Sejarah Sepaku yang Kini Menjadi Salah Satu Wilayah yang Kini Terdampak IKN

Sebuah kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sepaku menjadi sorotan publik, usai kini wilayahnya dijadikan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejak Tahun 1960, Sepaku berada di wilayah Kotamadya Balikpapan, dengan nama Kecamatan Balikpapan Seberang yang terdiri dari Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam saat ini.

Kecamatan Sepaku ini dibagi menjadi 11 Desa, yaitu Argo Mulyo, Binuang, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Dua, Sukaraja, Suko Mulyo, Telemow, Tengin Baru dan Wonosari.

Suku asli yang mendiami Kecamatan Sepaku ini adalah Suku Paser dan suku pendatang, seperti Suku Jawa.

Suku pendatang, Suku Jawa ini awalnya mengikuti program transmigrasi pada Tahun 1977, 1991, dan 1998.

Pada Tahun 1988, daerah Sepaku Bersama dengan Penajam ini diserahkan oleh Kotamadya Balikpapan kepada Kabupaten Pasir (kini menjadi Kabupaten Paser).

Sejak saat itu pula nama Kecamatan Balikpapan seberang diubah menjadi Kecamatan Penajam. Kemudian pada 2002, Kecamatan Penajam dimekarkan menjadi Kecamatan Penajam Induk dan Kecamatan Sepaku.

Di Tahun 2019, tepatnya pada tanggal 26 Agustus, Presiden Joko Widodo menetapkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Ibu Kota Negara baru Indonesia.

Sebagian wilayah yang dijadikan sebagai Ibu Kota Negara Baru Indonesia ini adalah wilayah Kecamatan Sepaku.

Usai Sepaku ditetapkan sebagai salah satu wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara Baru Indonesia, masalah-masalah warga sekitar mulai muncul.

Mereka mengakui bahwa masih kesulitan mengakses air bersih. Warga Sepaku bahkan harus membeli air seharga Rp 80-90 ribu per tandon, atau 1.200 liter untuk 4 hari.

Padahal, sebelum adanya proyek Intake Sepaku untuk IKN dibangun, warga sekitar tidak harus membeli air, mereka bisa mengambil secara langsung dari sungai dan sumur.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, ruang dan akses hidup warga Sepaku, khususnya yang berada dekat dengan IKN, semakin terbatas.

Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan air, Fathur mengatakan bahwa proyek Intake justru menjauhkan warga Sepaku dari Sungai yang menjadi sumber kehidupan.

Namun, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut perihal akses air untuk warga Sepaku atau daerah yang terdampak Pembangunan IKN.