Respons Laporan Rencana Indonesia Kirim Tentara, Hamas Tolak Wacana Penempatan Pasukan Asing di Jalur Gaza

 

- Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan kembali penolakan gerakannya terhadap segala bentuk 'perwalian eksternal' atas Jalur Gaza.

Ia menekankan bahwa setiap pasukan internasional yang ditempatkan di wilayah tersebut harus dibatasi secara ketat hanya pada tugas-tugas yang berkaitan dengan perbatasan.

Pernyataan itu disampaikan Hamdan dalam wawancara program khusus di Al Jazeera Mubasher, menanggapi laporan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan pengiriman beberapa ribu tentara sebagai bagian dari International Stabilization Forces (ISF) di Gaza.

Menurut Hamdan, Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia terkait isu tersebut. "Setiap pasukan internasional harus mematuhi peran netral di perbatasan dan tidak boleh mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel," ujarnya mengutip wawancara tersebut.

Ia menambahkan bahwa pihak Indonesia, dalam komunikasi tersebut, memberikan jaminan tidak akan terlibat dalam agenda apa pun yang berkaitan dengan kepentingan Israel di Gaza.

"Saya mendengar pesan ini dengan jelas dari pihak-pihak Indonesia, karena mereka menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang melaksanakan agenda Israel di sektor ini, dan bahwa misi mereka harus dibatasi untuk memisahkan warga Palestina dari pasukan pendudukan, dan mencegah agresi tanpa mencampuri urusan warga," jelas Hamdan.

Hamas, lanjut dia, hanya dapat menerima kehadiran pasukan asing apabila perannya benar-benar netral, sebatas mencegah agresi dan pelanggaran gencatan senjata, tanpa campur tangan dalam tata kelola internal Gaza.

Ia juga menegaskan bahwa faksi-faksi Palestina, termasuk Hamas, berkomitmen mendukung komite administratif yang dibentuk untuk mengelola urusan sipil di wilayah tersebut.

"Setiap upaya untuk menggunakan kekuatan internasional untuk melemahkan kehendak rakyat Palestina atau menghadapi perlawanan akan sepenuhnya ditolak," kata Hamdan menegaskan garis sikap kelompoknya.

Sementara itu, terkait laporan The New York Times mengenai rancangan pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina, Hamdan menyatakan bahwa isu senjata tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan berakhirnya pendudukan.

"Perlawanan sejak 1917 telah berkomitmen untuk merebut kembali tanah dan mencapai pembebasan nasional," lanjutnya.

Ia menambahkan, "Senjata ini legal menurut hukum internasional dan kehendak rakyat Palestina, dan tidak akan dibuang sampai mencapai tujuannya untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya."

Menurutnya, wacana pembekuan senjata atau gencatan senjata jangka panjang hanyalah perdebatan politik dan belum menjadi kebijakan resmi Hamas.

Di sisi lain, Hamdan menyebut faksi-faksi perlawanan Palestina telah menyetujui empat poin awal proposal yang diajukan mantan Presiden AS, Donald Trump, dalam pertemuan di Sharm el-Sheikh.

Empat poin tersebut mencakup penghentian perang, pertukaran tahanan, masuknya bantuan kemanusiaan, serta penarikan pasukan Israel ke garis yang disepakati, dengan komitmen penarikan penuh ke perbatasan Gaza.

Namun, ia menuding Israel menghambat implementasi kesepakatan, termasuk memblokir bantuan medis, menghalangi rehabilitasi rumah sakit dan lembaga sipil, serta menunda masuknya komite administratif yang telah disepakati secara internasional.

Dalam konteks itulah, Hamdan menekankan bahwa setiap rencana pengerahan pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, harus benar-benar berdiri di posisi netral dan tidak menggantikan peran politik rakyat Palestina.

 

Tag:  #respons #laporan #rencana #indonesia #kirim #tentara #hamas #tolak #wacana #penempatan #pasukan #asing #jalur #gaza