Kebijakan Agraria Tahun Pertama Prabowo-Gibran Dinilai Sentralistik dan Militeristik

 

- Tahun pertama kebijakan agraria Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dinilai memperlihatkan paradoks kekuasaan. Di tengah janji politik mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan dari desa, praktik di lapangan justru menunjukkan pengulangan pola lama berupa konsesi lahan skala besar dan pembukaan hutan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyatakan kebijakan agraria sepanjang 2025 mengalami pergeseran serius. Menurutnya, tata kelola agraria semakin bergerak ke arah yang sentralistik dan militeristik.

KPA menemukan setidaknya tiga pendekatan utama yang mendominasi kebijakan agraria pemerintah.

“Pertama, kekuasaan dipusatkan melalui kebijakan komando; kedua, sistem ekonomi dikelola dengan logika kapitalisme negara; dan ketiga, stabilitas politik dijaga dan dikelola secara militeristik dengan aktor utama TNI dan Polri,” kata Dewi dalam keterangan tertulis, Senin (19/1).

KPA mencatat sepanjang 2025 terjadi sedikitnya 341 letusan konflik agraria di 33 provinsi dengan luas mencapai 914.547,94 hektare dan berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa.

“Jumlah ini naik sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ucap Dewi.

Provinsi dengan konflik agraria tertinggi antara lain Jawa Barat, Sumatera Utara, Papua Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Dewi menyebut konflik-konflik tersebut banyak dipicu oleh proyek investasi berbasis lahan.

“Konflik agraria lama yang tidak selesai bertemu dengan konflik baru akibat kebijakan pembangunan dan investasi yang terus dipaksakan,” ucapnya.

Lonjakan konflik tersebut diikuti meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi. Dewi mengungkapkan, sepanjang 2025 terdapat 404 orang dikriminalisasi, 312 orang mengalami penganiayaan, 19 orang tertembak, dan satu orang meninggal dunia.

“Pihak keamanan perusahaan menjadi pelaku kekerasan terbanyak, disusul polisi dan TNI,” ujarnya.

Di sektor perkebunan, Dewi mengatakan konflik agraria mencapai titik tertinggi. Ia menyebut, perkebunan menjadi pemicu utama konflik agraria dengan 135 letusan konflik, naik 21 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ia mengungkapkan, sawit, tebu, dan food estate sebagai penyumbang terbesar terjadinya konflik agraria. Hal itu akibat ambisi swasembada pangan dan energi yang sering kali berbenturan dengan ruang hidup rakyat.

“Kebijakan tersebut kerap mengorbankan kedaulatan ruang masyarakat di tingkat tapak,” tuturnya.

Konflik agraria di sektor pertambangan juga meningkat signifikan. Dewi menyebut nikel dan batubara sebagai pemicu utama.

“Tren konflik agraria pertambangan terus meningkat dan membuka borok program transisi energi yang didorong pemerintah,” ungkap Dewi.

Ia menegaskan, tambang nikel yang diklaim sebagai energi bersih tidak lepas dari praktik lama. Sebab, hingga kini nasih identik dengan perampasan tanah, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan.

Dewi juga menyoroti meningkatnya keterlibatan militer dalam konflik agraria. Sepanjang 2025, keterlibatan TNI dalam penanganan konflik agraria menyebabkan 70 kasus kekerasan, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Selain konflik, Dewi mengaitkan krisis agraria dengan bencana ekologis di Sumatera. Menurutnya, politik konsesi telah melahirkan monopoli tanah oleh korporasi dan berkorelasi langsung dengan bencana banjir dan longsor.

“Tanpa pembongkaran akar masalah dan pencabutan konsesi yang merusak, konflik agraria dan bencana ekologis akan terus berulang," pungkasnya.

Tag:  #kebijakan #agraria #tahun #pertama #prabowo #gibran #dinilai #sentralistik #militeristik