Keputusan Prabowo Gabung Board of Peace Diyakini jadi Langkah Konkret bagi Kemerdekaan Palestina

- Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) menuai pro dan kontra di dalam negeri. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham meyakini langkah tersebut justru mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berakar kuat pada amanat ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.

“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahkil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!” kata Idrus kepada wartawan, Jumat (6/2).

Idrus menegaskan, perjuangan membela kemerdekaan Palestina serta upaya mengakhiri konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza bukanlah sikap pragmatis jangka pendek, melainkan tujuan strategis yang bersifat konstitusional.

Ia merujuk langsung pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”, sekaligus mandat Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” ujar Idrus.

Menurutnya, kebijakan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan bentuk adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, sangat dinamis, bahkan cenderung radikal.

Idrus juga menepis anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza berarti tunduk atau hanyut dalam kepentingan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat.

“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” tegasnya.

Ia menegaskan, seluruh pemimpin dan negara di dunia harus diposisikan sebagai kawan dan mitra, bukan musuh atau lawan. Pendekatan Indonesia, bersifat aktif, dinamis, produktif, bahkan ofensif dalam arti diplomatik bukan pasif, statis, apalagi defensif.

Dalam kerangka tersebut, Indonesia tetap terbuka untuk berdialog dan bekerja sama dengan semua pihak, namun tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan kepentingan nasional. Semua negara diposisikan sebagai mitra dalam membahas isu kemanusiaan, solidaritas global, dan perdamaian abadi.

Secara umum, tujuan utama Board of Peace adalah mengawasi dan mengimplementasikan 20 Poin Rencana Perdamaian Gaza, yang mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi besar-besaran wilayah terdampak konflik.

Idrus menilai, meski Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump tampak ingin tetap menjadi poros utama dalam arsitektur keamanan baru di Timur Tengah, kerangka BoP tetap membuka ruang bagi negara lain untuk terlibat secara aktif.

Namun demikian, ia menegaskan Indonesia tidak bergabung dengan niat menjadi pengikut arus politik Amerika. Keterlibatan Indonesia justru didorong oleh kebutuhan strategis untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap terdengar di meja perundingan internasional.

Tanpa keterlibatan aktif, lanjut Idrus, Indonesia berisiko tersingkir dan terisolasi dari proses pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan Palestina.

“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekadar ikut arus,” pungkasnya.

 

Tag:  #keputusan #prabowo #gabung #board #peace #diyakini #jadi #langkah #konkret #bagi #kemerdekaan #palestina