KPK: OTT Ketua hingga Wakil Ketua PN Depok Terkait Sengketa Lahan Perusahaan Vs Warga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua hingga Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok terkait dengan sengketa lahan antara PT Karabha Digdaya (KRB) dengan warga.

“Ini diduga terkait dengan sengketa lahan antara PT KRB, yang merupakan badan usaha di ekosistem Kementerian Keuangan, yang fokus terkait dengan pengelolaan aset, ya, salah satunya pada sengketa lahan dengan masyarakat, yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dalam operasi senyap ini, KPK menangkap tujuh orang yang tiga di antaranya adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan, serta seorang juru sita PN Kota Depok.

Baca juga: OTT PN Depok: Ketua, Wakil, Juru Sita dan 4 Swasta Ditangkap KPK

“Diamankan sejumlah tujuh orang. Tiga orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri,” kata Budi.

Selain mereka, empat orang lain adalah pihak swasta dari PT Karabha Digdaya, salah satunya adalah direktur utama.

Dari penangkapan ini, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

“Pihak-pihak yang diamankan sampai dengan sore ini masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti kami akan update terkait dengan perkembangannya,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2/2026) malam.

“Ada ratusan juta (rupiah),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.

Baca juga: Istana Prihatin Hakim PN Depok Kena OTT Padahal Gajinya Sudah Dinaikkan

Fitroh juga membenarkan bahwa operasi senyap ini menyasar hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok.

“Benar,” ujarnya.

Sementara itu, KPK mengatakan, ada perpindahan sejumlah uang dari pihak swasta ke aparat penegak hukum (APH) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat.

“Ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Kamis (5/2/2026).

Tag:  #ketua #hingga #wakil #ketua #depok #terkait #sengketa #lahan #perusahaan #warga