Kepala BPOM AS Resign dari Jabatan usai Cekcok dengan Trump Gegara Kebijakan Agresif

Kepala Keamanan Pangan dan Nutrisi Badan yang mengawasi pelarangan Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), Jim Jones, resign atau mengundurkan diri dari kursi jabatannya pada Senin (17/2/2025).

Dalam keterangan resminya, Jones menjelaskan pengunduran diri dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemangkasan yang meluas di seluruh lembaga.

Namun mengutip laporan Bloomberg, pengunduran diri ini dilakukan usai Jim Jones berselisih pendapat dengan Presiden Donald Trump serta Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat, Robert F. Kennedy Jr.

Menurut Jones, kebijakan pemangkasan staf yang dilakukan Trump hanya akan mempersulit penerapan jenis perubahan yang diinginkan pemerintahan AS.

Pernyataan Jones menunjuk pada PHK 89 staf di divisi makanan, pemotongan yang disebutnya sebagai pemecatan “tanpa pandang bulu.” 

Kepergian Jones sontak memicu perdebatan di berbagai kalangan, termasuk diantaranya Scott Faber, wakil presiden senior urusan pemerintahan di Environmental Working Group.

Ia mengungkap kepergian Jones dapat menghambat upaya untuk membuat makanan lebih aman.

Ini lantaran tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggantikan keahlian keselamatan kimia yang dibawa Jim ke pekerjaan ini. 

Terlebih Jones memiliki peran besar dalam memimpin badan tersebut untuk mendorong pelarangan pewarna merah No. 3 awal tahun ini di bawah mantan presiden Joe Biden.   

"Saya berharap dapat bekerja untuk mengejar agenda departemen dalam meningkatkan kesehatan warga Amerika dengan mengurangi penyakit kronis yang berhubungan dengan pola makan dan risiko dari bahan kimia dalam makanan," kata Pejabat Komisaris FDA Sara Brenner.

"Presiden Trump hanya tertarik pada orang-orang terbaik dan paling berkualifikasi yang juga bersedia menerapkan Agenda America First atas nama rakyat Amerika, Itu tidak cocok untuk semua orang, dan itu tidak apa-apa, " imbuhnya dalam email.

Trump Pecat Ribuan Pegawai Pemerintah AS

Pengunduran diri yang dilakukan Jones bertepatan dengan upaya Donald Trump yang  mulai melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di berbagai lembaga federal.

Dalam email surat yang dilansir dari Reuters, sebanyak 280 ribu pekerja yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation)  berpotensi terdampak pemecatan.

Ratusan ribu karyawan yang terdampak sebagian besar berasal dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti Departemen Pendidikan dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen.

Trump juga menargetkan pemecatan massal di divisi Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum.

Kendati pemecatan berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran, Trump berdalih pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya departemen.

Mengutip keterangan resminya Trump mencatat bahwa pemangkasan pegawai bisa menghemat anggaran negara hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan mendapat perlawanan dari Partai Demokrat di Kongres.

Mereka menilai bahwa Trump telah bertindak melampaui wewenang legislatif dalam mengelola anggaran federal tanpa persetujuan Kongres.

Di dalam pemerintahan, kebijakan ini juga memicu ketegangan.

Beberapa staf tinggi Trump menyatakan ketidakpuasan atas kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles.

Protes juga turut dilontarkan sejumlah pegawai federal yang terkena dampak kebijakan ini.

Salah satunya adalah Nick Gioia, seorang veteran militer yang telah bekerja selama 17 tahun di Departemen Pertahanan sebelum bergabung dengan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada Desember lalu. 

Ia menilai bahwa kebijakan ini lebih bersifat politis dibandingkan sebagai upaya nyata dalam meningkatkan efisiensi birokrasi.

"Saya telah banyak berbuat untuk negara saya, dan sebagai seorang veteran yang pernah bertugas, saya merasa dikhianati oleh negara saya sendiri," ujar Gioia.

(Tribunnews.com/Namira)

Tag:  #kepala #bpom #resign #dari #jabatan #usai #cekcok #dengan #trump #gegara #kebijakan #agresif