Hari Ini, Indonesia Akan Pimpin Sidang Dewan HAM PBB Ke-61
- Hari ini, Senin (23/2/2026) Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memimpin sidang Segmen Tingkat Tinggi atau High-Level Segment (HLS) PBB ke-61 di Jenewa, Swiss.
Pantauan Kompas.com di depan Kantor PBB di Jenewa, Minggu (22/2/2026), tak terlihat persiapan khusus dalam acara HLS Dewan HAM PBB ke-61.
Terlihat di depan kantor Dewan HAM PBB, beberapa turis mancanegara masih bisa leluasa berfoto.
Berdasarkan informasi dari Dewan HAM PBB, sidang akan digelar mulai pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan dipimpin langsung Presiden Dewan HAM PBB sekaligus Wakil Tetap Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Sidharto R. Suryadipuro.
Baca juga: Dipimpin RI, Sidang Dewan HAM PBB akan Bahas Sunat Perempuan hingga Hak Anak
Direktur HAM dan Imigrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri dalam konferensi pers, Kamis (19/2/2026) mengatakan, akan ada banyak refleksi persoalan dunia internasional. Sebab itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan hadir sebagai ketua delegasi RI untuk sesi ke-61.
"Dan tentu saja sebagai ketua delegasi, Menlu akan sampaikan National Statement atau pernyataan nasional Indonesia," ucapnya.
Indonesia akan menggunakan kesempatan sidang ini untuk menegaskan komitmen pemberdayaan dan pemajuan dan perlindungan HAM internasional.
"Rencananya kita akan pastikan bahwa isu penguatan, isu dukungan kita terhadap multilateralisme, dukungan kita terhadap Dewan HAM PBB itu terus diperkuat dan komitmen kita juga terjaga untuk itu," ucapnya.
Selain itu, Indonesia akan mengawal dan menjaga kepemimpinan Dewan HAM PBB agar tetap kredibel dan konsisten.
Baca juga: Sidang Ke-61 Dewan HAM PBB Pekan Depan Jadi yang Pertama Dipimpin RI
Adapun isu prioritas yang akan diangkat dalam sidang tersebut akan tetap konsisten sejak Indonesia dipilih menjadi negara anggota Dewan HAM PBB pada 2024.
Salah satunya adalah keadilan sosial dan pemenuhan hak dasar yang menjadi tantangan untuk negara berkembang.
"Dari segi nasional, kita akan coba sampaikan beberapa update perkembangan di tanah air, juga terkait dengan isu pemajuan dan perlindungan HAM, isu penanganan konflik dan isu yang terkait juga," tuturnya.