Kemenko Polkam Sebut Penindakan Hukum Jadi Prioritas Pemberantasan Premanisme, Garda Satu Minta Polisi Hati-Hati Berantas Preman Berkedok Ormas

–Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko polkam) menyatakan, penindakan hukum akan menjadi langkah yang diprioritaskan dalam memberantas premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko polkam Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengatakan, premanisme berkedok ormas berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum. Hal itu bisa berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat luas.

”Penindakan hukum adalah arah pertama, arah yang kedua tentunya adalah pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut,” kata Eko seperti dilansir dari Antara.

Dia menegaskan, pemberantasan premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu masyarakat membutuhkan komitmen bersama, antara pemerintah dan masyarakat. tindakan premanisme menjadi hambatan serius bagi target-target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo.

Dia memastikan, pemerintah tidak ragu untuk menindak tegas oknum ormas. Tindakan sejumlah daerah terhadap ormas yang meresahkan sudah baik. Salah satunya, Jawa Timur yang sudah tanggap dalam menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban.

”Saya mengapresiasi dan tentunya mendukung penuh terhadap apa saja yang sudah dilakukan, namun tetap perlu adanya upaya-upaya lanjutan,” tandas Eko Dono Indarto.

Menurut dia, aparat pemerintah daerah perlu melokalisir dan memetakan titik-titik rawan premanisme di wilayah. Selanjutnya merumuskan langkah yang tepat untuk mengatasinya.

”Selain berbagai kegiatan preemptive, preventive, dan juga penindakan hukum yang harus terus dilakukan, sosialisasi dengan media massa merupakan salah satu bentuk kerja sama yang berdampak baik bagi masyarakat,” tandas Eko Dono Indarto.

Dia berharap Polri dapat terus berkoordinasi dan bersinergi dengan TNI, hingga Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat di setiap daerah. Masyarakat tidak perlu takut melapor aksi premanisme kepada polisi.

”Kebersamaan ini akan membantu membangun komitmen untuk mengurangi aksi premanisme, sehingga ormas nakal menjadi ormas yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Eko Dono Indarto.

Sementara itu, Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim meminbta Polri bertindak cermat dalam memberantas preman berkedok ormas. Tidak semua ormas berperilaku seperti preman. Banyak ormas yang memberikan kontribusi positif serta dicintai masyarakat Indonesia.

”Organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan ormas banyak lain telah memberikan jasa yang besar bagi bangsa dan negara sejak awal berdiri hingga saat ini. Oleh karena itu, Polri perlu berhati-hati dalam melakukan penindakan,” ujar Cak Abdul Rohim dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/5).

Cak Abdul Rohim menyatakan, penindakan terhadap premanisme oleh oknum ormas tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri.

”Menyalahkan dan membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada Polri dalam menindak ormas yang berkedok premanisme adalah kurang tepat. Urusan ormas juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum,” jelas Abdul Rohim.

Abdul Rohim menjelaskan, ormas yang memiliki badan hukum berada di bawah wewenang Kementerian Hukum yang menerbitkan izin. Sementara itu, ormas yang tidak berbadan hukum tetapi terdaftar di pemerintah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri.

”Namun, jika anggota ormas melakukan tindak pidana, penindakannya menjadi tanggung jawab Polri. Contohnya adalah kasus pembakaran mobil polisi di Depok,” papar Abdul Rohim.

”Lain hal dengan ormas yang sedang memberikan sembako dan membantu-bantu masyarakat apakah ini juga mau ditangkap! Hendaknya semua memberikan kepercayaan penuh terhadap kepolisian untuk melakukan tindakan tegas dan terukur,” tegas Abdul Rohim.

Tag:  #kemenko #polkam #sebut #penindakan #hukum #jadi #prioritas #pemberantasan #premanisme #garda #satu #minta #polisi #hati #hati #berantas #preman #berkedok #ormas