Diadang AS, Palestina Dorong Pemungutan Suara Jadi Anggota Penuh PBB Bulan Depan
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour pada Rabu (3/4/2024) menyatakan, langkah ini ditentang oleh Amerika Serikat (AS).
“Kami sedang mencari izin masuk. Itu adalah hak alami dan hukum kami,” kata Mansour.
Mansour menambahkan, dia mendorong agar pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB itu digelar pada 18 April mendatang.
“Semua orang mengatakan ‘solusi dua negara’, lalu apa logikanya menolak kami menjadi negara anggota (PBB)?” kata Mansour dilansir Arab News.
Sebagai informasi, PBB memiliki mekanisme untuk menerima keanggotan baru secara penuh sebuah negara.
Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melalui pemungutan suara di Dewan Keamanan – di mana sekutu Israel, Amerika Serikat dan empat negara lainnya memiliki hak veto – dan kemudian disetujui oleh dua pertiga mayoritas di Majelis Umum.
Presiden Palestina Mahmud Abbas awalnya meluncurkan permohonan status kenegaraan pada tahun 2011.
Hal ini tidak dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan, namun Majelis Umum pada tahun berikutnya memberikan status pengamat yang lebih terbatas pada “Negara Palestina.”
Otoritas Palestina mengajukan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali pada Selasa.
Ilustrasi. Rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) (un.org/)Alasan Penolakan AS Soal Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Komentar Mansour muncul ketika Amerika Serikat pada Rabu pagi menyuarakan penolakannya terhadap keanggotaan penuh Palestina.
Penolakan AS itu dinyatakan dengan mengatakan mereka mendukung pembentukan negara tetapi setelah melakukan negosiasi dengan Israel.
“Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan.
“Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan melalui negosiasi langsung melalui para pihak, sesuatu yang kami kejar saat ini, dan bukan di PBB,” katanya, tanpa secara eksplisit mengatakan apakah Amerika Serikat akan memveto tawaran tersebut jika mencapai kesepakatan dengan Dewan Keamanan PBB.
Miller mengatakan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken telah secara aktif terlibat dalam menetapkan “jaminan keamanan” bagi Israel sebagai bagian dari landasan bagi negara Palestina.
Pemerintahan Presiden Joe Biden dinilai semakin mengisyaratkan dukungan terhadap negara Palestina, terlebih saat Otoritas Palestina telah direformasi dan berkuasa di Tepi Barat dan Gaza.
Dukungan ini seiring dengan upaya AS mencari cara untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung di mana Israel berusaha menghilangkan Hamas dari Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers di kantornya di Yerusalem, 31 Maret 2024. (Times of Israel)Rezim Israel Saat Ini Memusuhi PA
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama beberapa dekade telah menentang terbentuknya negara Palestina.
Netanyahu diketahui, memimpin pemerintahan sayap kanan dengan anggota yang memusuhi Otoritas Palestina (PA).
PA adalah pemegang otonomi dan otoritas terbatas di beberapa bagian Tepi Barat.
Berdasarkan undang-undang Amerika yang sudah lama berlaku, Amerika Serikat diharuskan memotong dana untuk badan-badan PBB yang memberikan keanggotaan penuh pada negara Palestina.
Undang-undang tersebut diterapkan secara selektif.
Amerika Serikat menghentikan pendanaan pada tahun 2011 dan kemudian menarik diri dari badan kebudayaan dan ilmu pengetahuan PBB UNESCO, namun bergabung kembali pada tahun lalu di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden.
Robert Wood, wakil perwakilan AS untuk PBB, mengatakan kalau pengakuan negara Palestina oleh badan dunia secara keseluruhan berarti “pendanaan akan dipotong dari sistem PBB, jadi kami terikat oleh hukum AS.”
“Harapan kami adalah mereka tidak melakukan hal itu, tapi itu terserah mereka,” kata Wood tentang tawaran Palestina.
(oln/an/*)
Tag: #diadang #palestina #dorong #pemungutan #suara #jadi #anggota #penuh #bulan #depan