Pemerintah Kaji Larangan Ekspor Timah Mentah, Bahlil Minta Bank Biayai Hilirisasi

Baca 10 detik

• Menteri ESDM Bahlil sedang mengkaji penghentian ekspor bahan tambang mentah, termasuk timah, menyusul kebijakan bauksit dan nikel.
• Pelarangan ekspor nikel tahun 2018-2019 berhasil meningkatkan nilai ekspor hingga sepuluh kali lipat pada 2024.
• Pemerintah menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas nasional 2026 dengan investasi Rp 618 triliun untuk substitusi impor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian mendalam untuk menghentikan pengiriman sejumlah bahan tambang mentah ke luar negeri, termasuk komoditas timah.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa pada bauksit dan nikel yang telah terbukti memberikan dampak signifikan bagi pendapatan negara.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah," jelas Bahlil dalam pernyataan resminya pada Minggu (15/2/2026).

Bahlil mengambil contoh keberhasilan pelarangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pada periode 2018-2019. Kebijakan tersebut berhasil mengubah peta ekspor Indonesia secara drastis dalam waktu singkat.

Data menunjukkan bahwa nilai ekspor nikel Indonesia melonjak tajam dari hanya US$ 3,3 miliar pada 2018-2019 menjadi US$ 34 miliar pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 10 kali lipat dalam kurun waktu lima tahun ini menjadi bukti nyata bahwa nilai tambah mineral dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka jutaan lapangan kerja baru.

Sejalan dengan visi besar pemerintah, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional untuk tahun 2026. Total investasi yang dicanangkan mencapai angka fantastis, yakni Rp 618 triliun.

Proyek-proyek tersebut dirancang untuk mencakup sektor-sektor krusial, mulai dari:

• Hilirisasi nikel dan bauksit.
• Gasifikasi batubara.
• Pembangunan kilang minyak.

Bahlil menekankan bahwa produk akhir dari proses hilirisasi ini ditargetkan menjadi substitusi impor. Artinya, barang-barang yang selama ini dibeli dari luar negeri nantinya akan dipenuhi oleh hasil industri dalam negeri.

Agar nilai tambah ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh modal asing, Bahlil mengimbau sektor perbankan nasional untuk lebih berani menyuntikkan pendanaan pada proyek-proyek hilirisasi.

"Ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," tegasnya.

Pemerintah memprediksi bahwa program hilirisasi lintas sektor akan menarik investasi hingga US$ 618 miliar hingga tahun 2040.

Sebagian besar dana tersebut, yakni sekitar US$ 498,4 miliar, diproyeksikan masuk ke subsektor mineral dan batubara (minerba).

Secara makro, hilirisasi diharapkan mampu menyumbang:

Nilai Ekspor: US$ 857,9 miliar.

Kontribusi PDB: US$ 235,9 miliar.

Penyerapan Tenaga Kerja: Lebih dari 3 juta orang.

Tag:  #pemerintah #kaji #larangan #ekspor #timah #mentah #bahlil #minta #bank #biayai #hilirisasi