Anggota DPR Minta Warga Tak Dibiarkan Ambil Sisa Ledakan Amunisi

- Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Amelia Anggraini mendesak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI untuk tidak membiarkan warga mendekat ke lokasi peledakan amunisi kedaluwarsa lagi.

"Kami menekankan agar masyarakat tidak dibiarkan mengakses sisa-sisa selongsong amunisi, karena praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan, sebagaimana diduga terjadi dalam peristiwa Garut," ujar Amelia kepada wartawan, Senin (12/5/2025).

Menurutnya, datang ke lokasi peledakan untuk mencari sisa-sisa amunisi sangat berbahaya.

Amelia mengatakan, pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak.

Tragedi seperti ini, kata dia, menjadi peringatan serius bahwa pengelolaan amunisi, terutama yang sudah kedaluwarsa, memerlukan standar keselamatan dan disiplin operasi yang maksimal.

"Kami sangat menyayangkan insiden ini kembali terjadi dan menelan korban jiwa, baik dari unsur TNI maupun masyarakat sipil. Terakhir kali tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang," tegasnya.

Kemudian, Amelia mengingatkan kepada TNI dan seluruh aparat terkait untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman.

Pemeriksaan dan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai harus dilakukan dengan pengamanan ketat, serta area disposal harus steril dari aktivitas warga.

Maka dari itu, Amelia mendorong TNI dan Kemenhan untuk merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.

Lalu, memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional, serta menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.

"Kami paham bahwa dulunya penempatan gudang amunisi mungkin berada di lokasi terpencil, namun seiring pertumbuhan penduduk, bisa jadi kawasan itu kini menjadi padat permukiman. Oleh karena itu, perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada," kata Amelia.

Sementara itu, Amelia mendukung TNI untuk melakukan investigasi menyeluruh dan independen atas kejadian ledakan amunisi expired di Garut.

Dia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil investigasi harus dijalankan dengan serius agar peristiwa semacam ini tidak terulang. "Ke depan, dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat," imbuhnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi menyebut warga yang menjadi korban ledakan amunisi expired di Garut, Jawa Barat, sedang ingin mengumpulkan bekas granat hingga mortir.

Namun, ternyata, ada bom yang belum meledak.

Walhasil, ketika masyarakat sudah mendekat, mereka terkena ledakan susulan tersebut.

Kristomei menekankan kegiatan masyarakat tersebut memang biasa mereka lakukan setiap ada kegiatan pemusnahan amunisi expired. "Memang biasanya apabila selesai peledakan, masyarakat datang untuk ambil sisa-sisa ledakan tadi, apakah serpihan-serpihan logamnya yang dikumpulkan, kemudian tembaga, atau besi, yang memang bekas dari granat, mortir, itu yang biasanya masyarakat ambil logam tersebut," ujar Kristomei dalam live Kompas TV, Senin (12/5/2025).

"Nanti kita dalami lagi kenapa itu bisa terjadi. Sehingga mungkin ada ledakan kedua atau detonator yang belum meledak sebelumnya, sehingga ketika masyarakat mendekat ke sana terjadi ledakan susulan," sambungnya.

Tag:  #anggota #minta #warga #dibiarkan #ambil #sisa #ledakan #amunisi