Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Tolak Seruan Mundur, Sebut Keputusan Darurat Militer Benar

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol membela diri bahwa tindakannya dalam mendeklarasikan darurat militer adalah benar.

Yoon Suk Yeol menekankan bahwa keputusan darurat militer dimaksudkan untuk mencegah tindakan pemakzulan yang sembrono dari oposisi utama Partai Demokratik Korea (DPK).

Pernyataan Yoon Suk Yeol menuai kritik dalam partai karena tidak menyentuh sentimen publik.

Dikutip dari The Kroea Times, menurut sumber di blok penguasa pada Rabu (4/12/2024), Yoon menegaskan kembali selama pertemuan di Kantor Kepresidenan Yongsan bahwa deklarasi darurat militer mematuhi prosedur konstitusional dan hukum.

Yoon menepis tuduhan adanya penyimpangan, dan menganggap tindakan tersebut sebagai respons yang diperlukan terhadap apa yang disebutnya sebagai "penyalahgunaan kewenangan pemakzulan" oleh partai oposisi.

Saat ditanya wartawan apakah darurat militer itu sebagai peringatan bagi DPK, pimpinan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) itu menepisnya.

"Darurat militer tidak bisa hanya dijadikan peringatan," katanya.

Perwakilan Jeong Sung-kook dari partai berkuasa PPP menyatakan kekhawatirannya atas sikap pemerintah.

"Tampaknya keseriusan situasi ini tidak disampaikan dengan baik kepada presiden," ujarnya.

Jeong Sung-kook menyebut presepsi dari Kantor Kepresidenan “terlalu puas diri”.

Meskipun seruan untuk akuntabilitas semakin meningkat, termasuk tuntutan pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan perombakan kabinet lengkap, Yoon tetap teguh, kata para pejabat.

Peserta pertemuan, termasuk Han dan Ketua Rapat Chu Kyung-ho, menahan diri untuk tidak secara langsung mengangkat masalah pengunduran diri Yoon dari jabatan presiden.

Namun, Han mengonfirmasi bahwa sebelumnya pada hari itu, ia telah menyampaikan tuntutan pengunduran diri Yoon kepada Kepala Staf Kepresidenan, Jeong Jin-seok.

Oposisi utama DPK, bersama dengan lima partai oposisi kecil lainnya, mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon pada sesi pleno Majelis Nasional yang dimulai pada Kamis (5/12/2024) dini hari.

Langkah itu dilakukan setelah pihak oposisi secara bersama-sama mengajukan mosi, menyusul keputusan Majelis Nasional untuk meloloskan mosi yang membatalkan deklarasi darurat militer Yoon melalui suara bulat oleh 190 anggota dari 300 anggota Majelis yang hadir di lokasi.

Dikutip dari The Korea Herald, DPK mengatakan pihaknya bermaksud meloloskan RUU pemakzulan antara Jumat dan Sabtu.

RUU pemakzulan harus diajukan untuk pemungutan suara dalam waktu 72 jam sejak diajukan ke rapat pleno.

Mosi pemakzulan ditandatangani oleh 191 anggota parlemen oposisi tanpa ada anggota parlemen dari PPP yang berkuasa yang berpartisipasi.

Partai yang berkuasa juga memboikot rapat pleno hari Kamis.

Dugaan Penargetan Politik

Kendaraan militer di perkotaan Korea Selatan setelah pengumuman darurat militer (X @ratuilma)

Selama pertemuan di Kantor Kepresidenan Yongsan, Han mengemukakan kekhawatirannya tentang tuduhan bahwa satuan tugas khusus Komando Pertahanan Ibu Kota dimobilisasi untuk menahan tokoh-tokoh politik utama.

Sementara beberapa anggota senior partai berkuasa bersumpah untuk menolak segala upaya oposisi untuk memperpendek masa jabatan Yoon, klaim tersebut menambah ketegangan lebih lanjut dalam perpecahan politik.

Seorang pejabat di Kantor Kepresidenan menggambarkan diskusi tersebut sebagai “serius dan menyeluruh”.

Mereka menyangkal adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara presiden dan anggota partainya.

Dikutip dari The Korea Times, DPK berencana untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon tengah malam pada tanggal 5 Desember, dengan alasan bahwa deklarasi darurat militer melanggar batasan konstitusional dan hukum.

Reaksi dalam PPP masih terbagi, dengan beberapa anggota parlemen mempertimbangkan pemakzulan sebagai pilihan yang tepat, sementara yang lain menganjurkan tindakan alternatif untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik.

"Saya tidak akan menanggapi pertanyaan seperti itu," kata Han ketika ditanya tentang posisinya terkait pemakzulan.

Seluruh Kabinet Mundur

Seluruh Kabinet Korea Selatan pada hari Rabu menawarkan pengunduran diri setelah upaya Presiden Yoon yang gagal untuk memberlakukan darurat militer di negara tersebut.

Kabinet menawarkan pengunduran diri setelah staf senior kepresidenan secara kolektif mengajukan pengunduran diri mereka.

Menteri Pertahanan Yong-Hyun Kim mengatakan dia telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden, dan mengambil "tanggung jawab atas semua hal yang terkait dengan darurat militer".

"Sebagai Menteri Pertahanan Nasional, saya merasa bertanggung jawab dan meminta maaf karena telah menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran kepada publik terkait darurat militer," kata Yong, dikutip dari Yonhap News.

Ia dilaporkan secara langsung menyarankan Yoon untuk mengumumkan darurat militer.

"Darurat militer telah dicabut dan masyarakat telah kembali menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi situasi politik dan keamanan dalam negeri tidaklah mudah," ungkap Yong.

"Kementerian Pertahanan Nasional menanggapi situasi ini dengan sangat serius dan akan melakukan segala upaya untuk mengelola masalah-masalah mendesak secara stabil sambil memastikan tidak ada gangguan terhadap operasi pertahanan nasional," tambahnya.

Yong lebih lanjut mengatakan bahwa tentara Korea Selatan akan mempertahankan sikap kesiapan militer yang “teguh” untuk mendukung pertahanan nasional dan keselamatan rakyat, dan akan lebih “berdedikasi pada misi awal yang ditugaskan kepada militer”.

(Tribunnews.com/Whiesa)

Tag:  #presiden #korea #selatan #yoon #yeol #tolak #seruan #mundur #sebut #keputusan #darurat #militer #benar