Presiden Iran Masoud Pezeshkian Kritik Rencana Undang-Undang Hijab yang Lebih Ketat di Negaranya

 

 Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan keraguan terkait undang-undang baru yang memberlakukan sanksi lebih berat bagi perempuan yang melanggar aturan penggunaan hijab. 

Melansir Al Arabiya News, Rabu (4/12/2024), undang-undang ini, yang diberi nama ‘hijab dan kesucian’, dan telah disetujui oleh parlemen Iran.

Namun hal ini masih menunggu tanda tangan presiden pada 13 Desember mendatang untuk berlaku secara resmi. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang telah diterapkan sejak bertahun-tahun lalu.

Sejak Revolusi Islam 1979, perempuan di Iran diwajibkan mengenakan hijab di tempat umum. Kebijakan ini merupakan simbol penerapan hukum syariah yang ketat di negara tersebut. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perempuan yang menentang kewajiban ini. Hal ini semakin jelas terlihat setelah protes besar-besaran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini pada September 2022. Amini meninggal setelah ditangkap oleh polisi moralitas atas tuduhan melanggar aturan berpakaian, yang mengarah pada gelombang protes besar di seluruh Iran.

Undang-undang baru ini mengatur pemberian denda yang besar bagi perempuan yang melanggar aturan hijab, bahkan bagi mereka yang memilih untuk tidak mengenakan hijab sama sekali, baik di tempat umum maupun di media sosial. Denda yang dikenakan setara dengan 20 bulan gaji rata-rata, dan pelanggar yang tidak membayar dalam waktu 10 hari akan dikenakan larangan bepergian serta pembatasan dalam mengakses layanan publik seperti pembuatan SIM.

Meskipun sudah disetujui oleh parlemen, Presiden Pezeshkian, yang menjabat sejak Juli 2024, menyatakan banyak keraguan terkait kebijakan tersebut. Dalam wawancara dengan televisi negara pada Senin (2/12), dia mengungkapkan, “Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberlakukan hukum ini, saya memiliki banyak keraguan terhadapnya.” 

Pezeshkian juga menambahkan bahwa penerapan undang-undang ini dapat merusak banyak aspek dalam masyarakat, dan pemerintah harus berhati-hati agar tidak menyinggung atau menjauhkan rakyatnya.

Di bawah pemerintahannya, Pezeshkian telah berjanji untuk mengurangi pengaruh polisi moralitas yang sebelumnya dikenal dengan perannya dalam menegakkan aturan berpakaian, termasuk menangkap Mahsa Amini. Sejak protes tersebut, polisi moralitas terlihat semakin jarang terlihat di jalan-jalan, meskipun mereka belum dibubarkan secara resmi.

Lebih lanjut, Pezeshkian menekankan, “Kita berisiko merusak banyak hal dalam masyarakat karena undang-undang ini,” sambil mengingatkan pentingnya menghindari langkah-langkah yang bisa merusak hubungan antara pemerintah dan rakyat. Protes yang dimulai setelah kematian Mahsa Amini menunjukkan semakin banyaknya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap mengekang kebebasan pribadi, terutama di kalangan generasi muda.

Pezeshkian kini menghadapi dilema besar: menandatangani undang-undang ini dan memperburuk ketegangan sosial, atau menolaknya dan menunjukkan komitmennya pada perubahan sosial yang lebih inklusif. Keputusan yang diambilnya dalam beberapa hari mendatang akan sangat menentukan arah kebijakan mengenai hak-hak perempuan di Iran.

***

Tag:  #presiden #iran #masoud #pezeshkian #kritik #rencana #undang #undang #hijab #yang #lebih #ketat #negaranya