Iran dan AS Gelar Negosiasi Nuklir di Oman di Tengah Ketegangan yang Picu Risiko Perang Dunia

 

— Di persimpangan antara diplomasi dan konfrontasi militer, Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali duduk satu meja di Oman pada Jumat (6/2/2026). Pertemuan ini bukan sekadar lanjutan dialog teknis soal nuklir, melainkan titik penentu bagi masa depan keamanan Timur Tengah, di saat garis batas antara diplomasi, pencegahan militer, dan konfrontasi terbuka semakin menipis.

Namun, ketegangan telah menumpuk jauh sebelum pertemuan di Muscat. Peningkatan kehadiran armada Angkatan Laut AS di Teluk Persia, retorika keras Washington, serta memori serangan udara AS–Israel terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 membentuk atmosfer perundingan yang sarat kecurigaan. Diplomasi berlangsung di bawah bayang-bayang kekuatan militer, bukan di ruang hampa politik.

Melansir Reuters, Jumat (6/2/2026), agenda perundingan sejak awal sudah diperebutkan. Iran menghendaki pembahasan terbatas pada program nuklir, sementara AS menuntut diplomasi lebih luas yang mencakup misil balistik Iran, dukungan terhadap kelompok bersenjata regional, dan perlakuan pemerintah Iran terhadap warganya.

Di pihak Iran, Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi menegaskan posisi yang tegas sekaligus defensif. “Iran memasuki diplomasi dengan mata terbuka dan ingatan yang tajam atas pengalaman tahun lalu. Kami bernegosiasi dengan itikad baik, tetapi tetap berdiri teguh pada hak-hak kami; setiap komitmen kami harus benar-benar dihormati,” ujarnya menjelang keberangkatan ke Muscat. Pernyataan ini mencerminkan trauma politik Teheran terhadap kesepakatan masa lalu yang dianggap dilanggar.

Washington, sebaliknya, mengombinasikan ajakan dialog dengan ancaman terselubung. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa Presiden Donald Trump menginginkan kesepakatan, tetapi tidak menutup opsi menggunakan kekuatan militer. “Selama negosiasi berlangsung, rezim Iran perlu menyadari bahwa presiden masih memiliki berbagai opsi selain jalur diplomasi sebagai panglima tertinggi militer terkuat di dunia,” ujarnya, menegaskan bahwa Washington tetap menyiapkan tekanan militer sebagai alat pencegahan.

Di balik bahasa diplomatik tersebut, dinamika militer di Teluk justru mengeras. Presiden Trump menggambarkan pengerahan kapal perang Amerika sebagai “armada besar”, sebuah langkah yang secara nyata meningkatkan kehadiran militer AS di perairan sekitar Iran. Manuver ini dibaca di Washington sebagai instrumen pencegahan, sementara di Teheran dipersepsikan sebagai tekanan strategis yang mempersempit ruang manuver diplomasi menjelang perundingan.

Sementara itu, isu paling sensitif dalam perundingan tetaplah program misil balistik Iran. Teheran berulang kali menegaskan bahwa kemampuan misilnya merupakan garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan karena dianggap sebagai pilar pertahanan nasional. 

Beberapa jam sebelum pertemuan di Muscat, televisi negara Iran melaporkan pengerahan misil balistik jarak jauh Khorramshahr 4 ke kompleks bawah tanah Korps Garda Revolusi. Langkah ini dibaca para pengamat sebagai sinyal kekuatan yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar Iran menjelang negosiasi.

Namun, Iran juga membuka ruang kompromi. Pejabat Teheran menyatakan kesiapan menyerahkan sekitar 400 kilogram uranium berpengayaan tinggi dan menerima skema nol pengayaan di bawah konsorsium internasional. Namun, mereka tetap menegaskan bahwa hak Iran untuk memperkaya uranium “tidak dapat ditawar.”

Di sisi lain, Washington tetap curiga bahwa program nuklir Iran memiliki dimensi militer terselubung—tuduhan yang selalu dibantah Teheran. Ketegangan ini menciptakan paradoks: kedua pihak ingin menghindari perang, tetapi terus mempersenjatai diri seolah perang memang tak terelakkan.

Tak hanya itu, konteks domestik Iran memperumit perundingan. Gelombang protes nasional bulan lalu yang direspons dengan tindakan keras pemerintah telah meningkatkan tekanan internasional dan memperkuat sikap garis keras di Washington. Bagi Teheran, kritik HAM kerap dipandang sebagai instrumen politik Barat, bukan keprihatinan moral murni.

Sejalan dengan dinamika internal tersebut, faktor regional juga berubah drastis. Pengaruh Iran melalui “Poros Perlawanan”—meliputi Hamas, Hizbullah, Houthi, dan milisi Irak—melemah akibat serangan Israel serta runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Akibatnya, kondisi ini mengurangi daya tawar strategis Iran sekaligus membuat Teheran lebih defensif menjelang negosiasi.

Dalam konteks tekanan berlapis ini, analis keamanan melihat peluang terobosan diplomatik semakin menipis. Edmund Fitton-Brown dari Foundation for Defense of Democracies (FDD) menilai, “Sangat sulit membayangkan Iran akan membuat konsesi yang cukup besar sehingga Washington dapat mengklaim terobosan nyata; dalam situasi ini, risiko konflik militer justru lebih mungkin terjadi daripada kesepakatan komprehensif.”

Pasar global turut merespons ketidakpastian ini. Fluktuasi harga minyak menjelang perundingan menunjukkan bagaimana satu kegagalan diplomasi dapat mengguncang stabilitas energi dunia—sebuah dimensi ekonomi yang menjadikan negosiasi ini lebih dari sekadar isu bilateral.

Pada akhirnya, pertemuan di Muscat, Omen ini adalah taruhan geopolitik tinggi: apakah diplomasi mampu menahan logika kekuatan, atau justru menjadi jeda singkat sebelum eskalasi lebih berbahaya. Jika gagal, risiko perang tidak lagi sekadar perang regional, tetapi berpotensi menarik keterlibatan kekuatan besar dan menggeser keseimbangan global. Sebaliknya, jika berhasil, Oman dapat dikenang sebagai panggung lahirnya kompromi rapuh yang menunda konflik besar di Timur Tengah.

Tag:  #iran #gelar #negosiasi #nuklir #oman #tengah #ketegangan #yang #picu #risiko #perang #dunia