Berkaca Tragedi di NTT, Wakapolri: Kepada Para Kapolres, Banyak Turun di Lapangan

- Tragedi meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga dipicu tekanan ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membeli alat tulis sekolah, menjadi perhatian serius Polri.

Berkaca dari peristiwa tersebut, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menginstruksikan seluruh kapolres di Indonesia agar lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan program-program pemerintah.

“Saya instruksikan kepada para Kapolres bersama pemerintah daerah agar lebih banyak turun melihat kondisi objektif di lapangan," kata Dedi, dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Menurut Dedi, tragedi di NTT tidak boleh terulang.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Buka Aduan agar Tragedi Siswa SD di NTT Tak Terjadi di Jakarta

Ia menilai, negara sebenarnya telah menyiapkan berbagai program bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Namun, tantangan utamanya terletak pada implementasi dan ketepatan sasaran di lapangan.

"Lakukan pendataan keluarga miskin ekstrem secara langsung, bantu verifikasi data, dan dampingi masyarakat agar bisa mengakses seluruh program bantuan pemerintah,” instruksi Dedi.

Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan skema APBN 2026 yang komprehensif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah punya program, siapkan anggaran, dan kita punya semangat gotong royong. Yang harus kita pastikan adalah implementasinya benar-benar menyentuh keluarga-keluarga yang membutuhkan,” ujar Wakapolri.

Baca juga: Usai Sindiran Prabowo, Menpar Gandeng TNI-Polri Bersihkan Tempat Wisata

Dedi menekankan, Polri harus menjadi jembatan kehadiran negara, sehingga tidak ada lagi warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak mengetahui mekanisme atau kesulitan mengaksesnya.

"Jangan sampai ada warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak mengetahui caranya atau kesulitan mengaksesnya,” tegas Wakapolri.

Dalam pengawalan tersebut, Polri akan ikut membantu sosialisasi dan mengawal berbagai program pemerintah.

Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, beasiswa pendidikan seperti PIP dan KIP Kuliah, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan anak yatim piatu, PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Dedi menegaskan, keberhasilan pengawalan program pemerintah diukur dari ketepatan data, verifikasi langsung di lapangan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami yakin, dengan kerja keras, kepedulian, dan gotong royong, kemiskinan ekstrem bisa kita atasi bersama. Polri berkomitmen penuh mendukung kebijakan Presiden dan memastikan negara hadir untuk rakyatnya,” ujar Wakapolri.

Baca juga: Ketua Tim Transformasi Polri: Polisi Demokratis Maka yang Dilakukan Supremasi Hukum

“Tragedi di NTT tidak boleh terulang. Dan Polri akan berada di garis depan untuk memastikan itu," pungkas dia.

Diketahui, peristiwa memilukan terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seorang anak berusia 10 tahun dengan inisial YBS terbunuh dan diduga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri pada Kamis (29/1/2026) siang.

Sebelum kejadian, siswa yang baru duduk di bangku kelas IV tersebut sempat meminta uang kepada sang ibu untuk membeli buku dan pulpen, sebagaimana dilaporkan Kompas.id pada Senin (2/2/2026).

Namun, permintaan itu tak bisa dikabulkan karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Tag:  #berkaca #tragedi #wakapolri #kepada #para #kapolres #banyak #turun #lapangan