DPR Segera Bahas Atuaran Baru Soal Penghapusan Kelas 1, 2 dan 3 BPJS Kesehatan Diganti KRIS

  - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, pihaknya segera membahas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghapus kelas 1, 2, dan 3 dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Sebab, kini diganti dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).   “Jadi BPJS yang KRIS itu juga kita akan bahas di masa sidang ini di komisi terkait,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).   Pimpinan DPR RI akan meminta Komisi IX bersama pihak BPJS Kesehatan unjuk membahas penghapusan layanan kelas 1,2, dan 3, diganti KRIS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  

  “Mungkin nanti komisi teknis dalam hal ini Komisi IX akan mengundang pihak BPJS untuk kemudian meminta penjelasan tentang kris itu bagaimana. Dan lebih lanjutnya nanti akan dilaporkan pada pimpinan DPR untuk kemudian kita ambil langkah-langkah yang sesuai dengan hasil konsultasi tersebut,” ucap Dasco.   Presiden Jokowi sebelumnya resmi menghapus sistem kelas 1, 2, 3 dalam pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).   Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Keputusan itu diteken Presiden Jokowi pada Rabu, 8 Mei 2024.   "Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025," demikian bunyi Pasal 103B Ayat (1), dikutip Senin (13/5).   Dalam pemberlakuan KRIS ini, maka iuran BPJS Kesehatan juga akan berubah. Sebelumnya, BPJS Kesehatan menetapkan kelas 1, 2, dan 3. Penentuan kelas itu menentukan iuran yang harus dibayarkan peserta BPJS Kesehatan.   Sementara, perubahan iuran dalam sistem KRIS dalam Pasal 103B Perpres 59 Tahun 2024. Ayat 6 Pasal 103B menyebutkan Menteri Kesehatan akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas ruang perawatan di tiap rumah sakit. Evaluasi itu koordinasi bersama dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.   "Hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan manfaat, tarif dan Iuran," bunyi Pasal 103B Ayat (7).   Penetapan tarif iuran paling lambat akan ditentukan pada 1 Juli 2025. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 103B Ayat (8).

Tag:  #segera #bahas #atuaran #baru #soal #penghapusan #kelas #bpjs #kesehatan #diganti #kris