januari 2025
Israel Sembunyikan 198 Jenazah Warga Palestina, LSM: Terdokumentasi Kuburan Berbatuan
Balasan Mahfud MD Usai Dituding Prof Romli Bisa Kena Pasal Fitnah dan UU ITE soal Pernyataan Prabowo
09:40
1 Januari 2025
Balasan Mahfud MD Usai Dituding Prof Romli Bisa Kena Pasal Fitnah dan UU ITE soal Pernyataan Prabowo
Komentar Praktisi Hukum Soal Nama Jokowi Masuk Pemimpin Terkorup versi OCCRP
09:15
1 Januari 2025
Komentar Praktisi Hukum Soal Nama Jokowi Masuk Pemimpin Terkorup versi OCCRP
Kejagung Jawab Sindiran Presiden Prabowo soal Tuntutan Harvey Moeis Harusnya 50 Tahun
08:05
1 Januari 2025
Kejagung Jawab Sindiran Presiden Prabowo soal Tuntutan Harvey Moeis Harusnya 50 Tahun
Sosok Pendiri OCCRP, Lembaga yang Memasukkan Jokowi Daftar Pemimpin Terkorup Dunia 2024
07:50
1 Januari 2025
Sosok Pendiri OCCRP, Lembaga yang Memasukkan Jokowi Daftar Pemimpin Terkorup Dunia 2024
Hakim Sebut Tuntutan Penjara 12 Tahun Harvey Moeis Terlalu Berat, Kejaksaan Agung: Itulah Hukum
07:25
1 Januari 2025
Hakim Sebut Tuntutan Penjara 12 Tahun Harvey Moeis Terlalu Berat, Kejaksaan Agung: Itulah Hukum