Purbaya Semprot BPJS Usai Viral Pasien Tak Bisa Berobat gegara PBI Nonaktif

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti keras tata kelola kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Ia menilai proses pemutakhiran data yang dilakukan selama ini justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat tanpa menghasilkan efisiensi anggaran bagi negara.

“Perubahan data PBI-JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Baca juga: Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak, Simak Panduannya

Purbaya menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah memahami perlunya perbaikan data PBI-JKN agar program JKN semakin tepat sasaran.

Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak dilakukan secara serampangan dan menimbulkan dampak sosial yang tidak perlu.

Ia juga menyoroti kebijakan penonaktifan peserta PBI-JKN yang dinilai terlalu mendadak. Menurut Purbaya, peserta yang dikeluarkan dari daftar PBI seharusnya tidak langsung kehilangan status kepesertaan, melainkan diberikan masa transisi yang memadai.

“Penonaktifan peserta PBI-JKN bisa dipertimbangkan tidak langsung berlaku. Diberi jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat. Begitu mereka masuk daftar tidak eligible, langsung ada trigger sosialisasi supaya mereka bisa ambil langkah yang diperlukan,” kata dia.

Purbaya mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu kaku berisiko mencederai rasa keadilan, terutama bagi peserta yang tengah menjalani pengobatan.

Ia mencontohkan kasus pasien penyakit berat yang tiba-tiba kehilangan hak layanan kesehatan akibat perubahan data.

“Jangan sampai orang yang sudah sakit, lagi cuci darah, tiba-tiba tidak eligible, tidak berhak. Itu konyol. Uang yang saya keluarkan sama, tapi image pemerintah jadi jelek. Pemerintah rugi di situ,” tegas Purbaya.

 Baca juga: Purbaya Turun Tangan Redam Kisruh PBI JKN, Bantu Reaktivasi 120.000 Pasien Kronis

Menurut dia, masalah utama PBI-JKN saat ini bukan terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada persoalan operasional, manajemen, dan sosialisasi.

Ia menilai ruang fiskal sebenarnya masih tersedia untuk menampung peserta yang memang layak mendapatkan bantuan.

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan mendukung upaya perbaikan sepanjang menghasilkan efisiensi nyata. Namun ia mengkritik keras jika perubahan justru memicu kegaduhan, sementara beban anggaran negara tidak berkurang.

“Kalau itu bikin uang yang saya keluarkan lebih kecil, saya dukung. Ribut sedikit enggak apa-apa. Tapi ini kan uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak. Ke depan tolong dibetulin,” kata Purbaya.

Tag:  #purbaya #semprot #bpjs #usai #viral #pasien #bisa #berobat #gegara #nonaktif