Biaya Politik Lebih Hemat, Pengamat Dukung Pilkada Dipilih DPRD

- Tingginya biaya politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menuai banyak sorotan. Usulan agar pilkada gelar tidak langsung atau dipilih oleh DPRD pun mulai disuarakan sejumlah pihak.   Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan, tingginya biaya politik kontestasi demokrasi menjadi masalah yang harus diselesaikan. Apalagi biaya sudah mulai dikeluarkan sejak tahap awal pencalonan yang masih berpotensi membuat figur tersebut tidak lolos ditetapkan sebagai calon yang sah.   “Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak, Minggu (15/2).   Yusak menyampaikan, biaya sudah mulai dikeluarkan figur saat proses penjaringan di internal partai. Sebab, kandidat harus mendapat persetujuan partai sebelum mencalonkan.  

  “Satu partai saja, kalau standar 'aman’ misalnya Rp 300–500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,” imbuhnya.   Dalam survei yang pernah dilakukan lembaganya, Yusak memaparkan metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat datang langsung. Namun, waktu kampanye yang terbatas membuat kandiddat tidak bisa menjangkau semua konstituen. Hingga akhirnya kandidat memilih cara instan dengan politik uang agar bisa meraih suara.   "Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar," jelasnya.   Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, perubahan sistem pilkada tidak langsung kerap dikaitkan dengan anggaran. Sebab, banyak tahapan akan terpotong jika sistem diubah.   "Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” kata Iwan.   Menurutnya, anggaran pilkada langsung begitu besar karena melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Kandidat bahkan bisa menghabiskan hingga puluhan triliun untuk proses pencalonan.   “Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp 38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,” ucapnya.   Meski demikian, ia mengingatkan, jika pilkada kembali diserahkan ke DPRD, demokrasi berpotensi mundur ke pola lama yang lebih elitis dan rawan transaksi politik, sehingga pilkada langsung tetap menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan semangat reformasi.

Tag:  #biaya #politik #lebih #hemat #pengamat #dukung #pilkada #dipilih #dprd