Berita dan Informasi Perpres 1132025 Terkini dan Terbaru Hari ini - Jakarta365

Jakarta365

Sakramen Pengakuan Dosa atau Rekonsiliasi: Membersihkan dan Menyembuhkan Diri dari Dosa dalam Gereja Katolik

Area Bermain Keluarga Terbesar Hadir di PIK, Pusat Hiburan Usung Konsep Individual

Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas

Menkominfo soal RUU Penyiaran: Pemerintah Komitmen Penuh Dukung Kebebasan Pers

Menkominfo soal RUU Penyiaran: Pemerintah Komitmen Penuh Dukung Kebebasan Pers

Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina, JK Bingung Mengapa Karen Menjadi Terdakwa

Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina, JK Bingung Mengapa Karen Menjadi Terdakwa

Pemkot Solo Terima Motor Listrik Hasil Konversi dari Kementerian ESDM, Hemat BBM Tahunan Rp 3 Jutaan

Pemkot Solo Terima Motor Listrik Hasil Konversi dari Kementerian ESDM, Hemat BBM Tahunan Rp 3 Jutaan

21 Layanan Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan Dalam Aturan Terbaru Perpres Nomor 59 Tahun 2024, Catat!

21 Layanan Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan Dalam Aturan Terbaru Perpres Nomor 59 Tahun 2024, Catat!

Bersaksi di Sidang Korupsi Eks Dirut Pertamina, JK Jelaskan Perpres Soal Pengadaan LNG

Bersaksi di Sidang Korupsi Eks Dirut Pertamina, JK Jelaskan Perpres Soal Pengadaan LNG

Menko Bidang Perekonomian Laporkan Pencapaian Indonesia untuk Forum Ekonomi Indo-Pacific

Menko Bidang Perekonomian Laporkan Pencapaian Indonesia untuk Forum Ekonomi Indo-Pacific

Evaluasi Perpres 59/2024: Ada Perubahan Klasifikasi Rawat Inap dan Iuran BPJS Kesehatan?

Evaluasi Perpres 59/2024: Ada Perubahan Klasifikasi Rawat Inap dan Iuran BPJS Kesehatan?

Kemenkes Rilis 12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar, Tahun Ini Ditarget 2.432 RS Penuhi Standar KRIS

Kemenkes Rilis 12 Kriteria Kelas Rawat Inap Standar, Tahun Ini Ditarget 2.432 RS Penuhi Standar KRIS

Menaker Apresiasi Gerakan 1.000 Pengusaha Mengajar oleh APINDO

Menaker Apresiasi Gerakan 1.000 Pengusaha Mengajar oleh APINDO

Pemerintah Tegaskan Perpres 59/2024 Tak Hapus Jenjang Kelas di BPJS Kesehatan

Pemerintah Tegaskan Perpres 59/2024 Tak Hapus Jenjang Kelas di BPJS Kesehatan

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Setelah Ada KRIS? Ini Rincian dan Besaran Subsidi Pemerintah

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Setelah Ada KRIS? Ini Rincian dan Besaran Subsidi Pemerintah

Mengenal KRIS, Terobosan Baru Bukan Menghapus Kelas BPJS Kesehatan, Cek Aturan Lengkapnya!

Mengenal KRIS, Terobosan Baru Bukan Menghapus Kelas BPJS Kesehatan, Cek Aturan Lengkapnya!

Ini Peraturan Kelas Rawat Inap Standar KRIS yang Gantikan BPJS Kesehatan Kelas 1 2 3

Ini Peraturan Kelas Rawat Inap Standar KRIS yang Gantikan BPJS Kesehatan Kelas 1 2 3

Aturan Baru dalam Perpres Jaminan Kesehatan, Pekerja Kena PHK Tetap Dijamin Selama Enam Bulan

Aturan Baru dalam Perpres Jaminan Kesehatan, Pekerja Kena PHK Tetap Dijamin Selama Enam Bulan

BPJS Bantah Ada Penghapusan Kelas BPJS di Tengah Penerapan KRIS

BPJS Bantah Ada Penghapusan Kelas BPJS di Tengah Penerapan KRIS

Tanggapi Narasi Penghapusan Sistem Kelas Peserta JKN, BPJS Kesehatan: Perpres Tidak Mencantumkan Penghapusan

Tanggapi Narasi Penghapusan Sistem Kelas Peserta JKN, BPJS Kesehatan: Perpres Tidak Mencantumkan Penghapusan

AMSI Tolak RUU Penyiaran: Kalau Dilanjutkan DPR Akan Hadapi Komunitas Pers

AMSI Tolak RUU Penyiaran: Kalau Dilanjutkan DPR Akan Hadapi Komunitas Pers

Dewan Pers Tolak Keras Proses RUU Penyiaran Hilangkan Kebebasan Pers

Dewan Pers Tolak Keras Proses RUU Penyiaran Hilangkan Kebebasan Pers

Banyak Kontroversi, Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran

Banyak Kontroversi, Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran

Penjabaran Kamar Rawat Inap BPJS Kesehatan Sesuai Sistem KRIS pada Perpres 59 tahun 2024, Tak Ada Kelas 1, 2, dan 3

