Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Terjebak dalam Kontroversi Hukum Darurat Militer: Kronologi dan Implikasi
Presiden Korea Selatan yang mengumumkan darurat militer melalui siaran televisi. (Reuters)
15:00
5 Desember 2024

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Terjebak dalam Kontroversi Hukum Darurat Militer: Kronologi dan Implikasi

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadapi kritik tajam dan potensi pemakzulan setelah mencoba memberlakukan darurat militer di tengah ketegangan politik yang memuncak. Langkah kontroversial ini, diumumkan pada Selasa (3/12/2024) malam, memicu kekacauan politik selama enam jam dan mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Melansir Reuters, Kamis (5/12), pada Selasa malam pukul 22.23, Presiden Yoon secara mengejutkan mengumumkan darurat militer melalui siaran televisi. Dalam pernyataan resminya, Presiden Yoon menyebut oposisi sebagai “kekuatan anti-negara” yang menurutnya berusaha menggulingkan demokrasi dengan cara memakzulkan anggota kabinet dan menolak pengesahan anggaran pemerintah. Ia juga mengeklaim adanya campur tangan Korea Utara dalam memperkeruh situasi politik domestik.

Presiden Yoon menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk “menghapus kekuatan pro-Korea Utara dan anti-negara” yang dianggap mengancam demokrasi. Namun, keputusan tersebut justru memicu perpecahan di antara menteri kabinet, partai berkuasa, dan publik. Keputusan darurat militer ini memicu kontroversi besar, meskipun hanya berlangsung selama enam jam sebelum dibatalkan.

Penolakan dan Implikasi Politik

Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dilaporkan merekomendasikan langkah tersebut. Seorang pejabat militer anonim menyatakan, “Kelompok oposisi liberal telah mendorong Presiden Yoon ke situasi yang sangat sulit, yang memaksanya mengambil keputusan ekstrem ini.” Pernyataan ini menambah spekulasi bahwa keputusan darurat militer ini tidak terencana dengan matang, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (5/12/2024).

Parlemen, yang didominasi oposisi, bergerak cepat untuk menolak keputusan tersebut. Dalam sesi tengah malam yang bersejarah, Ketua Parlemen Woo Won-shik memimpin sidang darurat untuk membahas penolakan darurat militer. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, para anggota parlemen dengan suara bulat menyetujui resolusi yang meminta pencabutan keputusan darurat militer.

Di dalam ruangan, perlawanan kuat muncul dari Demokrat. “Di dalam ruang pemungutan suara, Demokrat sangat vokal dan benar-benar bersatu untuk menghentikan situasi ini,” ujar Lee Jun-seok, mantan pemimpin partai berkuasa yang kini berseberangan dengan Presiden Yoon. “Jelas bahwa Demokrat memegang kendali dalam proses menuju pemungutan suara.”

Keputusan tersebut diterima dengan hasil suara 190-0, termasuk dari sejumlah anggota partai berkuasa yang memilih untuk hadir. Sekitar pukul 01.10 dini hari, pasukan militer mulai meninggalkan gedung parlemen, dan semuanya telah pergi pada pukul 02.00.

Pukul 04.30 dini hari, Presiden Yoon akhirnya mencabut keputusan darurat militer, mengakhiri babak penuh gejolak yang sempat menempatkan Korea Selatan di ambang krisis politik besar. Keputusan ini disambut dengan sorak sorai ribuan demonstran yang berkumpul di luar gedung parlemen.

Tanggung Jawab Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang merupakan teman lama Yoon sejak SMA, memainkan peran penting dalam mendukung langkah ini. Namun, Kim kemudian mengakui tanggung jawab atas perintah kepada pasukan yang menyerbu gedung parlemen dan mengajukan pengunduran dirinya. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan pada Rabu, Kim berkata, “Saya menerima tanggung jawab penuh atas tindakan pasukan dan akan menyerahkan posisi saya.”

Pejabat dari kantor Presiden Yoon mengatakan bahwa pemberlakuan darurat militer dilakukan sesuai dengan konstitusi dan bertujuan melindungi demokrasi. Namun, langkah ini menuai kritik dari oposisi yang menilai Yoon menggunakan militer untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah skandal politik yang melibatkan dirinya dan istrinya.

Kekacauan di Parlemen

Setelah pengumuman Yoon, pasukan militer mencoba mengamankan gedung parlemen. Sekitar 230 tentara dikerahkan menggunakan 24 helikopter dan 50 lainnya memanjat pagar gedung parlemen. “Mereka mencoba memasuki gedung utama, bahkan memecahkan jendela,” kata Jeon Ki-eun, pejabat dari kantor pemimpin parlemen Demokrat.

Meski demikian, parlemen berhasil memblokade akses militer dengan tumpukan kursi, meja, hingga pot bunga. Beberapa staf bahkan menggunakan alat pemadam api untuk menghalau pasukan.

Situasi ini mencerminkan kemunduran demokrasi di Korea Selatan, yang pernah mengalami darurat militer terakhir pada 1979-1980. Seorang analis politik, Duyeon Kim, menyebut insiden ini sebagai “pertunjukan amatir” yang gagal mengunci akses parlemen secara efektif.

Meski Presiden Yoon telah mencabut keputusan darurat militer, ia kini menghadapi tekanan besar, termasuk ancaman pemakzulan yang bisa terjadi dalam waktu dekat. Sementara itu, ketidakstabilan politik di Korea Selatan terus memicu perhatian internasional terhadap masa depan demokrasi di negara tersebut.

***

Editor: Novia Tri Astuti

Tag:  #presiden #korea #selatan #yoon #yeol #terjebak #dalam #kontroversi #hukum #darurat #militer #kronologi #implikasi

KOMENTAR