Ahli Geologi Sebut Keputusan Pemerintah Cabut 4 IUP di Raja Ampat Sudah Tepat, Ingatkan SDA Berkelanjutan

- Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Budi Santoso, menyambut baik langkah tegas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ia meyakini, keputusan itu diambil setelah melakukan berbagai pertimbangan yang matang.

Empat perusahaan yang dicabut izinnya itu antara lain, PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

"Keputusan semacam ini seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang, bukan sekadar menuruti desakan pihak tertentu, karena menyangkut kepastian berusaha di sektor pertambangan," kata Budi kepada wartawan, Kamis (12/6).

Berdasarkan keahliannya, jika ditarik ke dalam sudut pandang geologi, kawasan wisata utama Raja Ampat memang tersusun dari batu gamping atau formasi waigeo yang mengalami pengangkatan dari dasar laut. Sehingga akan mengalami proses kartisifikasi membentuk gugusan pulau-pulau yang indah.

Namun, Budi menyatakan belum ada data yang mengonfirmasi apakah di bawah endapan batu gamping tersebut tersusun oleh komplek batuan ultramafik yang berpotensi menjadi batuan asal pembentuk endapan nikel laterit.

"Secara geologis, potensi endapan nikel laterit justru berkembang berada di area lokasi IUP-IUP yang sedang berkegiatan dan beberapa area di sekitarnya," ucap Budi.

Budi menegaskan, pentingnya pendekatan berbasis data ilmiah dalam mengelola pertambangan nikel di kawasan tersebut. Ia juga meminta perusahaan untuk lebih transparan dalam menyampaikan kepatuhannya terhadap berbagai regulasi yang ada, sesuai dengan standar tata kelola internasional yang berlaku.

Ia tak memungkiri, pengelolaan sumber daya mineral yang beririsan dengan kawasan wisata sangat memerlukan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola sumber daya alama (SDA) keberlanjutan.
 
"Dengan pendekatan ilmiah yang tepat dan dialog yang konstruktif, kita dapat menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak, sehingga pengelolaan sumber daya alam di kawasan ini berkelanjutan,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah secara resmi memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto setelah menggelar rapat terbatas (ratas) pada Senin (9/6) kemarin.

"Atas petunjuk Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6).

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepeduliannya.

"Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentunya juga memberikan imbauan bahwa kita semua harus kritis harus waspada untuk mencari kebenaran kondisi obyektif di lapangan," pungkasnya.

Tag:  #ahli #geologi #sebut #keputusan #pemerintah #cabut #raja #ampat #sudah #tepat #ingatkan #berkelanjutan