Donald Trump Resmikan Board of Peace, Sekutu Utama AS Justru Pilih Tidak Berpartisipasi

- Presiden Donald Trump resmi meresmikan Board of Peace pada Kamis (22/1) sebagai langkah utama untuk memimpin upaya menjaga gencatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas. Gagasan mengenai dewan ini awalnya diuraikan dalam rencana gencatan senjata Gaza 20 poin milik Trump, yang bahkan telah mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

Dalam pernyataannya, Donald Trump menegaskan bahwa banyak pihak ingin menjadi bagian dari Board of Peace. Ia percaya lembaga ini mampu menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meskipun pada kenyataannya banyak sekutu Amerika Serikat yang memilih untuk tidak ikut berpartisipasi.

Saat berpidato di World Economic Forum, Trump berupaya membangun momentum untuk proyek yang bertujuan merancang masa depan Jalur Gaza tersebut. Namun, suasana pekan ini sempat dibayangi oleh ancamannya untuk merebut Greenland yang kemudian diikuti dengan penarikan dramatis dari upaya tersebut.

"Ini bukan untuk Amerika Serikat, ini untuk dunia. Saya pikir kita bisa menyebarkannya ke hal-hal lain seiring keberhasilan kita di Gaza," ungkap Trump.

Acara peresmian juga menghadirkan Ali Shaath, kepala pemerintahan teknokrat baru di Gaza. Shaath mengumumkan bahwa penyeberangan perbatasan Rafah akan dibuka kembali di kedua arah pada minggu depan. Pengumuman ini muncul setelah Israel sempat berjanji pada awal Desember untuk membuka akses Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir, namun belum terealisasi hingga saat ini.

Shaath, yang merupakan seorang insinyur sekaligus mantan pejabat Otoritas Palestina, kini mengawasi komite Palestina yang bertugas memerintah wilayah tersebut di bawah pengawasan Amerika Serikat.

Awalnya, dewan perdamaian ini dirancang sebagai kelompok kecil pemimpin dunia untuk memantau gencatan senjata. Namun, visi tersebut berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih ambisius. Hal inilah yang memicu skeptisisme terkait mandat dan keanggotaannya, sehingga beberapa negara sekutu terdekat AS menolak untuk bergabung.

Kendati demikian, Trump berusaha agar absennya negara-negara tersebut tidak merusak suasana peresmian. Ia mengklaim bahwa 59 negara telah menandatangani perjanjian tersebut, walaupun faktanya hanya perwakilan dari 19 negara (ditambah Amerika Serikat) yang hadir secara langsung di lokasi.

Kepada kelompok negara yang hadir, mulai dari Azerbaijan, Paraguay, hingga Hongaria, Trump memberikan pujian dengan berkata, "Kalian adalah orang-orang paling berpengaruh di dunia."

Trump juga sempat menyinggung bahwa dewan ini bisa menggantikan fungsi-fungsi tertentu dari PBB dan mungkin membuat organisasi dunia tersebut menjadi usang di masa depan. Namun, saat berbicara di sela-sela forum pegunungan Alpen Swiss, ia menggunakan nada yang lebih lunak.

"Kita akan melakukannya bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujar Trump, meskipun ia tetap mengkritik PBB yang dianggapnya tidak cukup berperan dalam meredakan berbagai konflik dunia.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio menambahkan bahwa beberapa pemimpin negara sudah menyatakan niat untuk bergabung, namun masih menunggu persetujuan dari parlemen masing-masing. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa negaranya masih melakukan konsultasi dengan mitra strategis Moskow sebelum mengambil keputusan. Pada hari yang sama, Putin menjamu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Moskow.

Penolakan tegas datang dari Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper. Ia menyatakan negaranya tidak akan menandatangani perjanjian tersebut karena bersifat hukum dan menimbulkan isu yang jauh lebih luas. Sikap serupa ditunjukkan oleh Norwegia dan Swedia. Prancis pun menolak dengan alasan kekhawatiran bahwa dewan tersebut adalah upaya sistematis untuk menggantikan posisi PBB.

Hingga saat ini, Kanada, Ukraina, Tiongkok, dan badan eksekutif Uni Eropa juga belum menyatakan komitmen mereka. Meski pembatalan ancaman tarif tinggi terkait isu Greenland mungkin bisa melunakkan sikap beberapa sekutu, masalah ini dinilai masih jauh dari kata selesai.

Sementara itu, seorang diplomat Arab di Eropa mengungkapkan bahwa pemerintah di Timur Tengah sedang mengoordinasikan respons mereka terhadap undangan Trump. Menurutnya, dewan ini dirancang untuk membatasi penerimaan rencana Gaza sesuai mandat Dewan Keamanan PBB.

Berbicara secara anonim, diplomat tersebut menyebutkan bahwa kesediaan yang diumumkan saat ini masih bersifat pendahuluan. Ia juga menilai bahwa piagam yang diajukan pemerintahan AS bertentangan di beberapa bagian dengan misi PBB, sehingga negara-negara besar lainnya kemungkinan besar tidak akan mendukung dewan tersebut dalam bentuknya yang sekarang.

Di tengah diplomasi tingkat tinggi ini, kondisi di lapangan tetap memprihatinkan. Berbulan-bulan setelah gencatan senjata disepakati, lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza masih menderita krisis kemanusiaan akibat perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun, sementara kekerasan di wilayah tersebut terus berlanjut.

Tag:  #donald #trump #resmikan #board #peace #sekutu #utama #justru #pilih #tidak #berpartisipasi