Jusuf Kalla dan Ekonom Kritisi Bagi-Bagi Bansos di Depan Istana

- Kegiatan bagi-bagi bansos oleh Presiden Joko Widodo di sekitar istana terus menuai respons. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan, bagi-bagi bansos sejatinya cukup dilakukan seorang camat. Dia menegaskan, presiden memiliki tugas di tataran kebijakan strategis dan bagi-bagi bansos sudah bukan ranah presiden.

Senada, ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyarankan agar penyaluran bansos dilakukan menteri terkait dengan logo jelas APBN. Tujuannya, tidak memicu interpretasi adanya politisasi bantuan untuk rakyat miskin ini.

”Lazimnya, yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran,” jelasnya.

Selain itu, dia mengimbau penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus. Tujuannya, penyaluran lebih tepat sasaran dan efektif. Sebetulnya, kata dia, para ekonom tidak hanya menyoroti penyaluran bansos saat ini. Tahun-tahun sebelumnya pun penyaluran bansos menjadi perhatian, terutama terkait dengan penggunaan data yang tidak terintegrasi. ”Hal ini mengakibatkan risiko tumpang-tindih penerima bansos sehingga terjadi salah sasaran sangat tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin apel pengamanan menjelang pemilu di Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2).

Apel juga diikuti jajarannya di daerah secara virtual. Dengan mengerahkan 446.219 prajurit, Agus memastikan seluruh jajarannya siap dan bakal total membantu Polri dalam tugas pengamanan puncak pesta demokrasi pada 14 Februari.

”Kami mengecek kesiapan prajurit. Tentunya didukung perlengkapan yang memadai,” katanya saat memeriksa ribuan prajurit TNI. Dia menyebut persiapan pengamanan pemilu dilakukan sejak jauh hari. Koordinasi dengan Polri juga terus-menerus dijalin. Termasuk terkait dengan rencana kontinjensi.

Agus menjelaskan, rencana kontinjensi dibuat di semua level. Khususnya di jajaran komando utama (kotama). ”Pangkotama atau Pangdam itu memiliki rencana kontinjensi. Ada faktor alam dan nonalam yang harus dihadapi,” jelas mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Khusus faktor nonalam, Agus menyebut beberapa persoalan seperti kerawanan konflik sosial. Soal netralitas TNI, Agus kembali menegaskan komitmen instansinya. TNI diatur undang-undang (UU) yang sudah jelas melarang keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik. Demikian pula aturan lainnya terkait dengan pemilu. ”Kami ikuti saja koridor seperti itu. Dan, yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu, KPU, Bawaslu, dan seluruh elemen masyarakat mengawasi,” bebernya.

Lebih lanjut, Agus menyatakan, pihaknya juga memeriksa ulang perbantuan proses distribusi logistik pemilu. Terutama ke daerah-daerah yang sulit diakses seperti lokasi yang terdampak bencana. ”Kemarin ada masalah di Papua, saat pendistribusian logistik pemilu, terjadi longsor sehingga dibantu pasukan TNI,” terang dia.

Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyatakan, logistik Pemilu 2024 sudah selesai diproduksi. Saat ini logistik sudah berada di tingkat KPU kabupaten/kota untuk menuntaskan packing atau pengepakan sebelum dikirimkan ke kecamatan. Rata-rata, progres packing sudah mencapai 65–95 persen. ”Tiap daerah berbeda-beda,” ujarnya di kantor DKPP Jakarta kemarin.

Untuk distribusi ke kecamatan, pihaknya menyerahkan penentuan jadwalnya kepada setiap KPU daerah. Yang jelas, pihaknya sudah memberikan arahan untuk mengutamakan kecamatan-kecamatan yang memiliki kondisi geografis jauh dan sulit diakses. Dia memprediksi, pada H-7 atau H-8, barang-barang mulai bergerak.

Ditanya soal kendala, pria yang akrab disapa Drajat itu mengakui bahwa aspek cuaca menjadi tantangan. Sebab, mayoritas daerah memasuki musim hujan. ”Ada ombak yang tinggi,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasinya, KPU meminta bantuan TNI dan Polri. Beberapa tempat membutuhkan dukungan fasilitas TNI, khususnya untuk distribusi perairan.

KPU juga telah meminta jajaran melakukan packing tambahan untuk melindungi logistik dari potensi air. Caranya, membungkusnya dengan plastik. Selama proses distribusi, KPU memberikan ruang kepada Bawaslu dan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan. Semua proses distribusi mendapat kawalan aparat kepolisian.  

(dee/far/mia/syn/wan/c14/fal)

Tag:  #jusuf #kalla #ekonom #kritisi #bagi #bagi #bansos #depan #istana