Penjabaran Kamar Rawat Inap BPJS Kesehatan Sesuai Sistem KRIS pada Perpres 59 tahun 2024, Tak Ada Kelas 1, 2, dan 3

Sistem Kelas BPJS Diganti Menjadi KRIS, Tarif Iuran Dipastikan Belim Alami Perubahan

Sistem Kelas BPJS Diganti Menjadi KRIS, Tarif Iuran Dipastikan Belim Alami Perubahan

DPR Segera Bahas Atuaran Baru Soal Penghapusan Kelas 1, 2 dan 3 BPJS Kesehatan Diganti KRIS

DPR Segera Bahas Atuaran Baru Soal Penghapusan Kelas 1, 2 dan 3 BPJS Kesehatan Diganti KRIS

Selama 8 Tahun Terakhir, Pemerintah Rampungkan 198 PSN dengan Investasi Capai Rp 1.614 Triliun

Selama 8 Tahun Terakhir, Pemerintah Rampungkan 198 PSN dengan Investasi Capai Rp 1.614 Triliun

Menkes Jelaskan Soal Aturan Baru BPJS: Bukan Menghapus Kelas, Tapi Peningkatan Kualitas

Menkes Jelaskan Soal Aturan Baru BPJS: Bukan Menghapus Kelas, Tapi Peningkatan Kualitas

Jokowi Resmi Hapus Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan, Diganti KRIS Berlaku Mulai 30 Juni 2025

Jokowi Resmi Hapus Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan, Diganti KRIS Berlaku Mulai 30 Juni 2025

Apa Itu KRIS Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan? Standar Baru Rawat Inap yang Ditetapkan Pemerintah

Apa Itu KRIS Pengganti Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan? Standar Baru Rawat Inap yang Ditetapkan Pemerintah

Tak Ada Lagi Perbedaan Kelas BPJS! Simak Kriteria KRIS yang Berlaku 30 Juni 2025

Tak Ada Lagi Perbedaan Kelas BPJS! Simak Kriteria KRIS yang Berlaku 30 Juni 2025

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Berubah, Berapa Iurannya?

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Berubah, Berapa Iurannya?

Aturan Baru Iuran BPJS Kesehatan Jika Kelas 1, 2 dan 3 Dihapus

Aturan Baru Iuran BPJS Kesehatan Jika Kelas 1, 2 dan 3 Dihapus

Apa Itu KRIS, Apakah Menghapus Sistem Kelas Pasien di Rumah Sakit?

Apa Itu KRIS, Apakah Menghapus Sistem Kelas Pasien di Rumah Sakit?

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Diganti Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Diganti Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Begini Metode Iurannya Ke Depan

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Dihapus, Begini Metode Iurannya Ke Depan

Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio: Perdagangan Karbon Tanpa Kontrol Melanggar Konstitusi

Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio: Perdagangan Karbon Tanpa Kontrol Melanggar Konstitusi

Menteri LHK Siti Nurbaya: Carbon Governance Kunci utama Regulasi Perdagangan Karbon

Menteri LHK Siti Nurbaya: Carbon Governance Kunci utama Regulasi Perdagangan Karbon

Kris Dayanti Maju Calon Wali Kota Batu, Segini Gajinya Kalau Terpilih

Kris Dayanti Maju Calon Wali Kota Batu, Segini Gajinya Kalau Terpilih

Menteri LHK Tegaskan Perdagangan Karbon Diatur dengan Pondasi Governance dan Kedaulatan Negara

Menteri LHK Tegaskan Perdagangan Karbon Diatur dengan Pondasi Governance dan Kedaulatan Negara

Investasi USD 120 Juta, Sunra Bangun Pabrik Motor Listrik di Kendal

Investasi USD 120 Juta, Sunra Bangun Pabrik Motor Listrik di Kendal

Masih Digelar sampai Besok, Berikut Kecanggihan Baterai Swap Kymco yang Dipamerkan di PEVS 2024

Masih Digelar sampai Besok, Berikut Kecanggihan Baterai Swap Kymco yang Dipamerkan di PEVS 2024

Berkaca dari Kasus Facebook, Indonesia Akan Pelajari Publisher Rights ke Australia

Berkaca dari Kasus Facebook, Indonesia Akan Pelajari Publisher Rights ke Australia

Moeldoko Sebut PEVS adalah Pameran Kendaraan Listrik Terbesar di Asia Tenggara

Moeldoko Sebut PEVS adalah Pameran Kendaraan Listrik Terbesar di Asia Tenggara

Staf Kemenkeu Yustinus Prastowo Minta Solusi Konkret ke Rakyat, Padahal Sudah Digaji Segede Ini

Staf Kemenkeu Yustinus Prastowo Minta Solusi Konkret ke Rakyat, Padahal Sudah Digaji Segede Ini

DPR Minta Rencana Penarikan Iuran Pariwisata ke Penumpang Pesawat Dibatalkan, Berpotensi Langgar UU

DPR Minta Rencana Penarikan Iuran Pariwisata ke Penumpang Pesawat Dibatalkan, Berpotensi Langgar UU